Dengan adanya laporan resmi tertulis panitia turnamen IPPD Cup II Kubangan Tompel terhadap wasit yang melanggar peraturan dalam internal wasit dengan dibuktikan pakta video dan photo wasit terkait , kepada komisi disiplin dan komite wasit dalam pertandingan antara Fasta Fc Tabuyung vs Pummma Fc Batahan.

Selanjutnya, komisi disiplin dan komisi wasit bersama pengurus PSSI Madina melaksanakan sidang dengan mengambil kesepakatan serta kesimpulan, dengan memutuskan:
1.Memberikan sanksi terhadap wasit atas nama JUNAIDI dengan tidak diperbolehkan terlibat dalam turnamen/kompetisi di wilayah hukum PSSI Mandailing Natal selama 6 bulan
2.Keputusan ini berlaku sejak anggal ditetapkan yang ditanda tangani ketua komisi disiplin/anggota, komisi wasit/anggota dan pengurus PSSI Madina.

Saat Media Wahananews.Cou wawancarai ketua komisi disiplin PSSI Madina Muklis Nasution mengatakan," kami pengurus PSSI Madina tidak pandang bulu untuk melakukan sanksi terkait mekanisme atau yang tidak mematuhi peraturan dalam hal ini di bidang olahraga sepakbola sesuai kolidornya," tegasnya.

"Kami juga para pengurus PSSI Madina kalau memang salah ya kami salahkan, kami juga sangat prihatin atas kejadian ini baik pemain, team, wasit dan juga suporter, mudah-mudahan kedepan tidak terulang lagi," tutupnya.

[Redaktur: Muklis]

Kondisi tersebut memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Publik menilai lambannya proses penyelesaian sengketa telah berdampak terhadap representasi masyarakat di parlemen daerah. 

Ketua DPD Partai NasDeam Tapanuli Selatan, Maas Siagian, akhirnya memberikan penjelasan terkait perkembangan perkara tersebut. Saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026), Maas menyebut proses sengketa internal partai kini telah memasuki tahap akhir.

"Terima kasih atas kerjasamanya, sengketa intern partai telah memasuki tahap akhir dari Mahkamah Partai. Mohon bersabar dua tiga hari ini untuk keputusan final,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.

hPernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam sorotan publik. Sejumlah pihak mendesak Mahkamah Partai NasDem segera mengambil keputusan agar proses PAW dapat dilanjutkan dan kursi DPRD yang kosong kembali terisi.

Ketua Harian DPP Lembaga Rakyat Awasi, Andina Siagian, menilai mekanisme internal partai tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.

"Jangan sampai mekanisme internal partai justru membunuh demokrasi dan menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan wakilnya di parlemen," ujarnya.

Ia juga meminta Mahkamah Partai Nasdem bertindak transparan dan profesional dalam menangani perkara tersebut.

"Kalau persoalan hukum sudah selesai, maka kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama," katanya.

Status Hukum Eddi Jadi Perhatian
Sorotan publik menguat setelah Eddi Sullam disebut telah divonis dua tahun penjara dalam perkara pengeroyokan di muka umum yang mengakibatkan luka berat. Kasus tersebut disebut memiliki ancaman pidana di atas lima tahun penjara.

Selain itu, Eddi juga dikabarkan tengah menjalani bebas bersyarat. Meski demikian, ia disebut masih aktif mengajukan berbagai upaya hukum dan sengketa hingga ke Mahkamah Partai Nasdem.

Publik mempertanyakan lambannya penyelesaian sengketa internal partai tersebut, padahal proses hukum terhadap Eddi disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dikabarkan telah menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Eddi Sullam sebagai anggota DPRD Tapanuli Selatan periode 2024–2029.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Eddi Sullam telah lima kali mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung. Namun seluruh upaya hukum tersebut disebut berakhir dengan penolakan.

Kini, perkara itu kembali bergulir di Mahkamah Partai Nasdem dan belum ada keputusan resmi yang diumumkan kepada publik.

Akibat belum adanya keputusan final, proses PAW DPRD Tapanuli Selatan belum dapat dilanjutkan sehingga kursi DPRD Dapil 5 dari Fraksi Nasdem masih kosong hingga saat ini.

Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat karena aspirasi konstituen di daerah pemilihan tersebut belum terwakili secara maksimal di DPRD.

Di sisi lain, KPUD Tapanuli Selatan juga mulai menjadi perhatian publik terkait kepastian hukum proses PAW tersebut.

Ketua KPUD Tapanuli Selatan, Zulhajji Siregar, sebelumnya menyebut pihaknya masih menunggu keputusan Mahkamah Partai Nasdem terkait sengketa internal yang sedang berjalan.

Namun, publik mempertanyakan apakah KPUD Tapsel telah kembali menyurati Mahkamah Partai Nasdem setelah melewati batas waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selain itu, muncul pula berbagai asumsi di tengah masyarakat terkait komunikasi antara KPUD Tapsel dengan Mahkamah Partai Nasdem.

Sorotan tersebut mencuat setelah adanya surat Mahkamah Partai NasDem tertanggal 11 Februari 2026 yang membalas surat KPUD Tapsel pada tanggal yang sama.

Publik mempertanyakan mengapa KPUD Tapsel baru menyurati Mahkamah Partai setelah gugatan Eddi Sullam disebut masuk pada 9 Februari 2026, lalu dua hari kemudian langsung mendapat balasan pada 11 Februari 2026.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi lebih lanjut dari Mahkamah Partai Nasdem terkait berbagai dugaan dan asumsi yang berkembang di tengah masyarakat.

[Redaktur: Muklis]

Bupati H. Saipullah Nasution bertindak sebagai Inspektur Upacara. Adapun peserta terdiri dari unsur Forkopimda, Pj. Sekda Afrizal Nasution, Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN Pemkab Madina, Polri, dan pelajar.

Upacara Harkitnas Tahun 2026 mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara". Tema ini, kata Saipullah, menekankan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat dan mempersiapkan fondasi generasi muda di daerah agar tangguh menghadapi perkembangan teknologi global.

Bupati Saipullah yang membacakan pidato resmi Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya dalam satu visi besar.

"Kebangkitan nasional hari ini adalah kebangkitan digital. Kita harus memastikan tunas-tunas bangsa di Madina tidak hanya menjadi penonton, melainkan motor penggerak inovasi yang melek literasi dan mampu menjaga kedaulatan informasi serta budaya lokal kita," sebut dia.

Saipullah mengungkapkan, di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto, visi kemandiaran diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh lansung kebutuhan dasar rakyat.

"Program makan bergizi gratis (MBG) kini telah berjalan secara masif disekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun pondasi fisjut dia.

Bupati juga menambahkan bahwa nilai-nilai perjuangan Budi Utomo tahun 1908 harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam bentuk peningkatan disiplin kerja dan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

[Redaktur: Muklis]

Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118  dipimpin Kepala BNNk Madina melalui Kasubbag Umum Muhammad Iqbal Nasution dengan tema " Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara".

Kasubbag 9mmenekankan bahwa semangat kebangkitan harus menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan bekerja nyata demi mewujudkan indonesia yang berdaya saing dan bersih dari penyalahgunaan narkoba (Indonesia Bersinar).

BNNK Mandailing Natal secara khusus menyoroti pentingnya menjaga tunas bangsa dan melindungi generasi muda demi mempertahankan kedaulatan negara, komitmen ini digaungkan bersama dengan berbagai kegiatan positif guna menciptakan generasi penerus yang tidak hanya cerdas dan berkarakter, tetapi juga kebal terhadap pengaruh negatif.

Upacara peringatan diikuti seluruh pegawai BNNK Mandailing Natal dengan khidmat dan lancar.

[Redaktur:Muklis]

Dalam pengungkapan tersebut, Seorang  pria berhasil diamankan di Jalan Pahlawan  Pasar II Desa Sudirejo Kec. Namorambe kab. Deli Serdang pada Senin (18/5/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

pelaku yang diamankan berinisial S alias Begok (38) warga Jalan Pahlawan  Pasar II Desa Sudirejo Kec. Namorambe kab. Deli Serdang. Saat di lakukan grebek sarang narkoba di lokasi beberapa pelaku narkoba berhasil melarikan diri

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, melalui Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Fery Kusnadi, SH, MH, membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut.

“Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil mengamankan Seorang diduga pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dengan jumlah 1,14 gram,” ujarnya.

Dalam penindakan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 paket sabu siap edar, timbangan digital, serta satu unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi.

“Barang bukti yang ditemukan mengindikasikan adanya aktivitas peredaran narkotika. Saat ini  pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Polresta Deli Serdang menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum setempat serta mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. 

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan rapat tersebut dihadiri Kepala BNNK Mandailing Natal Syamsul Arifin SE,ME beserta Katim P2M, Perencana Ahli Muda, Staf BNNK Madina, Dinas Pendidikan Madina, Pengawas Sekolah, Kepala SMPN 2 Panyabungan beserta 60 orang guru pengajar, kepala SDN 8 beserta 6 orang guru pengajar, Kepala TK Model beserta 8 orang guru pengajar.

Kepala BNNK Madina bersama staf mengikuti kegiatan  Sosialisasi Program Integrasi Kurikulum Anti Narkoba  yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal kepada guru pengajar di 3 jenjang sekolah piloting yaitu TK, SD dan SMP.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan rapat koordinasi pada pertemuan sebelumnya yang diselenggarakan di Kantor BNNK Madina. Adapun susunan acara sbb:
1. Pembacaan Do'a
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Kata Sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal sekaligus membuka acara (diwakili oleh Kasi Kurikulum Indra Sakti, S.Pd., M.M).

4. Sambutan dan Arahan oleh Ka. BNNK Madina (Syamsul Arifin, S.E., M.E)
5. Penyampaian materi SI IKAN KOI (Sistem Implementasi Kurikulum Anti Narkoba Kokurikuler Integrasi) oleh Zulkarnain Tanjung, S.Pd., M.M
6. Diskusi dan Tanya Jawab
 

Hasil Kegiatan :
1. Tim sedang menyusun buku pedoman kurikulum dengan nama SI IKAN KOI (Sistem Implementasi Kurikulum Anti Narkoba Kokurikuler Integrasi)  2. Materi P4GN dimasukkan dalam struktur pembelajaran kokurikuler 6 JP setiap minggu untuk tingkatan SD dan SMP. 3. Setiap guru menyusun modul pembelajaran dengan memperhatikan peta kompetensi dan merujuk pada buku Pedoman IKAN yang disusun oleh BNN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk penyusunan modul merujuk pada pedoman modul dari kemendikdasmen.

4. Modul pembelajaran telah rampung untuk dibahas pada tgl 20 Juni 2026 yang selanjutnya akan dimasukkan dalam buku Pedoman SI IKAN KOI
6. Pelaksanaan Program IKAN akan diberlakukan pada bulan Juli Tahun Ajaran Baru 2026/2027

Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar

[Redaktur: Muklis]

Selama 15 hari (4 sampai 18 Mei 2026), Polrestabes Medan berhasil mengungkap 143 kasus berbagai tindak pidana dengan jumlah tersangka yang diamankan, 178 orang. " Dari 178 tersangka yang diamankan 20 orang diantaranya merupakan residivis,"ungkap Kapolrestabes Medan, Kombes Pol, Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH didampingi Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas Dandim 0201/ Medan, Letkol Delli Yudha Adi Nurcahyo Kasat Reskrim, AKBP Adryan Riski Lubis, Kasat Narkoba, Kompol Rafli Yusuf Nugraha dan para Kapolsek jajaran saat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kejahatan jalanan, praktik perjudian, aksi premanisme dan Narkoba,  Selasa (19/5) di Mapolrestabes Medan.

Kapolrestabes merinci, dari 47 kasus kejahatan jalanan yang berhasil diungkap diamankan 67 tersangka. Untuk judi ada dua kasus yang berhasil diungkap dengan 6 orang tersangka diamankan. Sedangkan untuk Narkoba berhasil mengungkap 86 kasus dengan 100 orang tersangka yang diamankan.

"Dalam 2 minggu terakhir, setidaknya ada 4 lokasi barak narkoba yang dimusnahkan diantaranya, 2 barak narkoba di Sunggal, 1 barak narkoba di Medan Selayang dan 1 barak narkoba di Medan Area,"jelas Kapolrestabes sambil menegaskan jika ada pelaku kejahatan yang membahayakan keselamatan dan mengancam nyawa petugas agar dilakukan tindakan tegas terukur.

Dikatakan Kapolrestabes, ada beberapa kasus yang menjadi perhatian diantaranya pengungkapan atau penangkapan panglima Geng Motor NKB yang juga mengedarkan Pod "Getar". Selain itu, jajaran Satres Narkoba juga baru saja mengungkap home industri pod Vape liquid mengandung narkoba yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA). "Anggota sedang melakukan penyelidikan jadi belum bisa kita rinci soal ini,"ungkapnya.

Kapolrestabes juga mengklaim bahwa angka tindak kejahatan pada 100 hari kinerja periode I Kapolrestabes Medan mengalami penurunan sebanyak 14 persen. Sedangkan untuk 100 hari kinerja Kapolrestabes tahap II angka tindak kejahatan di Kota Medan mengalami penurunan sekitar 16 persen.

Di sela-sela konferensi pers, Kapolrestabes Medan juga mengapresiasi langsung Kapolsek Medan Baru, Kompol Bambang Gunanti Hutabarat, karena Polsek Medan Baru menjadi Polsek yang aktif dalam mengungkap kasus Curat (7 kasus, 8 tersangka) dan kasus Curanmor (2 kasus, 2 tersangka).

Sementara, Walikota Medan,  Rico Tri Putra Bayu Waas menambahkan, apa yang sudah dicapai Polrestabes Medan  patut di apresiasi. Namun, kejahatan tidak akan berhenti pasti akan terus hadir,dimana ada kesempatan pasti ada upaya-upaya untuk berbuat kejahatan.  Untuk itu, Forkopimda tetap berkordinasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan.

"Kami akan pecahkan satu persatu. Kita mulai merasakan adanya penurunan angka kejahatan jalanan. Pemko Medan melalui Poskamling dan Siskamling akan saling jaga saling mengawasi. Jangan ragu memberi laporan-laporan pada petugas. Kami ingin terus hadir memberi pelayanan kepada masyarakat,"ungkap Walikota. 

[Redaktur: Muklis]

Agenda strategis ini merupakan kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Madina dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Utara.

Bupati H. Saipullah Nasution menyambut baik agenda tersebut. Menurutnya, pasar modal adalah peluang untuk memperkuat pondasi keuangan karena ruang yang mempertemukan investor dengan pihak yang membutuhkan dana, baik swasta maupun pemerintah.

“Melalui pemahaman yang baik, potensi pasar modal dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik oleh pegawai secara individu maupun oleh pemerintah daerah,” kata dia.

Saipullah pun mendoronga ASN yang memiliki dana lebih untuk aktif di pasar modal. Dia menuturkan, perputaran saham berpotensi memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan menyimpan uang di tabungan bank konvensional.

Tak hanya individu, pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan instrumen seperti sukuk atau obligasi syariah untuk menarik investor pihak ketiga.

"Skema ini disiapkan sebagai opsi jika anggaran dari pusat terbatas. Contohnya, jika usulan penambahan fasilitas di RSUD Madina ke Kementerian Kesehatan tidak terpenuhi, pemda dapat mencari investor melalui pasar modal untuk membangun kamar rawat inap, ruang operasi, dan poliklinik," lanjut Saipullah.

Bupati menjelaskan, pasar modal berbeda dengan dengan pinjaman konvensional yang menggunakan sistem bunga, pembiayaan melalui skema syariah menggunakan sistem bagi hasil dari pendapatan fasilitas yang dibangun.

"Perwakilan BEI Sumut menyebutkan kisaran imbal hasil bagi investor diperkirakan empat hingga lima persen per tahun, dihitung dari hasil usaha fasilitas rumah sakit yang produktif," jelas dia.

Saipullah berharap, melalui kegiatan ini ASN Pemkab Madina lebih melek literasi keuangan dan terbuka peluang kolaborasi dengan sektor finansial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

[Redaktur: Muklis]

Hardep menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sambutan yang diberikan. “Kami sangat bersyukur Pak Robi masih berkenan meluangkan waktu menerima kunjungan kami. APPI hadir sebagai wadah pers yang kredibel dan bertanggung jawab, sehingga kami butuh dukungan dari para pemangku kebijakan agar kinerja kami semakin baik. Melalui kesempatan ini, kami secara hormat memohon kesediaan Bapak untuk menjadi Dewan Pembina APPI Sumatera Utara, agar organisasi ini makin terarah, maju, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkap Hardep dengan penuh harap.

Menyikapi hal tersebut, Robi Barus menyambut positif dan menyatakan kesiapannya mendukung langkah organisasi pers ini. “Saya sangat bangga menerima kehadiran seluruh pengurus APPI. Bagi kami di parlemen, pers adalah mitra strategis yang tak tergantikan dalam menyampaikan aspirasi rakyat dan mengawal jalannya pembangunan. Saya siap dan ikhlas menjadi Dewan Pembina APPI Sumut. Saat ini APPI sudah menjadi barometer pers profesional di Sumatera Utara, semoga ke depan semakin jaya dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Turut mendampingi rombongan, Pembina DPW APPI Sumut, Tengku Asri menambahkan makna penting dari silaturahmi ini. “Kerjasama antara pers dan parlemen adalah jembatan emas bagi kemajuan daerah. Ketika informasi tersampaikan dengan benar dan lembaga legislatif bekerja secara transparan, maka masyarakat pun akan mendapatkan kejelasan yang membangun. Dukungan seperti ini menjadi energi baru bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Kunjungan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai tanda kesepakatan dan persahabatan yang terjalin. Turut hadir mendampingi dalam kesempatan tersebut: Tim hukum sekaligus pengurus A-PPI Kota Medan Ezzi ,D.H., M.H , wakil ketua DPW A--PPI Roy Nasution, dan Bendahara A-PPI Cici Anna. 

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 21.46 WIB tersebut dilaksanakan di wilayah Kelurahan Tanobato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Panyabungan Selatan yang terdiri dari AIPTU Baibun Aswadi dan BRIPKA Parlaungan melakukan sambang serta penggalangan kepada masyarakat Desa Hutarimbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Panyabungan Selatan.

Selain itu, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar "tetap waspada terhadap potensi gangguan Kamtibmas, khususnya tindak kriminalitas 3C (Curat, Curas dan Curanmor). Monitoring dan penggalangan dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat beraktivitas di malam hari".

Petugas turut mengingatkan masyarakat agar bijak dalam jh menggunakan media sosial serta tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks yang dapat memecah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat.

Kapolsek Panyabungan Selatan IPTU Nadya Ayu Nurlia, S.Tr.K menyampaikan bahwa kegiatan patroli dan sambang rutin dilaksanakan sebagai upaya preventif Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polsek Panyabungan Selatan.

“Melalui kegiatan patroli dialogis dan sambang ini, diharapkan tercipta sinergitas yang baik antara Polri dan masyarakat sehingga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif.

[Redaktur: Muklis]

Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa dirinya sendiri sebagai calon pendamping desa mengaku pernah dimintai uang sekitar Rp10 juta dengan alasan untuk membantu proses kelulusan dan penempatan.

“Ini sangat memprihatinkan. Saya sendiri sebagai calon pendamping desa pernah dimintai uang sekitar Rp10 juta. Bahkan dari informasi yang kami himpun dari beberapa rekan lainnya, ada yang sudah mengikuti pelatihan supaya dapat sertipikat itulah salah satu tambahan berkas biar bisa ikut dan kami membayar Rp.1.500.000,hampir satu tahun namun hingga kini tidak ada kepastian penempatan maupun status kerja,” tegas Muhammad Saleh.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang berkembang di sejumlah wilayah, dugaan pengutipan terhadap calon pendamping desa disebut-sebut mencapai Rp10 juta hingga Rp30 juta per orang.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai prinsip transparansi dalam proses perekrutan tenaga pendamping desa.

Muhammad Saleh menegaskan bahwa pemerintah pusat sendiri telah menyampaikan belum ada rekrutmen atau seleksi baru pendamping desa secara nasional akibat keterbatasan kuota. Formasi yang ada disebut masih diisi oleh pendamping yang telah teregistrasi sebelumnya.

“Kalau memang belum ada rekrutmen resmi secara nasional, lalu dasar pungutan terhadap calon pendamping desa ini apa? Ini yang harus dibuka secara terang benderang agar masyarakat tidak menjadi korban,” tambahnya.

SATMA AMPI Madina mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun pihak terkait lainnya, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik pungutan tersebut apabila benar terjadi.

Dasar Hukum dan Dugaan Pelanggaran
Apabila terbukti terdapat praktik meminta atau menerima sejumlah uang dengan janji meluluskan atau membantu proses perekrutan, maka hal tersebut dapat diduga melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:

1.Pasal 368 KUHP
Tentang pemerasan, yaitu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman atau tekanan tertentu.

2.Pasal 378 KUHP
Tentang penipuan, apabila ada pihak yang dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat meminta sejumlah uang dengan iming-iming kelulusan atau jabatan.

3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Khususnya:

Pasal 12 huruf e, terkait pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.

Pasal 5 dan Pasal 11, terkait penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Muhammad Saleh menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum yang objektif dan berharap seluruh pihak yang merasa dirugikan berani menyampaikan laporan resmi disertai bukti-bukti yang dimiliki.

“Jangan sampai masyarakat kecil dijadikan ladang permainan oknum-oknum tertentu. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional,” tutupnya.

[Redaktur: Muklis]

Sebelumnya, PSSI Madina telah memberikan sanksi terhadap klub dan pemain sepakbola pada turnamen yang berlangsung di wilayah Mandailing Julu, dengan tidak adanya efek jera para pemain dan klub, PSSI kembali memberikan sanksi pada pemain dan klub turnamen IPPD Cup II Kubangan Tompek Batahan.

Selanjutnya, Komisi disiplin dan komisi wasit menerima  laporan dari panitia turnamen dan laporan wasit pada tanggal 5 Mei 2026,  para pengurus PSSI Madina melakukan sidang komisi disiplin bersama perangkat pertandingan pada hari senin 11 Mei 2026 telah mengambil kesepakatan dan kesimpulan dengan dibuktikan rekaman vidio dan para saksi-saksi, dengan surat keputusan PSSI Madina Nomor: 099/KD/PSSI-MN/V/2026  sebagai berikut:

1.Memberikan sanksi terhadap  kesebelasan RPM FC Desa Ranto Panjang dengan tidak diperbolehkan bermain dan terlibat dalam turnamen kompetisi di wilayah hukum PSSI Madina selama 24 bulan.
2.Memberikan sanksi terhadap pemain nomor punggung 15 atas nama Sahnan tidak diperbolehkan bermain dan terlibat dalam turnamen/kompetisi di wilayah hukum PSSI Madina selama 12 bulan.
3.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Panyabunan.

Seterusnya Komisi disiplin dan komisi wasit PSSI kembali menerima laporan dari turnamen yang sama terjadi pada tanggal 14-15 Mei 2026 yaitu:  pemogokan yang dilakukan team PASTA FC Tabuyung serta penganiayaan oleh suporter team PASTA FC terhadap perangkat pertandingan dengan dibuktikan pernyataan saksi-saksi dan video kejadian,  dengan surat keputusan PSSI Madina Nomor: 102/KD/PSSI-MN/V/2026 sebagai berikut:

1.Memberikan sanksi terhadap team PASTA FC Tabuyung dengan tidak diperbolehkan bermain dan terlibat dalam turnamen/kompetisi diwilayah hukum PSSI Madina selama 24 bulan.
2.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Panyabungan.

Ketika Media Wahananews.Co wawancarai Ketua Komisi Disiplin Muklis Nasution dan Ketua Wasit PSSI Madina mengatakan," benar, kami para pengurus PSSI Mandailing Natal telah melaksanakan dua kali sidang bersama perangkat pertandingan dengan mengumpulkan berupa bukti-bu'ti kejadian dilapangan berupa video dan para saksi-saksi," tegasnya.

"Dari hasil persidangan kami dapat kami simpulkan untuk memberikan sanksi terhadap team dan pemain yang melanggar aturan, tujuannya adalah untuk efek jera para team dan pemain dan kami lakukan ini sesuai dengan peraturan PSSI," katanya.

Muklis berharap kepada para team dan pemain kiranya dapat mematuhi peraturan dalam permainan sepak bola begitu juga dengan suporter pendukung team kiranya dapat mendukung teamnya dengan sportif agar kita dapat menikmati  permainan sepak bola yang profesional.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan reses tersebut berlangsung dengan penuh keakraban dan dihadiri oleh masyarakat, tokoh desa, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Muhammad Rizky Habibi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan memberikan berbagai masukan serta aspirasi.

“Terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah hadir. Setiap aspirasi masyarakat akan kami tampung dalam satu daftar dan akan kami perjuangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Muhammad Rizky Habibi.

Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi disampaikan, di antaranya kebutuhan perlengkapan olahraga voli dan tenis meja untuk mendukung aktivitas kepemudaan dan olahraga di desa. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Rizky Habibi menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dikoordinasikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal agar dapat direalisasikan.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan bantuan perlengkapan untuk Bulang atau pelaminan Nauli Bulung Desa Purba Baru. Menanggapi usulan tersebut, Muhammad Rizky Habibi menyampaikan komitmennya untuk turut memperjuangkan bantuan tersebut, bahkan apabila diberikan rezeki lebih, ia berkeinginan membantu secara pribadi.

Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat, sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat dan anggota legislatif demi pembaagunanan yang lebih baik di Kabupaten Mandailing Natal.

[Redaktur: Muklis]

Acara reses tersebut di gelar di desa Panggautan kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal (Madina(, Sumut. Turut hadir PJ. Kepala Desa Panggautan, Ahmad Subhan Batubara, M.M., Kepala Desa, Sasaran Nando Yuhando, Ketua BPD Panggautan, Ahmad Rifdi, Ketua PAC PDI Perjuangan Natal Asbulin, Wakil Manager PLN ULP Natal, Jefri, serta para tokoh masyarakat Panggautan dan Sasaran.

Teguh W Hasahatan Nasution menyampaikan dalam sambutan bahwa Reses ini merupakan kegiatanan pimpinan dan anggota DPRD yang dilakukan untuk menyerap, menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan dari masyarakat di masing-masing daerah pemilihanya secara langsung.

"Kebetulan saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Komisi III yang diantaranya bermitra dengan PUPR, BPKAD, Bapperida dan beberapa dinas strategis lainnya termasuk PLN dan PDAM Tirta Madina,” ucapnya

Dalam reses tadi, hadir juga Jepri Wakil Manager ULP PLN Natal, " saya minta beliau utk menjelaskan atas keluhan masyarakat tersebut. Beliau menyampaikan jangkauan ULP PLN Natal sangat lah luas dn jauh mencapai 650 Km panjang kabelnya dan untuk  mengatasi itu perlu Gandu Induk utk wilayah Pantai Barat" imbuhnya

Disampaikannya, reses itu merupakan wadah menjemput aspirasi, dalam reses itu dirinya membuka ruang untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.

“Baru-baru ini kami juga di DPRD Madina juga telah merancang Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan hal ini merupakan salah satu fungsi Legislasi,” lanjutnya.

Terang dia, pihaknya mengundang pihak Direktur PDAM Tirta Madina dan Manager PLN ULP Natal, mungkin ada halangan sehingga tidak bisa hadir, untuk PLN ULP Natal diwakili Wakil Manager,” lanjut Teguh.

“Silahkan kepada bapak/ibu untuk menyampaikan aspirasi, usul, kritik maupun saran tentang apa saja yang berkaitan dengan fungsi DPRD, bila bukan dibidang kami komisi III, kami tetap akan menyampaikan dan suarakan kepada kawan-kawan di komisi terkait,” tambahnya

Ditempat yang sama, mewakili Manager PLN ULP Natal, Jefri, memberikan keterangan tentang permasalahan voltage arus yang cukup rendah di wilayah Natal sekitar pada kegiatan Reses ke II Teguh W Hasahatan Nasution, S.H., M.H.
Menyahuti aspirasi masyarakat peserta reses, Teguh berjanji akan berjuang untuk menindaklanjuti sesuai tupoksinya sebagai DPRD.

Dijelaskannya , permasalahan arus listrik yang memiliki voltage rendah menyampaikan hal ini terjadi karena cakupan pembagian arus listrik yang luas dan membutuhkan solusi berupa Gardu Induk (GI).

“Pihak PLN sudah mewacanakan pembangungan GI (Gardu Induk) untuk penguatan suply daya dan kemarin sudah ditinjau lokasi pembangunannya di wilayah Lingga Bayu tepatnya di Tapus. Namun butuh proses waktu dan kajian lebih dalam,” tutupnya

Pada reses itu banyak usulan warga termasuk pelayanan kesehatan serta pelayanan kesehatan dan dampak banjir kemudian usulan pembangunan parit.

Kembali ke Teguh, diakhir wawancara disampaikannya reses Kedua ini dirinya banyak menyerap aspirasi terkait usulan pembangunan, keluhan masyarakat tentang rendahnya arus PLN dan RS Husni Thamrin  belum bisa menerima pasien dengan BPJS akibat RS Husni Thamrin belum terakreditasi.

[Redaktur: Muklis]

Kehadiran Bupati Saipullah bersama Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mukhtar Afandi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Irsal Pariadi di Kota Intan itu diterima langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama para kepala OPD.

Studi tiru ini selaras dengan program Pemkab Madina yang hendak membudidayakan serai wangi di beberapa kecamatan. Tahap awal program tersebut dimulai dengan sosialisasi kepada para kepala desa dan masyarakat dari sembilan kecamatan yang ditetapkan sebagai lokus budi daya.

Pemilihan Garut sebagai tempat studi tiru karena masyarakat di daerah ini telah membudidayakan serai wangi, termasuk mengolah menjadi barang jadi, sejak tahun 1970-an. Bahkan, produk akar wangi yang dikembangkan oleh para petani telah diekspor ke berbagai negara.

Rombongan dari Bumi Gordang Sambilan dibawa oleh kepala Dinas Koperasi dan UKM Garut berkunjung ke Koperasi Produsen Multipihak Rasana Rasyidah Mandiri. Koperasi ini merupakan salah satu pemain kunci dalam bisnis serai wangi yang terkenal dengan produk unggulan Minyak Atsiri.

Dalam pertemuan itu pengurus koperasi dan rombongan dari Pemkab Madina berdiskusi seputar tata kelola kelembagaan maupun produk olahan dengan bahan baku serai wangi. Para kepala dinas tersebut juga diajak melihat tanaman dan pabrik penyulingan tumbuhan bernama latin Cymbopogon Nardus.

Dari hasil diskusi didapatkan bahwa serai wangi bisa menjadi bahan baku untuk beberapa produk kosmetik, pakan ternak, farmasi, dan pestisida nabati.

Sebagai tambahan informasi, Pemkab Madina menyiapkan lahan seluas 720 hektare untuk ditanami serai wangi. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya petani.

[Redaktur: Muklis]

Oknum anggota Polri tersebut diketahui berinisial Aipda RIS. Ia sebelumnya menjalani sidang etik atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terkait perselingkuhan dan dugaan pernikahan siri.
Kasus ini bermula dari laporan istri sahnya, Sri Astuty, ke Sipropam Polres Tapanuli Selatan pada 16 Juli 2024.

Melalui Penasehat Hukumnya, Nina Arnita Pulungan bersama rekannya Habib Khirzin, Sri Astuty mengaku awalnya tidak menaruh curiga terhadap perubahan sikap suaminya yang semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan.

Namun seiring waktu, kecurigaan mulai muncul setelah suaminya diduga semakin intens berkomunikasi dengan seorang wanita yang diketahui merupakan pengelola kantin.

"Saya sudah beberapa kali mengingatkan supaya menjaga jarak dan menjauhi suami saya, tapi tidak pernah dihiraukan," ujar Sri Astuty.

Menurutnya, hubungan keduanya justru semakin dekat meski dirinya telah berulang kali menyampaikan keberatan sebagai istri sah.

"Hubungan mereka malah semakin intens sampai akhirnya diduga melaksanakan pernikahan siri secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya," ungkapnya.

Sri Astuty juga mengaku telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan meminta sang suami menghentikan hubungan tersebut demi keluarga dan anak-anak mereka. Namun upaya itu disebut tidak membuahkan hasil.

"Suami pernah mengatakan siap hancur dan siap di-PTDH," katanya.

Penasehat Hukum Sri Astuty, Nina Arnita Pulungan, mengatakan dugaan hubungan tersebut awalnya diketahui setelah kliennya mendapati suaminya sering membantu seorang wanita dalam urusan tender bahan makanan.

Menurut Nina, komunikasi keduanya semakin intens karena Aipda RIS disebut kerap mendatangi rumah wanita tersebut dengan alasan membantu pekerjaan.

"Klien kami juga beberapa kali mendapati suaminya menolak menjemput anak dengan alasan sedang berada di rumah wanita itu," ujar Nina.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP) tertanggal 4 Maret 2025, Sipropam Polres Tapanuli Selatan menyebut Aipda RIS diduga melakukan perselingkuhan dan pernikahan siri dengan seorang wanita berinisial SMSP.

Dalam hasil pemeriksaan sidang kode etik disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, diduga telah terjadi pernikahan siri pada 17 Februari 2024 di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Hasil analisis penutup sidang kemudian merekomendasikan agar Aipda RIS tidak dipertahankan sebagai anggota Polri. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor: B/Rek/09/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.

Komisi Kode Etik Polri selanjutnya menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela serta sanksi administrasi berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Meski demikian, pihak keluarga menyebut Aipda RIS telah mengajukan banding ke Polda Sumatera Utara. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima keluarga, yang bersangkutan disebut masih bertugas di wilayah Polres Dairi sambil menunggu proses banding.

Namun hingga kini, hasil maupun jadwal sidang banding disebut belum diketahui secara pasti.

"Kami sudah beberapa kali datang langsung dan juga menyurati pihak terkait untuk mempertanyakan perkembangan banding ini," kata Nina.

Menurutnya, berdasarkan penjelasan yang diterima pihaknya, Propam hanya melakukan registrasi berkas banding sebelum diteruskan ke Bidkum Polda Sumut untuk proses persidangan.

"Propam meregister berkas, lalu proses sidang banding ditangani Bidkum setelah komisi dibentuk," jelasnya.

Pihaknya juga mengaku telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum atas nama Sri Astuty kepada Kapolda Sumut. Namun hingga kini belum ada jawaban resmi.

"Kami hanya berharap ada kepastian hukum dan kejelasan proses terhadap perkara ini," tegas Nina.

Dalam kesempatan itu, Nina turut mengapresiasi penanganan perkara oleh Polres Tapanuli Selatan di bawah kepemimpinan AKBP Yasir Ahmadi karena proses pemeriksaan hingga sidang etik disebut berjalan sesuai prosedur.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Propam Polda Sumatera Utara maupun pihak terlapor terkait proses banding yang sedang berjalan.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Madina Nomor: Sprin/606/V/HUK.6.6./2026 dengan melibatkan gabungan personel dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Madina.

Patroli dimulai sekitar pukul 23.30 WIB hingga selesai dengan menggunakan sarana prasarana berupa satu unit kendaraan roda empat Sat Samapta dan satu unit kendaraan roda empat Sat Lantas.

Sebanyak 10 personel gabungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari personel Sat Lantas, Sat Samapta, Si Propam, Sat Intelkam, Sat Reskrim, dan Sat Narkoba Polres Madina.

Dalam pelaksanaannya, personel melaksanakan patroli menggunakan kendaraan dinas roda empat guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta tindak pidana 3C (Curat, Curas dan Curanmor). Selain itu, petugas juga melaksanakan patroli sambang dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Adapun rute patroli dimulai dari Mapolres Madina menuju kawasan Gunung Tua, Kayu Jati, Pasar Lama, Pasar Baru, Aek Galoga, Dalan Lidang, Aek Godang Julu, Lintas Timur, dan kembali finish di Mapolres Madina.

Dari hasil kegiatan patroli, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat khususnya di lokasi keramaian mendapat respon positif dan simpati dari masyarakat. Situasi Kamtibmas selama kegiatan berlangsung terpantau aman, tertib dan kondusif, khususnya di seputaran Kota Panyabungan dan Kecamatan Siabu.

Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si., melalui petugas pengawas menyampaikan bahwa kegiatan patroli KRYD akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Madina.

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Madina dalam keadaan aman dan baik.

[Redaktur: Muklis]

Dari empat pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang terduga pelaku beserta barang bukti berupa sabu dan ganja dengan jumlah cukup besar.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkotika di beberapa titik di Kota Padangsidimpuan.

"Operasi Antik Toba ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika hingga ke akar-akarnya. Tidak ada toleransi bagi para pelaku narkoba yang merusak generasi muda dan mengganggu keamanan masyarakat," tegas Kapolres, Minggu (17/5/2026).

Pengungkapan pertama dilakukan pada Kamis (14/5/2026) sekitar pukul 18.10 WIB di Jalan Sutan Sori Pada Mulia, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial P (34), warga Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Dari tangan pelaku, polisi menyita dua paket sabu dengan berat bruto 1,79 gram yang disimpan di dalam kotak rokok, serta sejumlah plastik klip kosong dan barang bukti lainnya.

Kepada petugas, pelaku mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial T yang kini masih dalam penyelidikan.

Selanjutnya, pada Sabtu (16/5/2026) sekitar pukul 13.00 WIB, personel Satresnarkoba kembali menangkap seorang pria berinisial MTR alias A alias T alias H alias S (37) di Jalan Sutan Muhammad Arif, Kelurahan Wek II.

Saat hendak diamankan, pelaku sempat melarikan diri dan membuang kotak rokok berisi dua paket sabu seberat bruto 2,09 gram ke badan jalan. Namun petugas berhasil mengejar dan mengamankan pelaku beserta barang bukti lainnya, termasuk sepeda motor yang digunakannya.

Masih di hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, polisi kembali mengungkap kasus narkotika jenis ganja di Jalan Merdeka, tepatnya di depan pajak buah, Kelurahan Wek II. Seorang pria berinisial DKL alias B alias Ucok alias MAMAK (21) berhasil diamankan saat bersama rekannya menunggu seseorang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy tanpa pelat nomor.

Dalam penangkapan tersebut, satu orang rekannya berhasil melarikan diri. Sementara dari tangan tersangka, polisi menemukan dua bal ganja dengan berat bruto 1.950 gram serta satu paket kecil ganja seberat bruto 1,59 gram.

Tak berselang lama, sekitar pukul 18.25 WIB, Satresnarkoba kembali menangkap seorang pria berinisial M alias KP alias BR (53) di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

Pelaku yang saat itu melintas menggunakan sepeda motor sempat mencoba kabur ketika hendak diberhentikan petugas. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari sepeda motor yang dikendarainya, petugas menemukan satu bal ganja seberat bruto 900 gram.

Kepada polisi, pelaku mengaku membeli ganja tersebut dari seseorang di kawasan Kampung Tobat seharga Rp1,9 juta.

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan semata, namun juga terus melakukan pengembangan guna memburu jaringan pemasok dan bandar narkotika yang terlibat.

"Kami akan terus meningkatkan patroli, penyelidikan dan penindakan di titik-titik rawan peredaran narkotika demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Padangsidimpuan," ujarnya.

Kapolres juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait aktivitas peredaran narkoba.

"Informasi dari masyarakat sangat membantu dalam pengungkapan kasus. Identitas pelapor tentu akan kami lindungi," pungkasnya.

[Redaktur: Muklis]

Tim GMPM berhadapan dengan Tim Rambin FC pada babak pertama permainan sangat enak ditonton karena kedua tim sama-sama menyerang dan dengan menunjukkan skilnya masing-masing.

Sejak babak pertama, kedua tim bermain terbuka dan saling menyerang. Hingga turun minum, skor masih 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih sengit. Pada menit ke-58, pemain GMPM Maruli Tumanggor memecah kebuntuan lewat gol yang membawa timnya unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.

Usai pertandingan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Afrizal Nasution yang hadir mewakili Bupati Madina H. Saipullah Nasution menyerahkan trofi juara kepada GMPM. Sementara Rambin FC sebagai runner-up meninggalkan lapangan tanpa menerima hadiah.

Sebelum pertandingan dimulai Bupati Madina H.Saipullah Nasution melalui Pj. Sekda Afrizal Nasution meminta kedua kesebelasan dan penonton menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Ia juga mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan turnamen tersebut.

“Kepada panitia kami ucapkan terima kasih. Untuk tim yang meraih juara, selamat. Bagi tim yang belum menang, jadikan ini awal kebangkitan untuk meraih prestasi berikutnya,” ujarnya.

Afrizal mengajak kedua tim menjaga sportivitas dan menjadikan pertandingan sebagai ajang silaturahmi antar kesebelasan.

Penutupan piala Cup Bupati Madina tahun 2026 Pj. Sekda Madina turut didampingi Kadis Pemuda dan Olahraga, Plt.Kadis Kominfo, Camat Tambangan Camat Kotanopan dan Ketua Komisi Disiplin PSSI Madina.

[Redaktur Muklis]

Sejak babak pertama, kedua tim bermain terbuka dan saling menyerang. Hingga turun minum, skor masih 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih sengit. Pada menit ke-58, pemain GMPM Maruli Tumanggor memecah kebuntuan lewat gol yang membawa timnya unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.

Usai pertandingan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Afrizal Nasution yang hadir mewakili Bupati Madina  Saipullah Nasution menyerahkan trofi juara kepada GMPM. Sementara Rambin FC sebagai runner-up meninggalkan lapangan tanpa menerima hadiah.

Sebelum pertandingan dimulai Bupati Madina H.Saipullah Nasution melalui Pj. Sekda Afrizal Nasution meminta kedua kesebelasan dan penonton menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Ia juga mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan turnamen tersebut.

“Kepada panitia kami ucapkan terima kasih. Untuk tim yang meraih juara, selamat. Bagi tim yang belum menang, jadikan ini awal kebangkitan untuk meraih prestasi berikutnya,” ujarnya.

Afrizal mengajak kedua tim menjaga sportivitas dan menjadikan pertandingan sebagai ajang silaturahmi antar kesebelasan.

Penutupan piala Cup Bupati Madina tahun 2026 Pj. Sekda Madina turut didampingi Kadis Pemuda dan Olahraga, Plt.Kadis Kominfo, Camat Tambangan, Camat Kotanopan dan Ketua Komisi Disiplin PSSI Madina.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 16.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Siabu IPTU AHMAD J. NASUTION, S.H bersama personel Polsek Siabu dan didukung unsur Forkopimcam serta tokoh masyarakat setempat.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran GSN merupakan sebuah pondok milik seorang warga bernama RISNAULI alias Umak Yahya yang diduga kerap digunakan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pembongkaran pondok yang diduga dijadikan lapak narkoba serta menemukan sejumlah barang yang berkaitan dengan alat narkotika berupa :

1 (satu) buah alat hisap bong.
1 (satu) buah alat sendok terbuat dari pipet.
Plastik klip transparan.
1 (satu) buah botol kaca minuman jenis Kamput.

Kegiatan Grebek Sarang Narkoba (GSN) tersebut turut dihadiri oleh :
Camat Siabu.
Danramil 12 Siabu yang diwakili oleh Serma M. Pasaribu.
Kapolsek Siabu.
Kepala Desa Bonan Dolok.
Aparat Desa Bonan Dolok.
Tokoh masyarakat Desa Bonan Dolok.

Kapolsek Siabu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri bersama Forkopimcam dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Siabu.

Masyarakat Desa Bonan Dolok juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Forkopimcam Kecamatan Siabu atas pelaksanaan kegiatan Grebek Sarang Narkoba tersebut. Selama kegiatan berlangsung, situasi dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.

Polsek Siabu mengimbau kepada seluruh masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika demi terciptanya lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.

[Redaktur: Muklis]

Mewakili bupati, Afrizal menyampaikan apresiasi kepada Polres Madina atas dukungannya dalam percepatan penurunan stunting melalui program Makan Bergizi Gratis (MBF).

“Saat ini di Madina ada 33 SPPG yang sudah beroperasi dan 37 unit dalam tahap persiapan yang tersebar di berbagai kecamatan. Ini merupakan komitmen kita bersama untuk memperluas jangkauan layanan gizi,” kata dia.

Sekda menekankan agar seluruh SPPG yang berjalan memprioritaskan layanan bagi kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang hingga kini belum terlayani secara maksimal.

Dia juga meminta seluruh SPPG mengutamakan penggunaan produk lokal. “Jika produk lokal di Madina kurang, silakan ambil dari luar,” sebut Afrizal.

Sementara, Kapolres AKBP Bagus Priandy menyampaikan, kegiatan hari ini meliputi empat agenda yakni zoom meeting bersama Presiden RI Prabowo Subianto, peresmian program ketahanan pangan, panen raya jagung serentak Kuartal II, dan launching 166 SPPG Polri secara nasional.

Khusus di Madina, Polres meluncurkan empat SPPG baru. Dengan penambahan ini, total SPPG Polres Madina yang beroperasi menjadi lima unit.

“Di Madina ada tujuh SPPG Polres. Dua lainnya ada satu di Kecamatan Lingga Bayu dan satu di Sikara-Kara masih dalam tahap persiapan sekitar 70 persen,” jelas dia.

AKBP Bagus menyebut program ini menyasar 24 ribu penerima manfaat dengan melibatkan 350 pekerja. Menurut dia, MBG merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi emas 2045.

[Redaktur: Muklis]

Penggrebekan tersebut dipimpin Kanit Opsnal Satres Narkoba Polres Madina Ipda Muhammad Zakir dibantu sejumlah personel Satres Narkoba.

Dari dalam Kos-Kosan DH (40) itu, petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku narkoba yakni DH warga Desa Huta Godang, MHK (28) warga Kel. Sipolu Polu.

Dari duanya, Tim Opsnal turut menyita sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 0,31 gram dibungkus 2 plastik klip kecil, 2 buah mancis, 1 buah kaca pirek, dan 1 botol bong alat hisap sabu.

Kasi Humas Polres Madina AKP Megawati, S.E. menerangkan kronologi penangkapan 2 pria yang berpesta narkoba tersebut. Ia mengatakan dahulu peristiwa itu diketahui atas informasi dari masyarakat yang sudah mulai resah.

"Masyarakat menginformasikan di sebuah rumah milik DK itu sering dijadikan lokasi transaksi narkoba jenis sabu," kata Kasi Humas Polres Madina, Jumat (15/5/2025).

Mega menjelaskan informasi dari masyarakat itu dihimpun pada Jumat malam sekitar pukul 20.00 WIB. Tim Opsnal Satres Narkoba saat itu langsung bergerak melakukan penyelidikan di sekitar rumah DK.

"Dini harinya pada malam itu langsung dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal setelah hasil penyelidikan terfaktakan," ujarnya.

Saat ini kedua pria itu kini tengah menjalani proses hukum dan dilakukan penahanan di sel tahanan Satres Narkoba.

"Kedua pelaku narkoba ini akan diproses hukum sesuai prosedur," ungkap dia.

Mega mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah setia membantu tugas kepolisian. Ia berharap ke depan sinergitas masyarakat dan Polri semakin solid.

"Tanpa bantuan masyarakat Polri bukan siapa-siapa. Untuk itu kami harap terus dukung kinerja Polri. Semoga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Madina tetap aman dan kondusif," imbuhnya.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Madina Nomor: Sprin/606/V/HUK.6.6./2026 dengan melibatkan gabungan personel dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Madina.

Patroli dimulai sekitar pukul 23.30 WIB hingga selesai dengan menggunakan sarana prasarana berupa satu unit kendaraan roda empat Sat Samapta dan satu unit kendaraan roda empat Sat Lantas.

Sebanyak 10 personel gabungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari personel Sat Lantas, Sat Samapta, Si Propam, Sat Intelkam, Sat Reskrim, dan Sat Narkoba Polres Madina.

Dalam pelaksanaannya, personel melaksanakan patroli menggunakan kendaraan dinas roda empat guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta tindak pidana 3C (Curat, Curas dan Curanmor). Selain itu, petugas juga melaksanakan patroli sambang dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Adapun rute patroli dimulai dari Mapolres Madina menuju kawasan Gunung Tua, Kayu Jati, Pasar Lama, Pasar Baru, Aek Galoga, Dalan Lidang, Aek Godang Julu, Lintas Timur, dan kembali finish di Mapolres Madina.

Dari hasil kegiatan patroli, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat khususnya di lokasi keramaian mendapat respon positif dan simpati dari masyarakat. Situasi Kamtibmas selama kegiatan berlangsung terpantau aman, tertib dan kondusif, khususnya di seputaran Kota Panyabungan dan Kecamatan Siabu.

Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si., melalui petugas pengawas menyampaikan bahwa kegiatan patroli KRYD akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Madina.

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Madina dalam keadaan aman dan baik.

[Redaktur:Muklis]

Setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Terkait yaitu dinas Pendapatan dan Dinas Perizinan , Tim melakukan Penertiban Spanduk dan Reklame di mulai dari Jembatan Aek Godang sampai simpang Empat Eks terminal ALS  Ladang Sari.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kabid Penegakan perundang undangan Satuan Polisi Pamong Praja  dan Pemadam Kebakaran Sulaiman Alamsyah , Kegiatan ini bertujuan untuk menata kota Panyabungan agar terlihat lebih Rapi, indah,  tertib, dan tidak terlihat Kumuh akibat banyaknya Spanduk yang terpasang tidak beraturan dan tidak berizin di Fasilitas Umum dan beberapa tempat lainnya.

 Dalam Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2024 Pasal 18 Ayat (1) hurup a, menyebutkan bahwa "Setiap Orang dan/atau Badan tidak boleh melakukan perubahan dan pengrusakan lingkungan, sehingga dilarang mencoret, mengotori, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan, rekalme dilingkungan pada fasilitas umum dan fasilitas Publik"

Selain itu Tim juga melakukan penyuluhan kepada pemilik toko atau badan usaha yang mempunyai Papan Reklame atau Neon Box Agar mengurus izinnya ke Dinas terkait, seperti yang tercantum pada Pasal (24) ayat 1 yang berbunyi "setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan usaha secara komersil dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah atau retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Spanduk yang di tertibkan diamankan ke kantor Satpol PP, Kegiatan ini juga akan di lanjutkan ke Wilayah Kecamatan Siabu, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Natal.

[Redaktur: Muklis]

Pengawasan yang dilakukan Selasa (12/5/2026) itu menyasar sejumlah cafe di wilayah Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan. Kegiatan dipimpin Kasi Penindakan bersama personel Tim Penegakan Peraturan Daerah (GAKDA) Satpol PP Kota Padangsidimpuan.

Kepala Satpol PP Kota Padangsidimpuan, Zulkifli Lubis, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan pelanggaran Perda di wilayah Kota Padangsidimpuan.

"Ini bukan sekadar penertiban, tetapi bagian dari upaya menciptakan ketertiban usaha, meningkatkan kepatuhan hukum, sekaligus mendorong peningkatan PAD Kota Padangsidimpuan," ujarnya kepada Wartawan, usai menerima laporan hasil pemeriksaan dari personel di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mendata delapan cafe yang berada di Jalan Mesjid Raya Baru, Jalan Yos Sudarso, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Kenanga hingga Jalan Ade Irma Suryani. Beberapa usaha yang diperiksa di antaranya HTM Cafe, Combur Food and Game, Amunra Cafe, Expresso Cafe, Kopi Koe, Five & Co, Village dan Sky Line.

Dari hasil pendataan, hanya dua cafe yang dapat menunjukkan dokumen izin usaha secara spesifik kepada petugas. Sementara enam cafe lainnya belum dapat memperlihatkan legalitas usaha dengan alasan pemilik tidak berada di lokasi saat pemeriksaan berlangsung.

Meski demikian, beberapa usaha diketahui telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), di antaranya Combur Food and Game dan Five & Co.

Selain izin usaha, petugas juga menemukan sebagian pengelola belum dapat menunjukkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin reklame. Beberapa pengelola mengaku bangunan yang digunakan masih berstatus kontrak sehingga dokumen IMB belum dapat dilampirkan.

Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Perda Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Zulkifli mengimbau seluruh pelaku usaha cafe di Kota Padangsidimpuan segera melengkapi dokumen perizinan, termasuk izin usaha, IMB dan izin reklame.

"Jika nantinya ditemukan pelanggaran yang terus diabaikan, tentu akan ada tindakan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan, Satpol PP masih mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada para pelaku usaha agar segera mengurus legalitas usahanya.

"Kami masih memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk melengkapi administrasi. Namun jangan sampai imbauan ini diabaikan. Semua usaha wajib taat aturan demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha di Kota Padangsidimpuan," pungkasnya.

[Redaktur: Muklis]

"Pemerintah Kabupaten Deliserdang terus mendukung aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba demi menyelamatkan jiwa masyarakat,"jelas Bupati Asri Ludin Tambunan saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus periode Januari-April 2026, Selasa (12/5/2026) di Mapolresta Deliserdang.

Sementara, Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, mengatakan pengungkapan ratusan kasus peredaran narkoba itu Polresta Deliserdang berhasil menyelamatkan 398.437 jiwa dari bahaya narkotika.

"Selama empat bulan ini personel Sat Narkoba Polresta Deliserdang berhasil mengungkap sebanyak 150 kasus peredaran narkotika di wilayah Deliserdang," jelas Kapolresta didampingi Kasat Narkoba Polresta Deliserdang Kompol, Dr Ferry Kusnadi, SH, MH Selasa (12/5/2026).

Lebih lanjut, Kombes Pol Hendria mengungkapkan dari ratusan kasus narkoba yang berhasil diungkap itu turut disita barang bukti berupa sabu seberat 89,8 kg, ganja 4,4 kg, pil ekstasi 9.660 butir, Liquid Vape mengandung narkoba 3.249 buah dan Happy Water sebanyak 350 bungkus.

"Sebanyak 150 pelaku narkoba juga turut diamankan dari berbagai lokasi penangkapan," ungkapnya bahwa penindakan terhadap para pelaku itu sebagai komitmen Polresta Deliserdang dalam memberantas peredaran narkoba.

"Penindakan ini tidak sampai di sini saja. Saya terus perintahkan anggota untuk menggencarkan pengungkapan sehingga Kabupaten Deliserdang bersih dari peredaran narkoba," tegas Kapolresta sambil berkata bahwa barang bukti narkoba ini akan dimusnahkan. 

[Redaktur: Muklis]

Pengajian ini digagas oleh Kepala Dinas Pertanian Madina sebagai wadah untuk keimanan para pegawai dalam melaksanakan pengajian di intren dinas Pertanian.

Sebelumnya juga para pegawai melakukan pengajian sewaktu bulan suci ramadhan sampai dengan sekarang.

Saat Media Wahananews.Co wawancarai Kepala Dinas Pertanian Madina Taufik zulhrndra ritonga mengatakan," kegiatan mengaji rutin setiap hari kamis itu sudah lama berlangsung seluruh pegawai dilingkungan dinas pertanian, apalagi sifat kegiatannya yang positif," ujarnya.

"Kenapa hari ini kita lakukan pengajian disebabkan besok hari libur makanya kita majukan," katanya lagi.

Kegiaatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman akidah,ibadah dan akhlak khususnya bagi ASN dan tenaga kontrak termotivasi untuk bekerja dengan integritas.

"Pengajian memperarat hubungan menjalin silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antara sesama pegawai dan pada akhirnya meningkatkan keharmonisan kerja di lingkungan kerja," tutupnya.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Madina Nomor: Sprin/597/IV/HUK.6.6./2026 dengan melibatkan gabungan personel dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Madina.

Patroli dimulai sekitar pukul 23.30 WIB hingga selesai dengan menggunakan sarana prasarana berupa satu unit kendaraan roda empat Sat Samapta dan satu unit kendaraan roda empat Sat Lantas.

Sebanyak 10 personel gabungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari personel Sat Lantas, Sat Samapta, Si Propam, Sat Intelkam, Sat Reskrim, dan Sat Narkoba Polres Madina.

Dalam pelaksanaannya, personel melaksanakan patroli menggunakan kendaraan dinas roda empat guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta tindak pidana 3C (Curat, Curas dan Curanmor). Selain itu, petugas juga melaksanakan patroli sambang dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Adapun rute patroli dimulai dari Mapolres Madina menuju kawasan Gunung Tua, Kayu Jati, Pasar Lama, Pasar Baru, Aek Galoga, Dalan Lidang, Aek Godang Julu, Lintas Timur, dan kembali finish di Mapolres Madina.

Dari hasil kegiatan patroli, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat khususnya di lokasi keramaian mendapat respon positif dan simpati dari masyarakat. Situasi Kamtibmas selama kegiatan berlangsung terpantau aman, tertib dan kondusif, khususnya di seputaran Kota Panyabungan dan Kecamatan Siabu.

Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, melalui petugas pengawas menyampaikan bahwa kegiatan patroli KRYD akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Madina.

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Madina dalam keadaan aman dan baik.

[Redaktur: Muklis]

Pendapat itu disampaikan Praktisi Hukum, Rizki Nainggolan,SH,M.Kn pada wartawan, Selasa (12/5/2026). "Mengamati proses sidang Prapid yang di mohonkan saudra PS dan Polrestabes Medan sebagai termohon, serta analisa saya terhadap berita yang beredar di media, bahwa hukum yang berkeadilan tidak akan kalah dengan framing-framing opini negatif,"jelasnya.

Seperti diketahui, beredar informasi ajakan/ undangan aksi damai yang diduga disebarkan pihak keluarga pelaku penganiayaan brutal, PS.  Ajakan tersebut lagi-lagi bernarasikan hoaks yang bertuliskan "Stop Kriminalisasi Korban, Bukan Pelaku" pada hari Jumat, 15 Mei 2026. Dengan sasaran aksi Polrestabes Medan dan Rumah Dinas Kapoldasu.

Narasi hoaks ini sengaja disebarkan pihak pelaku agar masyarakat terbawa emosi dan seolah-olah membenarkan narasi hoaks yang sengaja diproduksi secara terus-menerus.

Para pelaku penganiayaan brutal diduga  sengaja memproduksi informasi hoaks untuk menarik simpati warga. Padahal faktanya, para pelaku yang penganiayaan brutal ini telah membuat gaduh di masyarakat dengan terus menerus menyebarkan informasi hoaks.

Faktanya lagi, untuk kasus pencurian ponsel kedua pelaku yakni, Glen Ditto Oppusunggu dan Riski Cristian Tarigan yang juga korban penganiayaan brutal sedang menjalani vonis hukuman 2 tahun 6 bulan. Keduanya secara gentle man dan kooperatif dalam menjalankan masa hukuman.

Hal sebaliknya tidak dilakukan para pelaku penganiayaan brutal LS Cs. Masyarakat diharapkan bisa melihat dengan jeli dan bijak menanggapi kasus yang terus bergulir di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat juga harus mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Untuk itu,  pihak kepolisian juga memproses para pelaku yang sengaja menyebarkan informasi hoaks ini sehingga menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. 

[Redaktur: Muklis]

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/36/V/KEP/2026 tertanggal 8 Mei 2026 yang ditandatangani langsung oleh Kapolrestabes Medan.

Dalam rotasi tersebut, jabatan Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal yang sebelumnya dipegang AKP Harles Gultom kini ditempati Iptu Herman Sentosa yang sebelumnya menjabat sebagai panit di unit tersebut. Sementara AKP Harles dipromosikan menjadi Wakapolsek Medan Kota.

Pergantian juga terjadi di Polsek Medan Timur. PS Kanit Reskrim yang sebelumnya dijabat Iptu M Yusuf Dabutar kembali berganti meski belum genap tiga bulan bertugas. Yusuf kini dipercaya menempati posisi baru sebagai Kanit Pamobvit Sat Samapta Polrestabes Medan.

Sebagai penggantinya, jabatan tersebut diisi oleh Iptu Alwan yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit Intelkam Polsek Medan Barat.

Selain itu, Panit Opsnal 2 Unit Reskrim Polsek Medan Timur juga mengalami pergantian. Jabatan yang sebelumnya dipegang Ipda Marshal Darma Satria Sianturi kini ditempati Ipda Adil S Oktotua. Sebelumnya, Adil menjabat sebagai PS Kanit Binmas Polsek Medan Baru.

Sementara Ipda Marshal Darma Satria Sianturi dimutasi menjadi Kanit Binmas Polsek Kutalimbaru.

Di Polsek Medan Helvetia, PS Kanit Reskrim Iptu Ramadhani Bimo Setiadi mendapat promosi jabatan sebagai PS Kanit 4 Resmob Satreskrim Polrestabes Medan.

Posisinya kemudian diisi oleh Iptu Asas Maruli Tua Sihombing yang sebelumnya menjabat Panit Opsnal 2 Unit Reskrim Polsek Medan Barat.

Selanjutnya, posisi yang ditinggalkan Iptu Asas di Polsek Medan Barat diisi oleh Ipda Edison Ginting yang sebelumnya bertugas di Polsek Pancur Batu sebagai Panit Opsnal 2 Unit Reskrim.

Mutasi juga terjadi di Polsek Medan Tembung. Panit Opsnal 3 Unit Reskrim, Ipda Hendrawan Bakti, dipindahkan menjadi Paur Ident 1 Satreskrim Polrestabes Medan.

Sebagai penggantinya, jabatan tersebut dipercayakan kepada Ipda Dasdo P Manullang yang sebelumnya menjabat Kanit Binmas Polsek Medan Tuntungan.

Sementara itu, Ipda Hendrizal yang sebelumnya menjabat Paur Ident 1 Satreskrim Polrestabes Medan kini menempati posisi baru sebagai PS Kaur Subbagkerma Bagops Polrestabes Medan.

[Redaktur: Muklis]

Pelantikan berlangsung dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan yang digelar dalam keadaan sehat wal’afiat.

“Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan tahun 2026,” ujar Wali Kota saat membuka sambutan.

Ia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi, peningkatan kinerja birokrasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Daftar 5 Pejabat yang Dilantik

Berdasarkan keputusan tersebut, berikut 5 pejabat yang resmi mengisi jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Padangsidimpuan:

1. Abdul Rahman Nasution, S.T., M.M. – Dari Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Fahrizal Islami, S.P. – Dari Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Daerah menjadi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Jhony Parulian Situmeang, S.H., M.M. – Dari Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Holdin Siregar, http://S.Pd., M.M. – Dari Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Chairul Amri, S.T. – Dari Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Proses seleksi terbuka yang mendasari pelantikan ini telah direkomendasikan Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor 21631/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 24 April 2026.

Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa jabatan yang diamanahkan bukanlah sekadar bentuk penghargaan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, disiplin, loyalitas, dan dedikasi tinggi.

“Kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang baik sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dan harapan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun koordinasi dan sinergi yang baik, meningkatkan etos kerja, serta menghadirkan inovasi yang memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Padangsidimpuan.

“Jadilah pemimpin yang menjadi teladan, yang mampu memberikan solusi, dan yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepercayaan yang diberikan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” pesan Wali Kota.

Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, ia mengajak untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat komitmen pelayanan publik, dan menjaga kekompakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif.

“Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan,” tutupnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

[Redaktur: Muklis]

Wabup Atika menyampaikan, kedatangannya meninjau progres pengerjaan program tersebut merupakan bagian dari pengawasan melekat pelaksanaan di lokasi.

"Kami datang bukan sekadar seremonial saja, tetapi untuk memastikan bahwa pengerjaan rehabilitasi lahan dan normalisasi sungai berjalan dengan baik sesuai harapan. Ini bukti keseriusan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah," kata Atika usai meninjau pengerjaan di Desa Tangga Bosi pada Selasa, 12 Mei 2026.

Dalam pelaksanaan optimasi dan rehabilitasi lahan di Desa Tangga Bosi III ini, TNI dan mitra menurunkan dua alat berat, satu unit ekskavator dan satu unit buldoser.

Satu hari sebelumnya, Wabup Atika juga memantau pelaksanaan serupa di Desa Sayurmatua, Naga Juang. Di lokasi ini, seluas 17 hektare lahan warga tidak bisa dimanfaatkan karena tertimbun sedimen berupa lumpur dan pasir.

Dalam pantauan tersebut, dia mengingatkan agar pelaksanaan program ini berjalan sesuai target dengan hasil maksimal. Atika juga berjanji akan memantau progres pengerjaan secara berkala.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan optimasi dan rehabilitasi lahan di Desa Sayurmatua dan Tangga Bosi III. Pengerjaan ditargetkan rampung pada akhir bulan ini.

Sebagai upaya memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target, Wabup Atika pada Senin, 4 Mei 2026, berjanji akan memantau progres secara berkala.

"Paling lama harus selesai 28 Mei. Kalau kita hitung per hari ini 4 Mei, ya, berarti kita punya deadline tinggal 24 hari lagi. Nah, 24 hari untuk 17 hektare plus nanti untuk irigasi, ya, kami akan lakukan cek mingguan ke sini," kata dia usai meninjau lahan terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Sayurmatua baru-baru ini.

[Redaktur: Muklis]

Bupati Saipullah didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ketiganya membahas pembukaan jalur penerbangan dari dan ke Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Kecamatan Bukit Malintang, Madina.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati Lion Air akan membuka jalur Medan - Madina dan Madina - Padang serta sebaliknya. Sementara untuk jalur lainnya akan dibahas pada pertemuan lebih lanjut.

Pertemuan dengan Rusdi Kirana ini adalah tindak lanjut dari pertemuan Saipullah dengan Marwan Dasopang pada 17 April lalu. Dalam kesempatan itu, keduanya membahas optimalisasi konektivitas udara melalui Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Bukitmalintang dan peningkatan fasilitas ibadah di Masjid Agung Nur Ala Nur.

Saat itu, Marwan Dasopang berkomitmen untuk mengawal dua aspirasi itu di tingkat kementerian terkait dan memastikan adanya koordinasi lintas sektoral agar realisasi operasional bandara serta peningkatan fasilitas publik dapat berjalan lebih cepat.

[Redaktur: Muklis]

Hal itu menurut Ketua IPM, Tan Gozali Nasution, efek maraknya penangkapan yang dilakukan oleh Polres Padangsidimpuan beberapa waktu belakangan ini dan aksi swiping yang dilalukan masyarakat lansung kerumah - rumah bandar narkoba.

"Kita tentu mengapresiasi setiap tindakan dalam pemberantasan peredaran narkoba ini, baik oleh masyarakat maupun kepolisian," kata Tan, Senin (11/5/2026) di Panyabungan.

Tan kemudian meminta Polres Mandailing Natal mewanti-wanti dan mencegah upaya bandar - bandar dari Kota Padangsidimpuan ini memperluas wilayah hingga ke Madina. Sebab, menurut Tan, saat ini bandar-bandar tersebut belum merasa aman mengedarkan narkoba di daerahnya.

"Sebagai garda dalam melindungi generasi muda. Ikatan Pemuda Mandailing memiliki tanggungjawab menolak penyakit masyarakat ini datang ke Madina dan beraktivitas di sini," ungkapnya.

Tan kemudian mengaitkan beberapa nama yang diduga jadi bandar narkoba di Kota Padangsidimpuan. Yakni B dan Bt. Dua nama ini, menurutnya, punya rumah dan keluarga di Kabupaten Madina. Sebab itu, dalam kondisi tidak nyaman di Kota Padangsidimpuan, keduanya berpotensi membuka peredaran narkoba di Kabupaten Madina.

"Karena itu. Kami berharap, Polres Madina lebih aktif memberantas peredaran narkoba ini. Tidak hanya terhadap dua nama ini, tetapi bandar-bandar yang ada khususnya di kecamatan dan desa yang kaya akan potensi alamnya," pungkasnya.

[Redaktur: Muklis]

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dalam pasca bancir ini dengan sigap  turun tangan respon cepat meninjau titik lokasi banjir diakibatkan hujan deras  yang melanda Kelurahan Siabu yang diperkirakan debet air meluap dari Aek Siancing.

Pada  sore hari ini, tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina sudah turun langsung ke lokasi terdampak banjir di Lingkungan 1 Kelurahan Siabu ,Rabu 21/05/2026.

Kedatangan Instansi terkait merupakan buntut dari meluapnya Sungai Siancing akibat intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan puluhan pemukiman warga tergenang air.

Tergenangnya pemukiman warga bukan kali ini saja,dan merupakan yang  kedua kalinya  dan inilah salah satu yang terparah, sehingga memerlukan langkah teknis segera agar kejadian seterusnya tidak terulang lagi.

Sinergi Tim Lintas Sektor dari pemkab Madina di Lapangan  hadir dalam peninjauan tersebut melalui
Dinas PUPR & BPBD Madina,Melakukan aksi pemetaan teknis meninjau titik koordinat  pendangkalan sungai dilokasi.

Sulton Nasution, Anggota DPRD Madina dari Praksi Partai Nasdem yang turut hadir mengawal aspirasi warga bersama 
Sudrajat Putra Batubara  selaku Camat Siabu yang  didampingi lurah Siabu 
Iswadi Idris, S.Sos  beserta jajaran perangkat kelurahan

Solusi Permanen Normalisasi Aek Siancing yang berlokasi di wilayah sek milas Siabu dalam hal ini 
Camat Siabu, Sudrajat Putra mengatakan,  peninjauan dari pemkab Madina ni bertujuan untuk mencari solusi jangka panjang.

Pasalnya,masalah inti utama yang diidentifikasi adalah kapasitas sungai saat musim penghujan datang papa hakikinya aek Siancing meluap, sehingga tidak mampu menampung debit air kiriman ke wilayah pemukiman warga.

Maka dari itu kondisi di lapangan menunjukkan perlunya penanganan teknis segera.

Normalisasi Aek Siancing sudah seyogianya di prioritaskan secepatnya agar aliran air kembali lancar dan masyarakat di Lingkungan 1 nyaman dan tidak lagi dihantui rasa was-was apabila hujan turun," ujar pihak pemerintah di sela peninjauan.

Langkah Selanjutnya
Pihak Dinas PUPR akan segera menyusun rencana teknis pengerukan dan penguatan tanggul di titik-titik rawan. Sementara itu, BPBD Madina tetap siaga memantau perkembangan cuaca guna mengantisipasi banjir susulan.

Kehadiran Anggota DPRD Madina, Sulton Nasution, dalam peninjauan ini juga memastikan bahwa penganggaran dan pelaksanaan normalisasi ini akan dikawal ketat demi kepentingan masyarakat Kelurahan Siabu dari paska banjir.

[Redaktur: Muklis]

Penetapan Ricky secara aklamasi menjadi bukti kuatnya dukungan dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta elemen kepemudaan di Kota Padangsidimpuan. Sosoknya dinilai mampu membawa semangat baru dan memperkuat posisi KNPI sebagai wadah pemersatu generasi muda.

Diketahui, Ricky merupakan kader aktif Pemuda Pancasila dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Pengalamannya di dunia organisasi menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkan dirinya meraih dukungan penuh peserta Musda.

Usai terpilih, Ricky menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh peserta Musda yang telah memberikan amanah kepadanya untuk memimpin KNPI selama tiga tahun ke depan.

"Ke depan, KNPI harus menjadi wadah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemuda. Kita ingin membangun organisasi yang solid, terbuka, dan mampu melahirkan program-program positif untuk masyarakat," ujar Ricky.

Ia menegaskan, di bawah kepemimpinannya, KNPI akan fokus memperkuat kolaborasi antarorganisasi kepemudaan serta mendorong lahirnya program-program kreatif dan produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Ricky, silaturahmi dan komunikasi antar OKP harus terus diperkuat demi menciptakan organisasi kepemudaan yang solid dan berdaya saing.

"Kepada teman-teman OKI-OKP agar sering melakukan silaturahmi guna merumuskan dan menampung program-program yang akan dijalankan," katanya.

Ricky juga mengajak seluruh pemuda di Kota Padangsidimpuan untuk mengesampingkan perbedaan dan mengedepankan persatuan demi kemajuan daerah.

Musda VIII KNPI Kota Padangsidimpuan sendiri berlangsung aman, tertib, dan penuh nuansa kekeluargaan. Seluruh rangkaian sidang berjalan lancar hingga akhirnya menetapkan Ricky Agova Siregar sebagai ketua terpilih secara aklamasi.

[Redaktur: Muklis]

Mandeknya proses tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait kepastian hukum maupun komitmen semua pihak dalam menjaga hak konstituen untuk memperoleh representasi politik di parlemen daerah.

*Status Hukum Dinilai Sudah Jelas*

Polemik tersebut berkaitan dengan sengketa yang diajukan Eddi Sullam Siregar ke Mahkamah Partai NasDem. Padahal, proses hukum terhadap Eddi disebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menerbitkan SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Tapsel periode 2024–2029.

*Lima Kali Banding Tetap Kalah*

Informasi yang dihimpun, Eddi Sullam disebut telah lima kali mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung, namun seluruh upaya hukum tersebut tetap berakhir dengan kekalahan.

Kini, ia kembali mengajukan perkara ke Mahkamah Partai NasDem, namun hingga saat ini belum juga ada keputusan resmi yang diumumkan.

*Publik Minta Kursi DPRD Tapsel Dapil 5 Fraksi NasDem Segera Di-PAW*

Akibat belum adanya putusan final dari Mahkamah Partai, proses PAW DPRD Tapsel belum dapat dilanjutkan. Dampaknya, kursi DPRD Tapanuli Selatan Dapil 5 dari Fraksi Partai NasDem hingga kini masih kosong.

Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat, khususnya konstituen di Dapil 5 yang hingga kini belum mendapatkan representasi penuh di parlemen daerah.

*KPUD Tapsel Ikut Dipertanyakan*

Kursi Kosong Dinilai Rugikan Rakyat
Kekosongan kursi DPRD Tapanuli Selatan Dapil 5 dari Fraksi Partai NasDem yang hingga kini masih kosong juga dinilai menghambat fungsi penyaluran aspirasi rakyat.

*Muncul Dugaan Komunikasi Tertentu*

Selain itu, situasi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas kerja DPRD dalam pembahasan kebijakan maupun fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Di tengah polemik tersebut, publik juga mulai mempertanyakan langkah KPUD Tapanuli Selatan terkait kepastian hukum proses PAW tersebut.

Beberapa pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat di antaranya, apakah Ketua KPUD Tapsel sudah kembali menyurati Mahkamah Partai NasDem terkait telah lewatnya batas waktu 60 hari guna menjamin kepastian hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, muncul pula dugaan dan asumsi liar di tengah publik terkait komunikasi antara KPUD Tapsel dengan Mahkamah Partai NasDem.

Hal itu mencuat setelah adanya surat dari Mahkamah Partai NasDem tertanggal 11 Februari 2026 yang membalas surat KPUD Tapsel pada tanggal yang sama.

Publik mempertanyakan mengapa KPUD Tapsel baru menyurati Mahkamah Partai setelah gugatan Eddi Sullam disebut masuk pada 9 Februari 2026, lalu dua hari kemudian langsung mendapat balasan pada 11 Februari 2026.

*Mahkamah Partai Diminta Jangan Hambat Demokrasi*

Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi maupun klarifikasi dari pihak KPUD Tapsel maupun Mahkamah Partai NasDem terkait berbagai asumsi dan dugaan yang berkembang tersebut.

“Jangan sampai mekanisme internal partai justru membunuh demokrasi dan menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan wakilnya di parlemen,” ujar salah seorang pengamat politik lokal.

*Publik Minta PAW Segera Disahkan*

Selain itu, masyarakat juga meminta Mahkamah Partai NasDem bersikap transparan dan profesional dalam menangani perkara tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi maupun asumsi negatif di tengah publik.

Sorotan juga muncul terkait lambannya kepastian terhadap calon pengganti berdasarkan mekanisme perolehan suara terbanyak berikutnya.

Sejumlah pihak berharap proses PAW segera dituntaskan agar kursi DPRD yang kosong dapat kembali terisi dan pelayanan aspirasi masyarakat tidak terus terhambat.

“Kalau persoalan hukum sudah selesai, maka kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” kata pengamat tersebut.

*NasDem dan KPUD Ditunggu Bersikap*

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Mahkamah Partai NasDem maupun KPUD Tapanuli Selatan terkait kapan keputusan akhir sengketa internal tersebut akan diumumkan.

Publik kini menunggu langkah konkret Mahkamah Partai NasDem agar proses PAW DPRD Tapanuli Selatan segera berjalan dan tidak terus menimbulkan ketidakpastian politik di daerah.

[Redaktur: Muklis]

Acara ini langsung dihadiri para ketua LMPI setiap Kabupaten/Kota se-Tabagsel, para pengurus, Srikandi beserta anggota dari masing-masing wilayah.

Disela-sela acara Media Wahananews.Co  menghubungi Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Mandailing Natal Dendi Pratama Sastra melalui whaadsap menegaskan pentingnya pertemuan ini untuk mempererat silaturrahmi antar sesama pengurus organisasi, momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kesolidan organisasi.

Dendi juga menyampaikan bahwa LMPI se-Tabagsel  sampai saat ini solid dan kami bertekat untuk memberikan contoh organisasi yang menjaga keharmonisan, aktif berkontribusi dan siap membantu masyarakat dalam berbagai situasi.

Lebih lanjut, Dendi juga menegaskan komitmen Laskar Merah Putih untuk terus berkontribusi positif ditengah masyarakat , mengedepankan nilai-nilai perdamaian, toleransi dan persaudaraan.

"Acara ini bukti nyata bahwa Laskar Merah Putih tak hanya solit di internal, tetapi juga hadir untuk membawa pesan perdamaian dan kebaikan bagi masyarakat luas", ujarnya.

[Redaktur: Muklis]

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua pria berinisial AA (32) dan SMD (38) yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu. Salah satu pelaku diketahui dijadikan kurir dengan imbalan bisa menggunakan sabu secara gratis.

Kapolres Tapsel, AKBP Yon Edi Winara melalui Kasat Resnarkoba AKP Philip Antonio Purba, mengatakan penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi narkoba di Lingkungan I Kelurahan Bintuju.

"Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengamankan seorang pria berinisial AA yang kedapatan membawa sabu," ujar AKP Philip, dalam keteranganya, Minggu (10/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan total berat 0,21 gram dari tangan AA. Pelaku kemudian mengakui barang tersebut akan diantarkan kepada pembeli atas perintah SMD.
AA juga mengaku dijanjikan imbalan berupa kesempatan untuk mengonsumsi sabu secara gratis setelah pengantaran dilakukan, tanpa menerima uang tunai.

Berdasarkan pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap SMD di lokasi berbeda di Kelurahan Bintuju. Dalam pemeriksaan awal, SMD membenarkan telah memerintahkan AA untuk mengantarkan sabu tersebut.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari kedua pelaku, di antaranya satu unit telepon genggam, uang tunai Rp315 ribu, serta plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika.

Dari hasil penyelidikan sementara, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang pemasok yang kini masih dalam pengejaran petugas dengan nilai transaksi sekitar Rp700 ribu.

Kedua pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Tapsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkotika tersebut serta memburu pemasok dan pihak lain yang diduga terlibat.

[Redaktur: Muklis]

Pantauan, sejak peluit pertama, kedua tim pun masing-masing menunjukkan permainan terbuka dan agresif. Di babak pertama, tim Fun Football FC sebenarnya unggul lebih dulu lewat serangan cepat. Namun, tak lama pemain OCM FC Ikhsan Chan berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan keras yang tak dapat dihalau oleh penjaga gawang dari Fun Football FC. Skor 1-1 pun berakhir pada babak pertama.

Memasuki babak kedua, Tim Fun Football kembali memimpin melalui tandukan tajam Ronggur yang tak dapat ditepis oleh penjaga gawang dari Tim OCM FC. Skor 2-1 ini membuat kesebelasan Fun Football bermain lebih defensif untuk mengamankan keunggulan.

Namun, waktu yang hanya tinggal beberapa menit lagi berakhir, pemain OCM FC Khairul Salim muncul sebagai pahlawan. Ia berhasil menyamakan kedudukan. Scor 2-2 pun bertahan hingga wasit meniupkan peluit.

Kemudian, laga pun akhirnya harus ditentukan melalui drama adu penalti. Di sini algojo dari tim kesebelasan OCM FC berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik.

Sementara, dua algojo dari tim Fun Football FC gagal menjalankan tugasnya, setelah tendangan mereka berhasil ditepis oleh penjaga gawang OCM FC.

Ketua Panitia Turnamen Binatama CUP II Kotasiantar, Muhammad Ikshan menyampaikan selamat kepada tim OCM FC yang berhasil keluar sebagai juara pertama dan tim Fun Football FC sebagai runner up pada turnamen tersebut.

Ikshan juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim yang telah turut berpartisipasi dalam turnamen ini.

"Dan kepada semua suporter maupun penoton yang sejak awal turnamen ini berlangsung telah antusias hadir untuk menyaksikan. Dan bersama-sama menciptakan keamanan dan kenyamanan di lapangan. Terimakasih untuk semua, sampai jumpa di binatama cup selanjutnya," kata Ikshan.

Azanul Akbar Panjaitan, salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Kotasiantar, juga turut menyampaikan terimakasih kepada Kapolres Madina, AKBP Bagus Priandy, S.I.K, M,SI yang telah mensuport turnamen Binatama CUP II.

"Atas nama panitia dan mewakili masyarakat Kotasiantar, kami menyampaikan terimakasih kepada Bapak Kapolres Madina yang telah hadir langsung menyaksikan partai grand final dan mensuport sekaligus memberikan apresiasi uang pembinaan untuk juara pertama," tutur Akbar.

"Dan juga kepada seluruh donatur, Azkiyal Network, Madina Mart dan Sumber Batu serta donatur lainnya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, kami juga tak lupa menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya," tambah Akbar.

Sementara, Kapolres Madina, AKBP Bagus Priandy, SIK, MSI, turut memberikan pujian tinggi kepada jajaran panitia yang telah menyelenggarakan turnamen dengan tertib dan meriah.

“Saya doakan Binatama Cup terus terlaksana ke depannya dengan skala yang lebih besar, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” kata AKBP Bagus.

Kapolres juga menekankan pentingnya prestasi olahraga sebagai citra positif daerah. Kapolres berharap melalui sepak bola, wajah Kelurahan Kotasiantar dapat dikenal lewat prestasi, bukan hal negatif.

“Dengan perkembangan sepak bola di Kabupaten Madina, saya harap Kota Siantar semakin dikenal karena prestasi olahraganya, bukan lagi karena kasus narkobanya. Olahraga adalah jalan positif untuk membangun daerah,” ungkapnya.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Tagor Dumora, sejumlah anggota DPRD, pengurus Partai Golkar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, pengurus partai politik, tenaga ahli DPR RI, serta jajaran sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan.

Dalam sambutannya, Andar Amin Harahap menegaskan pendidikan pemilih merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat agar mampu menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab.

"Pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus berlangsung secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara," ujar Andar.

Ia juga mengajak generasi muda agar tidak bersikap apatis terhadap politik dan proses demokrasi. Menurutnya, pendidikan pemilih yang berkesinambungan dapat membantu masyarakat menangkal hoaks, politik uang, serta berbagai bentuk pelanggaran pemilu lainnya.

Dalam kesempatan itu, Andar turut menyinggung rencana perubahan format pelaksanaan pemilu mendatang, termasuk wacana penghapusan sistem "pemilu lima kotak" yang selama ini mencakup pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan.

"Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi, menyederhanakan proses pemilu, serta mengurangi beban penyelenggara," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan, Tagor Dumora, mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam memperkuat program pendidikan pemilih di daerah.

Ia juga menyoroti dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029.

"Format ini tentu menyisakan pertanyaan terkait masa jabatan anggota DPRD yang berakhir pada 2029, sementara pemilihan legislatif lokal baru akan berlangsung dua tahun berikutnya," ujarnya.

Tagor berharap Komisi II DPR RI dapat merumuskan solusi teknis pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai narasumber mantan Ketua PWI Tabagsel sekaligus dosen UIN Syahada Padangsidimpuan, Hairul Iman Hasibuan.

Dalam paparannya, Hairul menekankan pentingnya pendidikan pemilih berkelanjutan guna mewujudkan pemilih yang cerdas, kritis, dan partisipatif dalam kehidupan demokrasi.

Pada sesi diskusi, salah seorang peserta bernama Adi mengusulkan agar kekosongan kursi DPRD selama masa transisi dapat diisi oleh calon legislatif dari partai politik.

"Saya pikir ini bisa menjadi solusi agar tidak berbenturan dengan UUD 1945," katanya.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab serta penyerahan bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH.

[Redaktur: Muklis]

Perwira polisi yang dikenal ramah tersebut menyempatkan diri menghadiri prosesi wisuda magister putri ketiganya di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026).

Didampingi sang istri, Donna Eva Yanthi Sikumbang, AKP Juli Purwono tampak penuh kebahagiaan menyaksikan keberhasilan putrinya, Anggi Umayrah, S.Pd., M.Pd., menyelesaikan pendidikan magister.

Menurutnya, keluarga merupakan bagian penting yang harus tetap diperhatikan meskipun dirinya memiliki tanggung jawab besar sebagai aparat penegak hukum.

"Sebisa mungkin kita harus mampu menyeimbangkan tugas negara dan tugas sebagai seorang ayah, tanpa menomorduakan negara maupun keluarga," ujar Juli Purwono kepada wartawan.

AKP Juli Purwono mengungkapkan, dirinya bersama istri dikaruniai empat orang anak perempuan. Anak pertama, Yunda Rizky Praptaningrum, S.Pd., telah menikah dengan Bobby Waldani, S.Pd., M.Pd., dan telah memiliki seorang putri bernama Ayasa Saffa.

Sementara anak kedua, Nadya Ramadhani, S.Pd., M.Pd., juga telah menikah dengan Ahmad Nizwar Lubis, A.P.A., Pj., serta dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nayara Nindia Lubis.

Sedangkan putri ketiganya yang diwisuda saat ini adalah Anggi Umayrah, S.Pd., M.Pd., dan anak bungsunya bernama Aisyah Oktavia yang kini berusia 16 tahun.

"Dari anak sampai cucu semuanya perempuan. Karena itu saya merasa harus lebih sigap dan peduli terhadap masa depan mereka. Perempuan itu harus diayomi," katanya sambil tersenyum.

Dalam kesempatan tersebut, Juli Purwono juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan keluarga, khususnya sang istri yang dinilainya selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan kariernya di institusi Polri.

Ia menuturkan, selama berdinas dirinya pernah bertugas di sejumlah wilayah, mulai dari Polres Padangsidimpuan, Polda Sumut, Polres Mandailing Natal, Polresta Medan, hingga Polres Tapanuli Tengah.
Saat ini, ia kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan dan baru sekitar satu bulan menjalankan tugas tersebut.

Menutup keterangannya, AKP Juli Purwono meminta doa dan dukungan masyarakat agar dapat menjalankan amanah dengan baik dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Padangsidimpuan.

"Saya mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar dapat menjalankan tugas dengan baik demi Kota Padangsidimpuan yang kita cintai," pungkasnya.

[Redaktur: Muklis]

Ketiga pria tersebut diduga meminta uang kepada pengendara dengan modus “maafkan jalan rusak” saat kendaraan melintas di lokasi jalan berlubang.

Kapolsek Sipirok, AKP Aswin Manurung, mengatakan penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas pungutan di badan jalan yang dinilai meresahkan pengguna jalan.

"Langkah ini kami lakukan sebagai respons atas laporan masyarakat. Jajaran Polres Tapanuli Selatan tidak akan membiarkan aksi premanisme maupun pungli sekecil apa pun," ujar AKP Aswin Manurung.

Saat personel tiba di lokasi, petugas mendapati tiga pria berada di pinggir jalan dan diduga menghentikan kendaraan yang melintas untuk meminta sejumlah uang.
Ketiganya kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Sipirok guna menjalani pemeriksaan serta pembinaan.

Adapun identitas ketiga pria tersebut masing-masing berinisial AIH (37), warga Desa Aek Batang Paya, Kecamatan Sipirok, serta HA (21) dan RH (24), warga Desa Marsada, Kecamatan Sipirok.

Dari tangan ketiganya, petugas mengamankan barang bukti berupa uang pecahan Rp2.000 sebanyak 50 lembar atau senilai Rp100 ribu dan tiga ember plastik kecil yang diduga digunakan sebagai tempat menampung uang dari pengendara.

Kapolsek menjelaskan, ketiga pria tersebut telah diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

"Ketiganya sudah membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya. Apabila di kemudian hari kembali melakukan hal serupa, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas AKP Aswin.

Ia menambahkan, tindakan pembinaan tersebut merupakan bentuk peringatan keras sekaligus upaya preventif agar praktik pungli tidak kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Sipirok.

[Redaktur: Muklis]

Turnamen dengan peserta pelajar dari berbagai SMA/SMK se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) ini merupakan bagian dari perayaan 66 tahun Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diselenggarakan cabang Madina.

Sekda Madina mengapresiasi konsistensi PMII menghadirkan kompetisi olahraga bagi anak-anak setingkat SMA di tengah maraknya peredaran narkoba. Agenda ini, menurut dia, bisa menjauhkan para pelajar dari penyalahgunaan berbagai jenis barang terlarang itu.

"Olahraga penting untuk membentuk karakter pelajar yang sehat, disiplin, dan kompetitif. Selain membentuk karakter disiplin, juga menjauhkan diri dari narkoba yang sampai saat ini menjadi musuh bersama,” kata dia.

Ketua PC PMII Madina Abdul Rahman Hasibuan menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan sehingga turnamen ini terlaksana.

"Terima kasih kepada Bapak Bupati Madina, Bapak Pj. Sekda, Pak Kapolres, dan semua pihak yang mendukung PMII Madina Cup II. Kehadiran bapak/ibu menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan kegiatan bermanfaat bagi generasi muda,” kata dia.

Abdul Rahman juga mengajak pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan ambil bagian di organisasi kemahasiswaan. Menurut dia, PMII merupakan wadah kaderisasi bagi generasi muda agar berpikir kritis, berakhlakul karimah, dan siap menjadi pemimpin masa depan.

Kepada para peserta, dia berpesan agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan turnamen ini sebagai sarana mempererat persaudaraan serta membentuk karakter kompetitif.

“Melalui turnamen ini, kami berharap lahir generasi muda yang sehat, kompetitif, dan berintegritas. Generasi yang kuat secara fisik, matang secara intelektual dan spiritual,” tutup Rahman.

[Redaktur: Muklis]

Kedua pemerintah daerah sepakat membuat nota kesepahaman dan membawa aspirasi ini kepada gubernur Sumut dan gubernur Sumbar untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. Terlebih, jalur tersebut berada di kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

"Kedua pemerintah daerah akan melakukan kajian teknis mendalam agar tetap mematuhi aturan lingkungan. Usulan ini juga akan dibawa ke tingkat gubernur Sumut dan Sumbar serta diajukan ke pemerintah pusat agar menjadi kebijakan nasional," kata Bupati Madina H. Saipullah Nasution usai pertemuan dengan Wabup Pasbar HM Ihpan pada Jumat, 8 Mei 2026.

Pertemuan di Kantor Bupati Madina, Desa Parbangunan, Panyabungan, itu juga turut membahas langkah awal berupa penetapan titik koordinat terdekat sehingga konektivitas kedua wilayah nantinya lebih efisien.

“Jalur Sigantang-Pastap merupakan jalan bersejarah yang digunakan turun-temurun oleh masyarakat Minang dan Mandailing sebagai akses utama di masa lalu. Pasaman Barat sangat mengharapkan kolaborasi ini,” sebut Saipullah.

Dia memaparkan, pembukaan jalur ini diproyeksikan memangkas jarak tempuh 50 hingga 70 kilometer. Dengan begitu, biaya transportasi dan pengeluaran bahan bakar masyarakat perbatasan akan berkurang drastis.

“Langkah ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong efisiensi di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan daya saing ekonomi,” lanjut Saipullah.

Bupati Madina mengungkapkan, hubungan sosial-ekonomi Madina dan Pasbar sudah erat, terutama di sektor perkebunan sawit dan pendidikan.

HM Ihpan mengapresiasi sambutan baik Pemkab Madina terkait pembukaan jalur legendaris ini. Menurut dia, kebijakan strategis tersebut tidak bisa dilakukan satu pihak.

“Jalur ini merupakan rute legendaris yang sering diceritakan leluhur sebagai penghubung utama antar wilayah. Kami akan melibatkan tim teknis untuk mengkaji aspek regulasi dan teknis agar sesuai aturan,” kata dia.

Wabup Pasbar mengaku akan melaporkan hasil pertemuan kepada bupati sehingga kedua kepala daerah bertetangga itu bisa menindaklanjutinya lebih konkret.

[Redaktur: Muklis]

Aksi yang diikuti sekitar 30 orang itu dipimpin Koordinator Lapangan NicoDemus R. Nadeak. Massa terlebih dahulu berkumpul di Pos Bloc Medan, Jalan Pos No.1, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, sebelum bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Medan di Jalan Adinegoro, Kecamatan Medan Timur.

Dalam aksinya, massa membawa dua unit angkot, pengeras suara, selebaran pernyataan sikap, serta sejumlah spanduk dan poster tuntutan. Secara bergantian mereka menyampaikan orasi terkait penanganan perkara yang sedang diproses Polrestabes Medan.

Salah satu poster yang dibawa massa bertuliskan, “Meminta dan Mendesak Ketua PN Medan beserta hakim yang menangani sidang prapid yang dimohonkan kepada LS, PS Cs agar menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran tanpa adanya intervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab".

Sementara poster lainnya bertuliskan, “Mendesak bapak Kapolrestabes Medan dan bapak Kejari Medan segera melimpahkan tersangka PS atas laporan polisi No. LP/B/3321/IX/2025/SPKT/Polrestabes Medan dan segera menangkap 3 orang tersangka lainnya berinisial LS, WOP, dan SP yang saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO agar dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan demi adanya kepastian hukum bagi pelapor.”

Dalam tuntutannya, massa meminta Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta majelis hakim yang menangani sidang praperadilan tetap menjunjung tinggi keadilan dan tidak terpengaruh intervensi pihak tertentu. Massa juga mendesak Kapolrestabes Medan dan Kejaksaan Negeri Medan segera melimpahkan tersangka PS dalam perkara laporan polisi Nomor LP/B/3321/IX/2025/SPKT/Polrestabes Medan ke tahap persidangan.

Tak hanya itu, massa turut meminta aparat kepolisian segera menangkap tiga tersangka lain berinisial LS, WOP, dan SP yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Kami meminta adanya kepastian hukum bagi pelapor dan seluruh tersangka yang sudah ditetapkan segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar salah seorang orator dalam aksinya.

Suasana aksi sempat berubah haru ketika keluarga korban turut menyampaikan orasi. Tangis histeris pecah di tengah kerumunan massa. Dengan mata berlinang air mata, keluarga korban meminta aparat penegak hukum segera menuntaskan perkara tersebut dan menangkap seluruh tersangka yang masih buron.

Usai berorasi di Pos Bloc Medan, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Medan. Di lokasi itu, mereka kembali membentangkan spanduk dan menyampaikan tuntutan di depan kantor kejaksaan.
Perwakilan massa kemudian diterima Ridwan selaku pihak Humas Kejaksaan Negeri Medan bersama Kasi Intel Valentino untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Setelah audiensi selesai, massa membubarkan diri dengan tertib dalam keadaan aman dan kondusif.

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan terbuka dan tertutup guna mengantisipasi gangguan kamtibmas.

Sebelumnya, aksi serupa juga digelar di Mapolda Sumatera Utara pada Rabu, 6 Mei 2026, oleh kelompok Masyarakat Pemerhati Keadilan Sumut. Aksi tersebut diikuti sekitar 20 orang dan dipimpin Gloria Aritonang bersama Jhon Simbolon.

Dalam aksi itu, massa mempertanyakan belum diserahkannya tersangka Persadaan Putra Sembiring ke Kejaksaan Negeri Medan meski berkas perkara disebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.

Selain mendesak percepatan proses hukum, massa juga menyoroti langkah praperadilan yang diajukan pihak tersangka ke Pengadilan Negeri Medan. Mereka menilai adanya tindakan dari pihak keluarga tersangka yang dianggap menyudutkan korban dan menunjukkan bahwa tersangka tidak kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Perwakilan massa diterima Perwira Pengawas (Pamenwas) Polda Sumatera Utara, Kompol Martualesi Sitepu. Dalam pertemuan itu, pihak kepolisian menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Polrestabes Medan terkait proses penyerahan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Medan.

Kompol Martualesi Sitepu juga menjelaskan bahwa pengajuan praperadilan merupakan hak setiap tersangka yang dijamin undang-undang dan menjadi bagian dari mekanisme hukum yang sah.

Setelah menerima penjelasan tersebut, massa membubarkan diri secara tertib. Seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan kamtibmas yang berarti. 

[Redaktur: Muklis]

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas transaksi narkoba di Gang Dame IV, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan bergerak ke lokasi.

Di lokasi, petugas mendapati dua pria dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Kedua pria yang diamankan masing-masing berinisial DS (36), warga Gang Dame II dan RR (30), warga Gang Dame I, Kelurahan Wek VI. Keduanya diketahui berprofesi sebagai wiraswasta.

Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono mengatakan, dari tangan DS petugas menyita tiga bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat bruto 3,07 gram, satu plastik klip besar, satu timbangan digital, dua unit handphone merek Infinix dan Vivo, serta uang tunai Rp350 ribu.

Sementara dari RR, petugas menemukan tiga bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,40 gram, sejumlah plastik klip kosong, satu dompet kecil warna biru, dan satu unit handphone merek Oppo.

"Barang bukti ditemukan di atas terpal warna biru di depan kedua terduga pelaku dan sebagian lainnya berada di saku celana RR," ujar Kasat Resnarkoba.

Dari hasil interogasi awal, kedua terduga pelaku mengaku memperoleh sabu dari seorang pria berinisial P yang berdomisili di kawasan Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI.

Polisi menyebut keterangan tersebut masih terus didalami untuk pengembangan jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Padangsidimpuan.

Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

[Redaktur: Muklis]

Hal itu disampaikan Bupati H. Saipullah Nasution saat menghadiri Penamatan Kelas VII Angkatan ke-30 dan Wisuda Raudhatul Athfal ke-19 Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Muara Mais, Kecamatan Tambangan, pada, Kamis, 7 Mei 2026.

Bupati hadir didampingi Pj. Sekda Madina Afrizal Nasution, Plt. Kepala Dinas Kominfo Muhammad Syail Lubis, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dr. Faisal Situmorang, dan Kabag Kesra Bahruddin Juliadi, Camat Tambangan Bahrain Daulay, dan Camat Kotanopan Enda Mora Lubis.

"Pemda Madina siap bekerja sama dalam memajukan pendidikan di kabupaten ini. Bagi anak-anak kami, ilmu yang didapat harus dijalankan secara konsisten," kata dia.

Saipullah menerangkan, Madina membutuhkan sumber daya manusia unggul untuk mengelola sumber daya alam yang ada. "Saya mengajak para santri untuk terus menuntut ilmu agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional," ajak dia.

Di sisi lain, bupati menyebut pendidikan di pesantren yang diperoleh santri dalam tujuh tahun ke belakang adalah langkah awal untuk menuntut ilmu ke jenjang lebih tinggi.

Darul Ulum merupakan salah satu pesantren tertua di Bumi Gordang Sambilan yang rutin menamatkan santrinya tiap tahun. Atas hal itu, Bupati Saipullah menyampaikan apresiasi tinggi.

Dia berharap, para santri yang lulus dapat menjadi generasi yang membanggakan bagi pesantren dan Madina secara umum.

[Redaktur: Muklis]

Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Pinta Uli Tarigan didampingi Panitera Pengganti David Casidi itu menghadirkan dua saksi ahli dan empat orang saksi fakta.
Sidang praperadilan tersebut menguji sah atau tidaknya proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Polrestabes Medan terhadap Parsadaan Putra Sembiring dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Glen Dito Oppusunggu dan Riski Cristian Tarigan.

Dalam persidangan, ahli hukum pidana Prof. Dr. Alpi Sahri, SH, M.Hum menerangkan bahwa praperadilan hanya menguji aspek formil atau prosedural dalam proses penyidikan dan tidak memasuki pokok perkara pidana.

“Di dalam Peraturan Mahkamah Agung hanya menguji formil pada hukum acara pemeriksaan praperadilan, khususnya terkait penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta tidak memasuki materi pokok perkara,” ujar Alpi Sahri di hadapan hakim.
Menurut ahli pidana dari UMSU tersebut, penangkapan merupakan upaya paksa yang hanya dapat dilakukan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan resmi dan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum.

“Penangkapan sementara terhadap seseorang didasarkan minimal dua alat bukti dalam konteks bukti permulaan,” katanya.
Ia juga menegaskan masyarakat tidak dibenarkan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, apalagi sampai melakukan kekerasan atau main hakim sendiri.

“Negara memberikan kewenangan kepada institusi seperti Polri. Masyarakat hanya memberikan laporan, bukan melakukan tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.

Alpi Sahri turut menjelaskan bahwa penangkapan harus disertai surat perintah penangkapan dan tidak bisa hanya didasarkan pada laporan polisi semata.

“Penangkapan yang didampingi oleh oknum Polri tapi tidak ada surat penangkapan tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Majelis hakim dalam persidangan juga menegaskan bahwa sidang praperadilan bukan untuk membahas substansi perkara penganiayaan, melainkan menguji apakah tindakan penyidik telah sesuai prosedur hukum.

“Ini bukan menggelar pokok perkara, ini menguji pekerjaan penyidik dan sudah benarkah mereka menetapkan tersangka terhadap Persadaan Putra,” ujar hakim dalam persidangan.

Selain ahli pidana, pihak termohon turut menghadirkan ahli forensik klinis dan medikolegal RSUD dr Pirngadi Medan, dr Rahmadsyah, M.Ked(For), Sp.FM.
Dalam keterangannya, Rahmadsyah menjelaskan hasil visum terhadap Glen Dito Oppusunggu dan Riski Cristian Tarigan menunjukkan adanya luka akibat trauma tumpul.

“Trauma tumpul itu disebabkan luka-luka yang timbul di permukaan tubuh terhadap dua orang, Glen Dito dan Riski, seperti memar pada badan,” jelasnya.

Menurut ahli forensik, luka tersebut timbul akibat benturan benda tumpul seperti pukulan, benturan benda keras maupun benda tumpul lainnya yang menyebabkan memar, lecet hingga luka robek.
Ia juga memastikan proses visum dilakukan secara objektif dan tanpa intervensi penyidik.

“Hasil visum kami lakukan dengan keadaan yang sebenarnya dan bersesuaian. Dan luka-luka para korban masih terlihat saat dilakukan visum,” ungkap Rahmadsyah.
Usai pemeriksaan ahli, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan empat orang saksi, yakni Leo Sihombing selaku orangtua Glen Dito Oppusunggu, Marinta Silaban orangtua Riski Cristian Tarigan, Putri Mutiara Hati, serta Yoga Alfiansyah.

Saksi Leo Sihombing mengaku membuat laporan polisi terkait dugaan penganiayaan yang dialami anaknya. Ia menyebut melihat langsung kondisi Glen Dito sudah babak belur usai diamankan.

Menurut Leo, wajah anaknya mengalami luka lebam dan tubuhnya penuh memar ketika berada di kantor polisi dan saat menjalani visum di RS Pirngadi Medan.

Dalam persidangan, Leo juga mengungkap sempat terjadi upaya perdamaian, namun tidak tercapai kesepakatan karena adanya permintaan uang sebesar Rp250 juta.

“Ada saya mengirimkan surat pencabutan perdamaian, namun tidak terjadi kesepakatan karena anak kami masih diperiksa di Polsek terkait kasus sajam,” ujarnya.

Keterangan serupa disampaikan Marinta Silaban. Ia mengatakan mediasi sempat dilakukan di Polsek Pancur Batu, namun pihak keluarga tidak mampu memenuhi permintaan uang Rp250 juta.

Marinta mengaku pernah menandatangani surat perdamaian di Pengadilan Pancur Batu, namun merasa tidak mendapatkan keadilan.

“Saya berharap kepada hakim, anak saya sudah menjalani proses hukuman dan divonis, saya meminta keadilan bagi anak saya,” katanya sambil menangis di persidangan.
Sementara itu, saksi Putri Mutiara Hati mengaku dirinya berada di kamar 22 Hotel Crystal Padang Bulan Medan bersama Glen Dito dan Riski saat peristiwa terjadi pada 23 September 2025.
Putri yang saat itu bekerja sebagai kasir Promo Cell mengaku sebelumnya sempat diancam untuk mengganti ponsel yang hilang apabila tidak membantu mencari keberadaan Glen Dito dan Riski.

“Saya diajak bekerjasama dengan Persadaan Putra Sembiring untuk mencari keberadaan Glen Dito dan Riski Tarigan. Kalau saya tidak mau saya diancam untuk mengganti HP yang dicuri kedua pelaku tersebut,” ujarnya.

Putri kemudian berkomunikasi dengan Glen Dito melalui Instagram hingga akhirnya sepakat bertemu di Hotel Crystal Padang Bulan.
Setelah tiba di kamar hotel, Putri menghubungi Parsadaan Putra Sembiring dan memberitahukan keberadaan mereka.
Tak lama kemudian, Parsadaan Putra Sembiring bersama Leo Sembiring, William, Satria dan Yoga datang ke kamar tersebut.
Menurut Putri, sesaat setelah pintu dibuka oleh Glen Dito, terjadi dugaan penganiayaan secara bersama-sama di dalam kamar hotel.

“Terjadi pemukulan bersama-sama, muka Ditto lebam dan berdarah, badannya dipukuli. Yang memukul Ditto ada Leo, William dan Putra di dalam kamar,” ungkapnya.

Putri juga menegaskan dirinya tidak melihat Glen Dito membawa ataupun mengeluarkan pisau saat kejadian berlangsung.
“Saya melihat ada darah di kepala mereka bagian sebelah kanan. Mukanya sudah bengkak dan kepala belakangnya bocor,” katanya.

Saksi Yoga Alfiansyah juga mengaku melihat langsung dugaan penganiayaan tersebut. Menurut Yoga, saat pintu kamar dibuka, William langsung melayangkan pukulan ke arah wajah Glen Dito.

“William langsung melayangkan pukulan ke wajah, Putra memukul badan Glendito, Leo Sembiring menampar Glendito, dan Satria memiting Glendito,” ujarnya.

Yoga mengaku dirinya tidak ikut melakukan pemukulan dan sempat melerai hingga terkena pukulan di bagian dada.
Ia juga menyebut Parsadaan Putra Sembiring sempat mengaku sebagai aparat kepolisian ketika berada di hotel.

“Putra sendiri yang mengatakan kepada pihak hotel bahwa mereka punya surat penangkapan,” katanya.
Sidang praperadilan tersebut akan kembali dilanjutkan pada Senin, 11 Mei 2026, dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak. 

[Redaktur: Muklis]