Perbaikan jembatan yang menghubungkan Desa Muaratais I dengan Kelurahan Bintuju itu dilakukan setelah sebelumnya mengalami kerusakan cukup lama hingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Kapolres Tapanuli Selatan, Yon Edi Winara, mengatakan rehabilitasi tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya akses transportasi dan pendidikan.

"Jembatan ini menjadi akses vital bagi masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi maupun anak-anak yang berangkat ke sekolah. Kami ingin memastikan akses ini kembali aman dan layak digunakan," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto kepada Listyo Sigit Prabowo agar Polri turut berperan dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Rehabilitasi jembatan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 10 hari dengan melibatkan personel Polri bersama masyarakat setempat guna mempercepat proses pengerjaan.

Sementara itu, Kepala Desa Muaratais I, Abdul Jalil Harahap, menyampaikan bahwa jembatan tersebut merupakan akses utama warga, terutama bagi petani, pedagang, dan pelajar.

Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan lancar serta akses anak-anak menuju sekolah menjadi lebih aman dan nyaman.

[Redaktur: Muklis]

Kapolsek Padang Bolak, AKP Abdul Hakim, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Portibi.

"Informasi dari masyarakat kami tindaklanjuti dengan penyelidikan hingga akhirnya petugas berhasil mengamankan pelaku," ujar Abdul Hakim dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Petugas lebih dulu mengamankan seorang pria berinisial MHL alias Ucok (26) di sebuah rumah di Desa Portibi Julu. Saat hendak ditangkap, yang bersangkutan sempat berupaya melarikan diri, namun berhasil diamankan.

Dari hasil penggeledahan di sekitar lokasi, polisi menemukan satu bungkus rokok berisi 22 paket kecil sabu yang disembunyikan di rerumputan, sekitar tiga meter dari lokasi penangkapan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, MHL mengaku memperoleh sabu tersebut dari pria lain berinisial ASH (34). Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap ASH di rumah kontrakannya di kawasan Pasar Gunungtua.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti lain berupa paket sabu, timbangan elektrik, kaca pirex, alat hisap, plastik klip, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika.

Saat ini, kedua tersangka telah diamankan di Polsek Padang Bolak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

"Kami terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri jaringan di atasnya," kata Abdul Hakim.

Polisi mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkotika dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

[Redaktur: Muklis]

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di ruangan kerja Bupati  Saipullah Nasution di dampingi, Wabup Atika Azmi Utammi Nasution, Sekda Afrizal dan Sejumlah OPD. Kamis (2/04/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Irham Sofwan selaku perwakilan dari pihak PT PLN (Persero), bersama Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, yang bertindak sebagai pihak kedua mewakili pemerintah daerah.

Kepala ULP PLN Panyabungan Muhammad Iqbal Rangkuti menjelaskan bahwa inti dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memperkuat koordinasi dalam hal pendataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah Kabupaten Madina.

Langkah ini diambil guna memastikan validitas data titik lampu jalan, sehingga proses pemeliharaan, efisiensi konsumsi energi, hingga kewajiban pembayaran pajak penerangan jalan dapat berjalan lebih transparan dan akurat.

"Fokus utama MoU kali ini adalah melaksanakan perjanjian kerjasama mengenai pendataan penerangan jalan umum agar sinkronisasi data antara PLN dan Pemkab semakin baik," jelas Iqbal

Iqbal juga menjelaskan, meskipun isu pemerataan listrik di pelosok desa sering menjadi aspirasi masyarakat, dalam kesempatan tersebut PLN menegaskan bahwa MoU saat ini belum mencakup pembahasan mengenai desa-desa yang belum teraliri listrik di wilayah Mandailing Natal. Agenda tersebut kemungkinan akan menjadi fokus pada koordinasi atau tahapan kerjasama berikutnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN juga memaparkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan di Madina dengan kendala utama yang sering ditemui berupa adanya administratif maupun teknis terkait izin dari pemilik lahan untuk penempatan tiang atau jaringan.

"Lokasi yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, sehingga mobilisasi material menjadi terhambat," sebutnya.

Diakhir ia berharap, dengan adanya MoU ini, komunikasi antara PLN dan Pemkab Madina semakin solid untuk mencari solusi bersama atas kendala lapangan tersebut demi kemajuan kelistrikan di Bumi Gordang Sambilan.

[Redaktur: Muklis]

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan turut disaksikan oleh Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekda Afrizal Nasution, para assisten dan kepala OPD, serta rohaniawan.

Pelantikan tersebut terlaksana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821.2/0245/K/2026 dan Nomor 821.29/1171/K/2025.

Bupati mangatakan mutasi dan rotasi jabatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Karena ada dari satu bidang yang berbeda dengan bidang yang lain, tentu Saudara di tempat yang baru harus dengan cepat menyesuaikan diri," kata Saipullah.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Bupati Saipullah mengingatkan untuk mempertahankan integritas karena akan menjadi tumpuan sorotan masyarakat maupun media.

​"Dengan modal integritas, saya berharap saudara sekalian bisa menghadapi hal tersebut. Kemudian saya mengharapkan dedikasi," pesan Saipullah.

Dia menyebutkan para pejabat yang dilantik semestinya sudah memiliki kemampuan mumpuni karena telah melewati berbagai dinamika selama menjadi ASN.

"Karena kami tahu bahwa Bapak, Ibu sekalian, pejabat-pejabat yang dilantik adalah yang sudah mempunyai kemampuan pendidikan formal, pendidikan teknis, juga pengalaman yang sudah dilakukan selama berkarier," tegas bupati.

Saipullah pun menilai tidak perlu banyak waktu adaptasi di tempat baru. Sebab, belajar bisa dilakukan sembari bekerja. "Kemudian saya juga berpesan, bertugas harus profesional," tutup dia.

[Redaktur: Muklis]

Dalam upacara tersebut, dua personel menerima kenaikan pangkat pengabdian, yakni AKP R. Triharjanto, yang resmi menyandang pangkat Komisaris Polisi (Kompol), serta Aiptu Charly Situmeang yang naik menjadi Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, dalam amanatnya menegaskan bahwa kenaikan pangkat pengabdian bukan sekadar penghargaan, melainkan bentuk kepercayaan institusi atas dedikasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian personel selama bertugas.

"Kenai­kan pangkat pengabdian ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk kepercayaan institusi atas dedikasi dan integritas yang telah ditunjukkan. Saya berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks, sehingga seluruh personel dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas kinerja.

"Kita dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin kompleks. Untuk itu, setiap personel harus tetap responsif serta menjunjung tinggi nilai humanisme dan etika dalam pelaksanaan tugas di lapangan," tambahnya.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dan penuh khidmat, diawali dengan masuknya inspektur upacara, laporan perwira upacara, penghormatan pasukan, hingga prosesi laporan resmi personel yang menerima kenaikan pangkat.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polres Tapanuli Selatan untuk terus menunjukkan kinerja terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

[Redaktur: Muklis]

Kedua desa itu adalah Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, yang masuk kategori pemanfaatan Tanah dan Pekarangan (Hatinya PKK) dan Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, untuk kategori Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Yupri Astuti mengingatkan agar pengurus PKK desa binaan, kecamatan, dan kabupaten terus berkoordinasi supaya bisa memahami indikator-indikator perlombaan sehingga nantinya memperoleh juara.

"Dan kita berharap desa Maga Dolok ini dapat menjadi desa terbaik dalam katagori Hatinya PKK," kata dia.

Sementara, TP PKK Desa Sibanggor Tonga telah menekuni usaha dan bersiap memasarkan produk yang mereka buat. "Melalui Dekranasda nantinya wirausaha yang ditekuni oleh kaum ibu di Sibanggor Tonga akan dipasarkan," sebut Yupri Astuti.

Kades Maga Dolok M Nurdin berterima kasih kepada ketua TP PKK kabupaten yang telah menetapkan desa yang dia pimpin sebagai perwakilan Madina untuk perlombaan di tingkat provinsi.

"Kami sudah memanfaatkan pekarangan dan sebagian sudah panen. Ini sangat membantu, utamanya untuk kebutuhan dapur," kata Nurdin.

Sedangkan Kades Sibanggor Tonga Mulyadi menjelaskan, selain terpilih sebagai desa binaan, mereka juga mendapat perhatian dan pendampingan dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) untuk pengembangan usaha.

"Di desa Sibanggor Tonga ini, kami mendapatkan pembinaan dari PT SMGP berupa kelompok-kelompok kecil dalam pengembangan wirausaha," kata Mulyadi.

Dalam kesempatan itu, Yupri Astuti menyerahkan bibit jagung, kol, dan menabur bibit ikan serta melakukan penyantunan kepada anak yatim di Desa Maga Dolok.

[Redaktur: Muklis]

Hal tersebut disampaikan Munir menanggapi kejadian yang tengah menjadi perbincangan di tengah masyarakat Mandailing Natal (Madina) ini pada Selasa, 31 Maret 2026. "Saya meminta agar Pihak Rumah sakit bertanggung jawab penuh atas kejadian ini," kata dia.

Anggota DPRD Sumut ini juga meminta dan mendesak aparat penegak hukum untuk memproses dugaan malpraktik itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kami dari LPA mengutuk keras dugaan malpraktek tersebut," tegas Munir.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, pasien datang ke rumah sakit berobat dengan tujuan agar sembuh. "Kita datang ke rumah sakit itu karena sakit dan pasti ingin sehat bukan makin sakit," pungkas dia.

Sebelumnya, kasus dugaan malapraktik yang menimpa RSH menjadi sorotan masyarakat setelah pihak keluarga melayangkan somasi kepada RS Permata Madina pada Senin, awal pekan ini. Teguran hukum tersebut disampaikan setelah mediasi yang berlangsung sejak Oktober 2025 sampai hari ini tak menemui titik terang.

[Redaktur: Muklis]

​Sebagai rumah sakit rujukan utama di Mandailing Natal (Madina), RSUD Panyabungan terus mengalami peningkatan mutu, terutama dengan adanya dukungan fasilitas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Namun, perkembangan positif ini kerap terkendala oleh penyalahgunaan fasilitas sanitasi oleh oknum pengunjung.

​Pihak manajemen melaporkan sering terjadi penyumbatan saluran pembuangan di area toilet. Berdasarkan temuan di lapangan, kerusakan tersebut dipicu oleh benda-benda yang tidak seharusnya dibuang ke dalam kloset, seperti: ​Pembalut wanita, Diapers Anak-Anak, Bungkusan sisa makanan nasi. ​Sampah plastik lainnya.

​Asisten I Pemkab Madina sekaligus Ketua Dewan Pengawas RSUD Panyabungan, Sahnan Pasaribu, menegaskan bahwa menjaga fasilitas publik adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas petugas kebersihan.

​"Kebersihan fasilitas RSUD Panyabungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tentunya kami memiliki petugas khusus, namun tanpa adanya kesadaran dari  masyarakat, upaya tersebut tidak akan berjalan dengan baik," ujar Sahnan dalam keterangannya.

​Sahnan menambahkan, ketersediaan fasilitas yang bersih sangat krusial mengingat RSUD Panyabungan kini telah dilengkapi peralatan medis modern, seperti Cathlab dan CT Scan 64 Slice. Kehadiran alat-alat canggih ini harus diimbangi dengan lingkungan rumah sakit yang higienis.
​Dengan tidak membuang sampah sembarangan ke lubang toilet, masyarakat dinilai telah berkontribusi langsung dalam menjaga marwah RSUD Panyabungan sebagai fasilitas kesehatan kebanggaan di Bumi Gordang Sambilan.

RSUD Panyabungan berkomitmen untuk 
​Meningkatkan pengawasan di area publik.
​Memperbanyak papan informasi edukasi di titik-titik strategis.
​Melakukan sosialisasi berkala kepada pengunjung dan keluarga pasien.
​Melalui sinergi antara pengelola dan masyarakat, diharapkan fasilitas RSUD Panyabungan dapat terjaga fungsinya dalam jangka panjang demi kepentingan kesehatan masyarakat luas.

[Redaktur: Muklis]

Dalam peninjauan ini, Wabup Atika didampingi Pj. Sekda Afrizal Nasution, Plt. Kadis Perikanan Alinafiah, Kadis DLH Kholilulloh, Kabag Kesra Bahruddin Juliadi, dan Camat Panyabungan Miswar Husin Pulungan.

Wabup mengatakan ada lima sekolah dari lima SPPG berbeda yang ditinjau dengan tujuan untuk mendapatkan standarisasi. Kelima sekolah itu adalah SDN 106 Aek Galoga, SLB Madina, Sekolah Islam Terpadu Alhusnayain, SMPN 2 Panyabungan, dan SMK Namira Husada Madina.

Dia menerangkan, dari hasil pantauan menu yang disediakan cukup variatif. Namun, Atika tak menutup kemungkinan akan ada inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

"Jangan karena tahu ada kunjungan pemerintah daerah, menunya bagus-bagus semua, dan pemerintah tetap akan melakukan sidak secara tiba-tiba," tegas dia.

Wakil bupati pun mengingatkan agar SPPG menyalurkan SPPG sesuai dengan hak yang semestinya diterima anak. "Salurkan hak mereka melalui MBG agar anak-anak terpenuhi gizinya," ujar Atika.

Di sisi lain, Wabup Atika membuka kemungkinan Pemkab Madina membuka posko pengaduan terkait pelaksanaan MBG dengan pelapor harus menyiapkan bukti.

"Pemerintah tidak mencari salah dalam hal ini, akan tetapi mencari solusi untuk perbaikan-perbaikan untuk yang belum optimal," tutup dia.

[Redaktur: Muklis]

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution saat meresmikan beroperasinya SPPG tersebut pada Selasa, 31 Maret 2026.

"Hari ini kami mendapati undangan launching SPPG untuk program salah satu asta cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memenuhi gizi hak anak Indonesia. Tentu, kami sambut positif sebagaimana kita ketahui instruksi dari pusat itu menggandeng mitra," kata dia.

Tak hanya meresmikan, Wabup Atika juga mengecek sejumlah hal, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menurut Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kholilulloh masih perlu perbaikan.

"​Nah, tentu ini kedatangan kami bukan mencari salah, melainkan mengikuti standar yang ada. Apabila ada yang masih kurang kami sampaikan dalam bentuk saran, apabila ada yang sudah baik kami juga mendorong untuk tetap dijaga agar tidak turun kualitasnya," ujar dia.

Wabup Atika juga mengingatkan SPPG lain, baik yang belum beroperasi maupun yang sudah, agar memenui standar yang ditentukan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menghindari penutupan sementara maupun permanen, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ahmad Abadi, perwakilan dari BGN, menyampaikan, saran-saran yang disampaikan Wabup Atika selaras dengan ketentuan yang ada dan akan menjadi masukan untuk ke depannya.

"Kemudian nanti akan kami sesuaikan juga tempat tahap persiapan sama pengolahannya itu nanti kami akan evaluasi juga sekitar beberapa bulan ke depan," tambah dia.

Lebih lanjut, Ahmad menerangkan SLHS merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi SPPG. "Apabila salah satu juknis itu tidak dipenuhi, maka dapur tersebut akan kami suspend, bahkan kemungkinan terburuknya itu akan ditutup secara permanen," sebut dia.

Untuk itu, pihaknya pun mendorong setiap SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurusnya. "Maka dari BGN itu mendorong untuk alangkah baiknya disegerakan, karena semakin cepat mengurus SLHS, maka pemenuhan gizi dari wilayah setempat juga akan terpenuhi," pungkas dia.

Dalam lawatan ini, Wabup Atika didampingi Pj. Sekda Afrizal Nasution, Plt. Kadis Perikanan Alinafiah, dan Kabag Kesra Bahruddin Juliadi.

[Redaktur: Muklis]

Dia pun meminta diberikan waktu untuk konsentrasi menghadapi hal tersebut. "Saya kira sudah lengkap dan viral beritanya. Jadi, izinkan kami utk konsentrasi menghadapi somasi yg sudah kami terima," kata Doni ketika dikonfirmasi pada Selasa, 31 Maret 2026.

Doni pun menolak memberikan keterangan terkait adanya dua somasi yang mereka terima pada Senin, kemarin. Dari lima kali konfirmasi, termasuk sejak RSH, pasien yang tangannya terpaksa diamputasi akibat pembengkakan setelah dirawat di RS Permata Madina, baru kali ini dia memberikan jawaban.

Untuk diketahui, keluarga RSH melayangkan somasi setelah mediasi beberapa kali tak berujung pada kesepakatan terhadap penanganan korban usai diamputasi. Orang tua korban merasa pihak rumah sakit tidak benar-benar menunjukkan iktikad baik.

RSH pada awalnya dibawa ke RS Permata Madina setelah jatuh di rumahnya. Diagnosa awal pasien mengalami masalah pada lambung dan menerima suntikan infus di tangan kiri. Pada prosesnya, tempat penyuntikan infus tersebut mengalami pembengkakan sehingga terpakasa suntik dipindahkan ke tangan kanan.
Ternyata, bengkak tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda sembuh. Justru, di beberapa bagian tangan, utamanya jari-jari, menjadi lebam kehitam-hitaman. 

Melihat hal itu, orang tua RSH kembali membawa dia ke RS Permata Madina dan terpaksa harus melalui operasi.
Namun, kondisi tangan korban tidak membaik sehingga pihak rumah sakit memutuskan pasien harus dirujuk. Keluarga RSH memilih tempat rujuk ke RS dr. M. Djamil di Padang, Sumbar. Setelah melewati pemeriksaan, akhirnya diputuskan tangan kiri korban terpaksa diamputasi.

Lebam dan pembengkakan juga terjadi di tangan kanan, tapi kondisinya tidak separah di tangan kiri sehingga masih bisa diobati tanpa harus amputasi. Intinya, RSH masuk rumah sakit karena asam lambung, tapi keluar dengan tangan sudah dipotong.

[Redaktur: Muklis]

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Lantai III Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).

"Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi kamtibmas yang kondusif," tegasnya.

Yon Edi menyebut, pihaknya siap mengawal seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan program berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran.

"Kami siap mengawal setiap tahapan pembangunan. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, potensi gangguan dapat diantisipasi lebih dini apabila seluruh elemen memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama.

"Dengan kebersamaan, potensi gangguan bisa ditekan sehingga pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tambahnya.
Musrenbang RKPD 2027, lanjutnya, tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan dukungan keamanan yang kondusif, pembangunan di Tapanuli Selatan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

[Redaktur: Muklis]

Langkah hukum tersebut disampaikan melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Nur Miswari, S.H. & Rekan sebagai upaya meminta klarifikasi sekaligus penyelesaian secara profesional sebelum perkara dibawa ke jalur hukum.

Dalam keterangan pers yang diterima, kuasa hukum Miswari menjelaskan, peristiwa bermula pada 17 Oktober 2025 saat RSH dibawa ke RS Permata Madina untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

Namun dalam proses perawatan, muncul sejumlah hal yang menjadi sorotan. Mulai dari penanganan awal di Instalasi Gawat Darurat (IGD), tindakan pemasangan infus, hingga perkembangan kondisi pasien selama menjalani perawatan.

Tak hanya itu, penanganan lanjutan terhadap keluhan yang muncul juga dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak rumah sakit.

“Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah adanya dugaan ketidaksesuaian dalam aspek pelayanan medis, mulai dari prosedur tindakan, pemantauan kondisi pasien, hingga penanganan komplikasi yang timbul,” ujar Miswari kepada Wahananews.Co. 

Keluarga pasien, melalui kuasa hukum, menuntut pihak rumah sakit untuk memberikan penjelasan tertulis terkait seluruh tindakan medis yang telah dilakukan. Selain itu, mereka juga meminta pertanggungjawaban profesional sesuai ketentuan yang berlaku serta menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah.

Pihak RS Permata Madina diberi waktu selama tujuh hari kalender sejak somasi diterima untuk memberikan tanggapan resmi.

“Apabila dalam jangka waktu tersebut belum terdapat tanggapan atau penyelesaian, maka klien kami akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun mekanisme profesi,” tegasnya.

Miswari menambahkan, somasi ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan, akuntabilitas, serta penyelesaian yang adil bagi semua pihak sesuai dengan standar pelayanan medis dan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk diketahui, RSH merupakan pasien yang mengalami pembengkakan pada tangan saat menjalani perawatan di rumah sakit tersebut hingga akhirnya harus menjalani tindakan amputasi. Padahal, sebelumnya pasien dibawa ke rumah sakit karena keluhan pada lambung.

Kasus ini pun kini menjadi sorotan publik dan menunggu klarifikasi resmi dari pihak RS Permata Madina. 

[Redaktur: Muklis]

Keputusan tersebut diambil melalui rapat evaluasi bersama Forkopimda di salah satu kafe di bilangan Kota Panyabungan, pada Minggu, 29 Maret 2026.

Pj. Sekda Afrizal Nasution memaparkan, pascabencana Hidrometeorologi pada November lalu menyebabkan beberapa lokasi terdampak banjir, longsor, dan banjir.

"Belum seutuhnya dilakukan penanganan maksimal, baik itu jalan, irigasi, dan normalisasi," kata dia.

Bupati H. Saipullah Nasution mengungkapkan, perpanjangan ini merupakan kali ketiga. Dia menjelaskan kondisi masyarakat sudah berjalan normal. Namun, masih banyak usulan pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang belum ditindaklanjuti.

"Usulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagian sudah ditindaklanjuti dan sebagian belum ditindaklanjuti. Kita berharap kementerian turun ke Madina untuk verifikasi lapangan," kata dia.

Saipullah menjelaskan, perpanjangan masa transisi ini akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemulihan dengan mengunakan Biaya Tak Terduga (BTT).

Terkait ruas jalan Jembatan Merah - Batang Natal, Saipullah mengaku Pemkab Madina telah mengusulkan agar segera diperbaiki.

Ketua DPRD H. Erwin Efendi Lubis menyampaikan, masa transisi ini dapat digunakan untuk meneruskan tindakan yang belum selesai terkait pemulihan.

"Jalan Jembatan Merah - Batang Natal, baik pemerintah daerah maupun legislatif sudah meminta pada pemerintah provinsi untuk dilakukan perbaikan," kata dia.

[Redaktur: Muklis]

Sekretaris BURANGIR, Juli H Zega, menyebutkan bahwa perkembangan teknologi yang tidak diimbangi pengawasan telah menempatkan anak pada posisi rentan.

"Ruang digital hari ini bukan lagi sekadar sarana hiburan, tapi juga ruang berisiko. Negara harus hadir, dan PP TUNAS adalah jawabannya," tegasnya, Sabtu (28/3/2026).

Data Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan. Sebanyak 51,19 persen anak usia 5–6 tahun serta 33,80 persen anak usia 1–4 tahun diketahui telah mengakses platform digital tanpa pengawasan memadai.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa paparan digital sudah terjadi sejak usia sangat dini, membuka potensi besar terhadap berbagai ancaman seperti kecanduan, paparan konten tidak layak, perundungan daring, hingga penipuan digital.

Melalui PP TUNAS, pemerintah membatasi akses anak terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi, di antaranya Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Roblox, X, dan Bigo Live. Tak hanya itu, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menindak tegas platform yang tidak mematuhi aturan di Indonesia.
BURANGIR menilai, tanpa langkah tegas seperti ini, ruang digital akan terus menjadi ancaman laten bagi tumbuh kembang anak.

Namun, Juli mengingatkan bahwa regulasi tidak bisa berjalan sendiri. Peran orang tua tetap menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan anak berjalan efektif.

"Orang tua harus hadir. Pengawasan, pembatasan penggunaan gawai, dan literasi digital harus menjadi kebiasaan dalam keluarga," ujarnya.

Selain itu, BURANGIR juga mendorong pemerintah daerah agar bergerak cepat melakukan sosialisasi hingga ke tingkat akar rumput. Edukasi yang masif dinilai penting agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai regulasi administratif semata.

"Jangan tunggu dampaknya semakin luas. Ini menyangkut masa depan generasi kita," tegasnya.

Dengan diberlakukannya PP TUNAS, diharapkan terbentuk ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan ramah anak, sekaligus memperkuat kolaborasi antara negara, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

[Redaktur: Muklis]

"Kita akan memasukkan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama yang kita nilai pemikirannya untuk membawa Madina maju," kata Bupati H. Saipullah Nasution.

Saipullah menerangkan, TP2D merupakan wahana pengabdian untuk memajukan Madina tanpa honor atau bayaran. "Ini semata-mata hanya pengabdian bagi masyarakat Madina," jelas dia.

Bupati dalam kesempatan itu mengungkit keberadaan PT Sorikmas Mining (SMM) yang memiliki lahan konsesi yang cukup luas, tapi belum produksi sejak hadir di Bumi Gordang Sambilan pada 1998 silam.

"Pemda Madina sudah menyurati agar PT Sorikmas Mining agar segera bekerja dan sudah meminta ke Gubernur Sumut agar konsesinya dikurangi sehingga investor lain bisa masuk," lanjut Saipullah.

Kapolres AKBP Bagus Priandy mengapresiasi temu ramah dengan tokoh yang diinisiasi Pemkab Madina itu. Dia menilai kegiatan tersebut berdampak positif dengan munculnya beragam ide untuk kemajuan daerah ini.

"Forum ini sangat baik yang mana program-program bupati nantinya dapat berjalan dengan baik dan kegiatan diskusi ini dapat kembali dilakukan," kata dia.

Sebelumnya, Pj. Sekda Afrizal Nasution melaporkan, agenda ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, saran, dan pendapat dari tokoh masyarakat untuk percepatan pembangunan Madina.

"Dari tokoh masyarakat akan kita dapatkan informasi dengan tujuan percepatan pembangunan daerah untuk Madina maju Madina Madani," kata dia.

Salah satu tokoh masyarakat, Khoiruddin Lubis, mengatakan, pemekaran Madina dari Tapanuli Selatan bertujuan agar pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kepada Bupati dan Wakil Bupati diharapkan tetap semangat dalam mengelola potensi di Madina ini," pesan dia.

Kegiatan bertajuk silaturahmi dan diskusi percepatan pembangunan daerah ini turut dihadiri Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD dan camat.

[Redaktur: Muklis]

Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an dan satunan anak yatim dilaksankan di Rumah dinas Bupati, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Jum'at (27/03/2026).

Bupati Madina H.Saipullah Nasution, berdoa dengan bertambah usia istrinya, agar diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga.

"Dengan bertambahnya usia ketua TP.PKK semoga menjadi amanah dan setia untuk selalu mendukung program pemerintah daerah," katanya.

Bupati juga meminta pada anak-anak yatim untuk selalu mendoakan ketua TP.PKK dan bupati untuk diberikan kesehatan dan umur yang berkah.

"Kepada anak-anak agar selalu mendoakan kami, untuk diberikan umur yang panjang dan kesehatan sehingga kedepan lebih bermanfaat lagi pada orang lain," katanya.

Rangkaian kegiatan milad ketua TP.PKK di tutup dengan pemotongan kue tumpeng yang sengaja disedikan oleh pengurus TP-PKK Kabupaten Madina.

[Redaktur: Muklis]

Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati pada Kamis, 26 Maret 2026, ini dipimpin langsung oleh Bupati H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

"Rapat ini untuk mengevaluasi kegiatan selama Ramadan sampai dengan hari raya, apakah ada kendala dan bagaimana penanganannya. Saat ini musim kemarau dan terjadi sejumlah kebakaran," kata Saipullah.

Terkait WFH, Saipullah menekankan Pemkab Madina harus mempersiapkan diri secepatnya, termasuk mengatur mekanisme pelaksanaannya sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

Dalam kesempatan ini, Saipullah mengungkapkan Madina telah mendapatkan izin untuk tujuh lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tapi hanya satu yang layak untuk ditindaklanjuti.

"Enam blok secara fisik sudah rusak dan tidak dapat ditindaklanjuti dan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus memenuhi beberapa persyaratan," ungkap dia.

Sementara itu, Pemkab Madina juga tengah menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat keuangan daerah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak hanya bergerak di sektor pertambangan rakyat, tetapi juga akan menaungi berbagai divisi.

"Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah dan masyarakat, juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih mandiri bagi Madina," pungkas Saipullah.

[Redaktur: Muklis]

Kepala BNNK Madina Syamsul Arifin SE, ME bersama para Kasi, stap  beserta keluarga dilingkungan kantor BNNK Madina dengan hangat dan penuh suka cita menyambut jabat tangan silaturrahmi dari pegawai BNNK serta memberikan santunan kepada anak yatim yang tinggal disekitar lingkungn kantor BNNK Madina.

Halal Bihalal dilingkungan BNNK Madina merupakan momen yang sangat berarti untuk mempererat silaturrahmi antar sesama, setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan, acara ini menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan membangun hubungan yang lebih baik dan sebagai wujut bakti BNN terhadap anak yatim.

Selain itu, halal bihalal ini juga memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas mulia yaitu melindungi generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujutkan indonesia yang bersih tanpa narkoba.

[Redaktur: Muklis]

"Setiap instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan, hal tersebut dilakukan oleh Kepala BNNK Madina Syamsul Arifin SE.MM ntuk memastikan pegawai masuk kerja dan kembali melakukan pelayanan kepada masyarakat," ujar Syamsul di Panyabungan (25/3/2026).

Kepala BNNK Madina mengatakan bahwa  libur lebaran disertai cuti bersama  bagi ASN sudah cukup panjang , oleh karenanya ASN dapat kembali bekerja dan langsung memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Disampaikan bahwa jika terdapat ASN tidak masuk kerja tanpa keterangan dapat diberikan sanksi oleh PPK  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN terkait ketaatan terhadap hari dan jam kerja ASN dilakukan  berdasarkan PP No 94/2021 tentang disiplin PNS sehingga PPK dapat memberikan Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN sesuai dengan yang karakteristik pelanggaran yang dilakukan.

"Salah satu cara untuk melihat tingkat profesionalisme pegawai adalah melalui disiplin. Tingkat disiplin yang tinggi mencerminkan integritas, maka dari itu mari kita pastikan untuk selalu hadir tepat waktu, melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut keseluruhan pegawai BNNK Madina Hadir dan tepat. waktu dalam menentukan absensi dan pegawai BNNK Madina hadir tepat waktu dan apel pagi tersebut, selanjutnya seluruh pegawai salam-salaman antar sesama.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan ini sejalan dengan kegiatan Analisis dan Evaluasi (Annev) Perkembangan Sitkamtibmas yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara daring.

Saipullah mengatakan kegiatan ini cukup krusial mengingat Madina merupakan jalur lintas yang padat dan memiliki banyak destinasi wisata.

"Pemerintah Daerah siap bersinergi penuh dengan jajaran Polres Madina. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran OPD, terutama Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, untuk standby di pos-pos pengamanan yang telah ditentukan," kata dia.

Saipullah menjelaskan, fokus kegiatan ini untuk memastikan masyarakat yang pulang kampung merasa aman dan nyaman, termasuk di tempat wisata.

Kapolres Bagus Priandy menambahkan, pihaknya telah memetakan titik-titik rawan kemacetan di Madina. Hal ini sesuai dengan instruksi kapolri.

"Personel kami akan disebar secara maksimal, tidak hanya di jalur lintas utama, tapi juga di objek-objek wisata seperti Panatapan ini. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor ke pos terdekat jika membutuhkan bantuan," ujar Bagus.

Kehadiran Bupati Saipullah dalam agenda bersama Polri ini menegaskan komitmen Pemkab Madina dalam mendukung dan menjamin kenyamanan masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolres Kompol Arisfianto, Pj. Sekda Afrizal, para Pejabat Utama (PJU) Polres Madina, serta sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Madina.

Berdasarkan laporan personel di lapangan, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Madina dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

[Redaktur:Muklis]

Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah Sofyan Adil Siregar, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H kepada seluruh masyarakat Tapanuli Selatan, sekaligus memohon maaf lahir dan batin.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan serta hal-hal yang belum mampu kami penuhi untuk masyarakat," ujarnya.

Ia menuturkan, perayaan Idul Fitri tahun ini masih berlangsung dalam suasana masa pemulihan pascabencana yang terjadi pada 25 November lalu. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya mempercepat proses pemulihan dengan dukungan pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat.

"Kita masih dalam tahap transisi menuju pemulihan. Untuk itu, kami memohon pengertian dan kesabaran masyarakat. Mari kita bangkit bersama dan saling menguatkan," ungkapnya.

Pelaksanaan Sholat Idul Fitri berlangsung khidmat, dipimpin Imam Al-Ustadz Akhyar Nasution, sementara khutbah disampaikan Al-Ustadz H. Arman Lubis, S.Pd.

Dalam khutbahnya, khatib mengingatkan bahwa Ramadhan merupakan bulan penuh keberkahan yang harus dijadikan momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ia menegaskan bahwa makna kemenangan Idul Fitri bukan terletak pada kemewahan, melainkan pada keberhasilan menahan hawa nafsu dan meningkatnya kualitas ibadah.

"Hari raya adalah tentang dosa yang diampuni dan amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT," tutur khatib.

Ia juga mengajak umat Islam untuk terus menjaga nilai-nilai kebaikan pasca Ramadhan, seperti mempererat silaturahmi, berbakti kepada orang tua, serta mendoakan keluarga yang telah wafat.

Usai pelaksanaan Sholat Idul Fitri, Bupati Gus Irawan Pasaribu menyalami ratusan jamaah yang hadir. Momen tersebut menjadi simbol kehangatan dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merayakan hari kemenangan.

Perayaan Idul Fitri di Tapanuli Selatan tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial sekaligus membangun optimisme dalam menghadapi masa pemulihan daerah.

[Redaktur: Muklis]

Wabupa Atika menyampaikan dua tahun belakangan dirinya mengikuti takbir keliling di kabupaten. Tahun ini dia memilih menyambut Idulfitri bersama masyarakat Kecamatan Kotanopan.

"Atas nama Pemkab Madina, saya mengucapkan selamat Idulfitri 1447 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin kepada semua warga Madina, khususnya warga Kotanopan," kata dia pada Jumat, 21 Maret 2026.

Usai agenda terlaksana, Atika mengungkapkan takbir keliling berjalan lancar tanpa ada insiden. "Ini sudah merupakan tradisi, takbir keliling ini untuk menjalin silaturahmi dan menunjukkan  indentitas diri," ujar dia.

Di sisi lain, dia mengimbau masyarakat memanfaatkan momen Lebaran untuk mempererat silaturahmi. Sementara bagi yang hendak bepergian, Atika mengingatkan agar memastikan rumah terkunci dengan aman.

"Kemudian kalau lelah di perjalanan segeralah istirahat untuk keselamatan serta mewanti-wanti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan", pesan dia.

Adapun rute yang ditempuh adalah Terminal Pasar Kotanopan - Kelurahan Tamiang. Sekitar seribuan warga Kotanopan turut meramaikan takbir keliling ini dengan mengendarai sepeda motor, becak, mobil, dan belasan bus Antar Lintas Sumatera (ALS).

Takbir keliling ini dihadiri Camat Kotanopan Muslih Lubis, Kepala KUA Kotanopan Ikhwan Lubis, Korwil VII Kecamatan Kotanopan Wahdeni, Ketua MUI H. Laung Lubis, dan Lurah Kotanopan Arjun Nasution.

[Redaktur: Muklis]

Rute yang ditempuh rombongan besar ini adalah Masjid Agung Nur Ala Nur sebagai titik kumpul - Dalan Lidang - Pidoli - Pasar Baru - Pasar Lama - Kayujati - Ladang Sari - Lintas Timur - SPBU Pasar Baru, dan kembali ke titik awal.

Pawai takbir ini dilepas langsung oleh Bupati H. Saipullah Nasution bersama Kapolres AKBP Bagus Priandy dengan disaksikan Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Madina.

Saipullah mengatakan gema takbir, tahlil, dan tahmid yang bersahutan merupakan perayaan kemenangan setelah melalui Ramadan selama 30 hari. "Malam ini kita melaksanakan takbir keliling dan kepada peseta pawai untuk tertib dan menjaga keamanan," pesan dia.

Saipullah berpesan agar takbir keliling ini tidak kehilangan makna meskipun diikuti oleh masyarakat luas. "Bertakbir dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk membesarkan nama Allah Swt setelah 30 hari penuh menjalani ibadah puasa," jelas dia.

Sejak pukul 20.15 WIB pelataran Masjid Agung Nur Alan Nur sudah dipenuhi masyarakat yang hendak ikut mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid; baik itu yang menggunakan roda dua, roda empat, maupun roda enam.

[Redaktur: Muklis]

Kepala Desa Sibanggor Julu Zulfikri Tanjung dalam sambutannya mengajak warga untuk kembali suci dan mempererat silaturrahmi setelah satu bulan berpuasa.

"Alhamdulillah, momen lebaran ini yang kita tunggu-tunggu, kita saling memaafkan serta dengan kerukunan warga desa tanpa kecuali, kepada saudara kami anak rantau kami ucapkan selamat datang  semoga mudik dapat menjalin silaturrahmi dan  berkah" ujarnya.

Bertindak sebagai imam shalat Idul Fitri 1447 H Sibanggor Julu Ahmad Yasir Nasution dan Khatib Ahmad Hoiron Nasution.

Selanjutnya, sesuai dengan tradisi desa Sibanggor Julu selesai shalat Id berjamaah seluruh jemaah dengan melingkar salam-salaman antar sesama demi menjalin kekerabatan dan kebersamaan sebelum kembali ke rumah masing-masing.

[Redaktur: Muklis]

Ia juga mengungkapkan rencana kegiatan penting A-PPI Sumut pada semester kedua tahun ini, antara lain:

1. Pelatihan peningkatan kompetensi jurnalistik digital yang akan digelar pada bulan Mei 2026, bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Jurnalistik (LPJ) Medan.
2. Forum diskusi nasional bertema "Peran Pers dalam Membangun Literasi Digital Masyarakat" yang akan diadakan pada bulan Juli 2026 .

"Kita berkomitmen tidak hanya fokus pada perkembangan profesi jurnalistik, tetapi juga berkontribusi aktif dalam kemajuan masyarakat Sumatera Utara," tambah Hardep SH.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus dan anggota yang hadir, menjadi simbol kebersamaan dan soliditas organisasi yang berperan penting dalam menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik di Sumatera Utara. 

Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) adalah organisasi profesi nasional yang mewadahi pewarta dari berbagai media di seluruh Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kompetensi, perlindungan advokasi, serta penguatan etika dan intelektualitas pers. 

[Redaktur: Muklis]

Faisal menjelaskan kebijakan tersebut untuk antisipasi adanya   kecelakaan yang sakit dalam perjalanan  akibat mobilisasi masyarakat pada mudik  Lebaran 2026.

Dalam pelaksanaannya Dinkes,menyiagakan satu unit mobil unit beserta Tim pramedis disetiap titik posko,yang terdiri dari satu dokter,perawat dan supir, kami turunkan petugas untuk siaga,sebut Faisal,Kamis 19/3/2026.

Faisal  mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar memperhatikan kesehatan anak-anak dan orang tua lanjut usia.

Menurutnya, dalam perjalanan panjang yang melelahkan, kelompok usia tersebut rentan terserang penyakit akibat imunitas yang menurun.

“Untuk orang tua dan anak-anak butuh perhatian khusus, apalagi perjalanannya itu jauh, tentunya menurunkan daya tahan tubuh karena kelelahan dan jangan lupa membawa obatnya untuk bekal kesiapan" Pungkas Faisal.

[Redaktur: Muklis]

Pengecekan ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan personel gabungan serta menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mudik maupun berkunjung ke kawasan wisata selama masa libur Lebaran.

Bupati menekankan pentingnya koordinasi antara petugas di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.

"Kita ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas publik, terutama di kawasan pantai barat yang menjadi primadona wisata dalam kondisi aman. Kehadiran petugas di Pos Pam diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi wisatawan," kata Saipullah.

Selain mengecek kesiapan sarana dan personel yang bertugas, Saipullah juga mengingatkan agar tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan dan menjaga kesehatan.

"Kita memastikan kehadiran petugas di titik-titik rawan kemacetan dan keramaian, juga memantau situasi di bibir pantai guna mengantisipasi kecelakaan laut serta memastikan arus lalu lintas menuju tetap lancar," seebut dia.

Kapolres Bagus Priandy mengungkapkan ada lima Pos Pam di Madina. Selain itu, sejumlah personel kepolisian juga ditempatkan di sejumlah kawasan wisata dan keramaian saat Idulfitri.

"Personel kami akan berada di lokasi mengimbau para pengunjung agar selalu berhati-hati, juga mematuhi instruksi petugas di lapangan demi keselamatan bersama," lanjut dia.

Pengecekan ditutup dengan penyerahan logistik kepada para petugas yang berjaga di Pos Pam sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga kondusivitas.

Bupati Saipullah dan Kapolres Bagus kemudian meninjau SPBU Desa Panggautan untuk memastikan kebutuhan BBM di wilayah Natal aman sepanjang lebaran Idulfitri hingga beberapa pekan ke depan.

[Redaktur: Muklis]

"Mestinya di luar salat berjamaah ukhuwah islamiyah juga terjadi. Jadi bulan suci Ramadan selama sebulan ini harus berbekas sebagai bekal menjalani 11 bulan lainnya baik itu ibadahnya, akhlaknya, ukhuwah islamiyah dan ukhuwah watoniyah juga harus lebih ditingkatkan,"demikian disampaikan KH Ustaz Khumaidi Al Jabali, SPdi saat mengisi Safari Ramadan 1447 Hijriah bertema "Ramadan Mempererat Ukhuwah Islamiyah,  Memperkokoh Persatuan Bangsa," di Masjid Taqwa, Polonia, Medan, Rabu (18/3).

Lebih jauh, di penghujung bulan suci Ramadan, kata Ustaz Khumaidi, kita harus pandai-pandai mengambil hikmah Ramadan. Sebab, orang yang sukses dalam menjalani Ramadan, adalah orang yang bisa merubah diri. "Karena Ramadan ini ibarat training. Orang yang sukses mengikuti Ramadan ini mestinya berubah minimal tambah ilmu, tambah iman, tambah ibadah dan akhlaknya,"sebutnya.

Kalau ternyata setelah Ramadan tidak ada bekasnya, bisa selama mengikuti Ramadan  ini tidak sempurna. Beberapa hikmah yang bisa dipetik dari Ramadan diantaranya, puasa, salat tarawih berjamaah dan zakat fitrah. Dengan berpuasa, kata Ustaz Khumaidi, kita akan mengetahui bagaimana di luar sana orang yang mengalami kelaparan.

Kalau kita sudah tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan diharapkan akan menumbuhkan sikap empati dan kepedulian pada orang yang membutuhkan dan kelaparan. "Hikmah lainnya dari berpuasa ialah melatih kejujuran dan kesabaran. Mestinya setelah bulan Ramadan berlalu dan kita tidak berpuasa lagi kejujuran dan kesabaran ini tetap terbawa,"ungkapnya.

Sementara Ketua BKM Masjid Taqwa Polonia, Medan, Munawar menambahkan, Safari Ramadan yang mengangkat tema ukhuwah islamiyah sangat releven dengan kondisi bangsa yang multikultural dan heterogen menjadi pengingat bagi kita semua. Kita butuh perekat yang menyatukan keragaman umat di Indonesia salah satu tindak konkritnya Safari Ramadan kita pada malam ini.

Sekadar informasi, rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijirah ini sebelumnya juga sudah terlaksana dengan baik di 
Masjid Fail Khoir, Kampung Lalang, Jalan Gunung Krakatau 1, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan
Kota Tebing Tinggi. 

[Redaktur: Muklis]

Pelepasan dilakukan di halaman Kantor PTPN I Regional 1 di Tanjung Morawa.
Dalam sambutannya, Wispramono Budiman menyampaikan harapannya agar para peserta mudik dapat menempuh perjalanan dengan aman serta menikmati momen Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

“Selamat jalan, semoga sampai di tujuan dengan aman dan dapat menikmati Lebaran di kampung halaman bersama keluarga,” ujarnya saat melepas rombongan pemudik.

Operation Head PTPN I Regional 1, Ganda Wiatmaja, mengatakan bahwa program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat, khususnya mereka yang akan merayakan Idulfitri di kampung halaman.

Menurutnya, selama ini PTPN 1 Regional 1 hanya berpartisipasi dalam program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun pada tahun ini, perusahaan untuk pertama kalinya menyelenggarakan program mudik gratis secara mandiri dengan menyiapkan tiga unit bus bagi masyarakat.

Adapun tiga bus yang disediakan melayani beberapa rute perjalanan, yakni satu bus menuju Pekanbaru, Riau, melalui rute Labuhan Batu, dan dua bus lainnya menuju Bukit Tinggi, Sumatera Barat, melalui rute Padang Sidempuan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih aman bagi para pemudik dibandingkan menggunakan sepeda motor dan mengurangi jumlah kepadatan kendaraan mudik di jalan,” kata Ganda.

Ia menambahkan, program mudik gratis ini direncanakan menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan melalui PTPN 1 Regional 1 sebagai bagian dari program yang diinisiasi oleh Danantara dan BP BUMN yang melibatkan PTPN Group.

Manajemen Regional 1 berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sejalan dengan harapan Manajemen Regional 1, salah seorang masyarakat yang ikut dalam rombongan mudik gratis dengan tujuan Bukit Tinggi, Bapak Erwin mengatakan “Kami dari Masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada PTPN I yang telah mengadakan mudik lebaran bersama rombongan keluarga kita semua , jadi kita berharap di tahun-tahun berikutnya masih bisa dilaksanakan mudik gratis ini”.

Acara pelepasan Mudik gratis PTPN I Regional 1 ini juga dihadiri Kepala Bagian dan seluruh karyawan karyawati PTPN I Regional 1 Tanjung Morawa. 

[Redaktur: Muklis]

Kali ini ada 187 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan. Mereka merupakan korban terdampak bencana saat Siklon Senyar memasuki pantai barat Sumatera pada akhir November 2025.

Saipullah menyampaikan, kedatangan dirinya dan rombongan, selain menyerahkan bantuan, untuk melihat kondisi masyarakat pasca-bencana.

"Hari ini kami menyerahkan tanda mata, berupa uang tunai dari YPM Madina di Bandung dan dana KORPRI Madina kita salurkan untuk masyarakat," kata dia.

Bupati menerangkan, kondisi perekonomian masyarakat terdampak belum normal karena setelah bencana terlebih dahulu fokus pada pembersihan.

"Saat ini masyarakat sudah mulai menanami lahannya dan kami berharap sebagian masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa ," kata dia.

Saipullah menambahkan, pemerintah daerah telah mengusulkan relokasi bagi masyarakat terdampak di kawasan itu.

"Relokasi ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Siap fasilitasnya semua baru diizinkan masyarakatnya pindah," pungkas dia.

Kades Muara Batang Angkola Satria Wira  mengucapkan terima kasih dan merasa bersyukur atas kedatangan bupati bersama rombongan.

"Terima kasih atas perhatiannya karena selama bencana ini kami sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah," kata dia.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa uang tunai bagi 187 KK dengan masing-masing menerima Rp840.000, tangki air dan mesin, serta 10 gulung sajadah untuk Masjid Arrohman.

[Redaktur: Muklis]

"Kita tegas dalam kasus yang menimpa Andrie Yunus merupakan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Melihat temuan di lapangan para pelaku diduga aktor-aktor yang terlatih terlihat dari mekanisme yang dilakukan, mulai dari mekanisme pemantauan dan profiling bukan dilakukan oleh orang sembarangan. Untuk itu, kita harus dukung Polri agar objektif dan profesional dalam menangani kasus ini,"jelasnya saat memaparkan materi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Aparat Negara Harus Menjamin Demokrasi dan Keselamatan Rakyat", Selasa (17/3) di Sekretariat Badko HMI Sumut Jalan Adinegoro Nomor 15, Medan.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra Butar-butar dan dua Narasumber lainnya yakni, Direktur Bakumsu, Juniaty Aritonang, M. Sos dan Pengamat HAM, SH, MH.

Lebih jauh disampaikan Irfan, kasus yang menimpa Andrie Yunus diduga dilakukan oleh orang-orang terlatih dan bukan orang sembarangan. Indikasinya, kalau dilakukan oleh orang awam Polri akan mudah menangkap para pelakunya. Sedangkan dalam kasus ini, sudah berjalan hampir sepekan aktor lapangan belum juga tertangkap.

"Kita juga mendesak lembaga independen Komnas HAM, jika ada indikasi keterlibatan aparatur negara Komnas HAM harus aktif melakukan penyelidikan. Kalau ini dibiarkan tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi oleh para pembela HAM di Indonesia, kita sebagai mata Andrie Yunus harus mengawal kasus ini. Kalau ini tidak dikawal akan menjadi preseden buruk dan catatan buruk negara gagal mengungkap kasus ini,"ungkapnya.

Direktur Bakumsu, Juniaty Aritonang, M. Sos menyampaikan, dalam kasus yang dialami Andrie Yunus, terlihat memang ada sesuatu yang sistematis yang terencana. Fakta yang terjadi ini dilakukan orang-orang yang terorganisir dan berpengalaman. "Dugaan kuat saya, memang ada nuansa muatan TNI, Mengapa? Karena kerja-kerja Andrie sebelumnya dalam RUU TNI dia sangat vokal mengkritisi kebijakan tersebut, kalau berkaca dari tuntutan yg terjadi, saat dia mengkritisi UU TNI disitu dia mengalami percobaan pembunuhan,"jelas Juniaty.

Dari sisi sosial politik, lanjut Juniaty, ini merupakan upaya oembungkaman suara-suara kritis. Andrie salah satu contoh kasus, bagaimana aparat negara melakukan pembungkaman suara-suara kritis dari masyarakat sipil.

Sementara, Ketua Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra Butar-butar menambahkan, dalam pernyataan sikapnya Badko HMI Sumut mengutuk keras penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai bentuk kekerasan yang tidak berprikemanusiaan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, prinsip kemanusiaan universal,  serta cita-cita konstitusi RI. Badko HMI Sumut juga menegaskan bahwa teror terhadap aktivis merupakan ancaman serius terhadap demokrasi, kebebasan sipil dan perjuangan masyarakat dalam menegakkan keadilan dan HAM.

"Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan , profesional dan independen termasuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat baik sebagai pelaku langsung maupun aktor intelektual di balik peristiwa. Menuntut negara untuk menjamin perlindungan yang nyata terhadap para pembela HAM, aktivis masyarakat sipil dan seluruh warga negara yang memperjuangkan nilai keadilan dan kemanusiaan,"tukasnya. 

[Redaktur: Muklis]

Langkah ini diwujudkan melalui rapat dinas yang dipimpin langsung oleh Kalapas Padangsidimpuan, Mathrios Zulhidayat Hutasoit, bersama seluruh jajaran pejabat struktural dan staf di ruang kerja Kalapas, Selasa (17/3/2026).

Dalam arahannya, Kalapas menegaskan pentingnya kesiapan menyeluruh, mengingat momen Idul Fitri identik dengan lonjakan kunjungan keluarga warga binaan.

"Pelayanan harus optimal, namun tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban," tegasnya.

Sejumlah aspek krusial menjadi fokus pembahasan, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, seperti ruang tunggu, area kunjungan, hingga fasilitas parkir guna memastikan kenyamanan pengunjung.

Tak hanya itu, pengaturan alur kunjungan juga dirancang secara sistematis untuk menghindari penumpukan. Mekanisme keluar-masuk pengunjung disusun agar proses layanan berjalan tertib dan efisien.

Mengantisipasi potensi overkapasitas, Lapas turut menyiapkan strategi pengendalian melalui pembagian jadwal kunjungan serta penguatan pengawasan di setiap titik layanan.

Di sisi lain, kesiapan petugas menjadi perhatian serius. Seluruh jajaran diingatkan untuk tetap profesional, meningkatkan kewaspadaan, serta memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, Lapas Padangsidimpuan menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kunjungan Idul Fitri yang aman, tertib, dan bermakna bagi warga binaan maupun keluarga yang datang.

[Redaktur: Muklis]

Ketua DPC Hiswana Migas Sumut Haris Razali memastikan kelancaran dan keamanan kebutuhan energy masyarakat dengan menjamin stok BBM dan Gas LPG serta pengawasan penyalurannya. “Jelang arus mudik dan libur Lebaran, saya minta seluruh anggota DPC Hiswana Migas Sumatera Utara pengelola SPBU memastikan stok BBM aman dan tercukupi. Jangan ada yang melakukan penyelewengan penyaluran dan penimbunan. Pastikan operasional SPBU tetap berjalan normal 24 jam di jalur-jalur mudik utama, serta tingkatkan pelayanan dan kenyamanan konsumen.” Ujarnya.

Untuk kebutuhan Gas LPG, menjelang hari raya biasanya meningkat. “Kepada seluruh agen dan pangkalan agar tidak menahan stok dan memastikan distribusi lancar hingga ke masyarakat. Pastikan pangkalan tetap buka dan melayani kebutuhan harian warga, serta tidak menjual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi)” Himbaunya.

Ketua DPC Hiswana Migas Sumut Haris Razali meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebihan akibat isu kelangkaan. “Kami jamin pasokan tetap berjalan normal, baik melalui jalur darat maupun laut, bahkan di tengah potensi gangguan.” Ujarnya.

Untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran pelayanan, seluruh SPBU diminta untuk menyiapkan tim satuan tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri. Pastikan fasilitas toilet, tempat ibadah, dan kebersihan SPBU terjaga untuk kenyamanan pemudik. 

[Redaktur: Muklis]

Klarifikasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mandailing Natal pada hari ini di hadapan sejumlah insan pers.

Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal  Nur Miswari Simanjuntak SH. menjelaskan bahwa pemberitaan yang dimuat oleh media online Aktualonline.co.id dan Kabar Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2026 dengan judul “Gawat, Kadinkes Madina Dikabarkan Jadi Tukang Kutip Uang Keamanan Lintas Dinas untuk Disetor ke Kejaksaan” tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran internal serta klarifikasi yang dilakukan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ditegaskan bahwa tidak pernah terjadi praktik pungutan liar sebagaimana yang diberitakan.

Seluruh instansi pemerintah daerah yang disebut dalam pemberitaan tersebut juga telah memberikan pernyataan bahwa tidak pernah ada pungutan ataupun permintaan setoran dana kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.

Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga menyampaikan bahwa sebelum pemberitaan tersebut dipublikasikan, pihak media tidak pernah melakukan konfirmasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal maupun kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada prinsipnya tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun demikian, setiap pemberitaan seharusnya disampaikan secara profesional, berimbang, serta berdasarkan verifikasi fakta yang akurat sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Sehubungan dengan pemberitaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi atau peringatan hukum kepada media yang bersangkutan.

Somasi tersebut berisi permintaan agar pihak media memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serta melakukan klarifikasi atau koreksi terhadap pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak terdapat itikad baik dari pihak media, maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui Dewan Pers.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.

[Redaktur: Muklis]

Kehadiran Saipullah di kampung halamannya didampingi para pejabat penting daerah ini seperti Ketua DPRD H. Erwin Efendi Lubis, Pj. Sekda Afrizal Nasution, Ketua MUI Muhammad Natsir, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) HM Yusuf Nasution, Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, para asisten dan kepala OPD, serta kepala bagian dan kepala bidang.

Dalam kesempatan ini, Bupati Saipullah menyampaikan beragam imbauan jelang Idulfitri, mulai dari pentingnya menjaga ketertiban sampai perlunya kewaspadaan saat meninggalkan rumah untuk mudik atau bersilaturahmi.

"Saklar listrik jangan lupa, menarik kabel yang dicolok jangan lupa, karena hampir setiap minggu ada kebakaran di Madina ini penyebabnya adalah korsleting listrik," kata dia.

Lebih lanjut, Saipullah menerangkan ketersediaan bahan pangan atau sembako tidak ada kelangkaan. Pun dengan BBM dan gas yang pasokannya masih normal sampai saat ini.

"Berdasarkan penjelasan dari Direktur Pertamina atau pimpinan Pertamina di Sibolga bahwa stok bahan bakar BBM juga di Madina untuk Lebaran ini cukup," jelas Saipullah.

Bupati mengungkapkan, selama Ramadan ini Pemkab Madina telah berkunjung ke berbagai kecamatan, baik itu dipimpin dirinya sendiri atau Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution. Dari sejumlah pertemuan dengan masyarakat itu didapatkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban jelang Idulfitri kondusif.

Sementara itu, Ketua DPRD Erwin Efendi mengatakan dalam beberapa kali pembicaraannya dengan Saipullah ada satu beban berat yang dipikul orang nomor satu di Pemkab Madina itu.

"Bahwa yang sangat membuat beliau terbebani, bagaimana meningkatkan taraf hidup dan perubahan kehidupan di masyarakat," kata dia.

Erwin pun meminta masyarakat memberikan sumbangsih bagi kemajuan Bumi Gordang Sambilan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

"​Jadi yakinlah, dan berusahalah untuk melakukan apa yang bisa dilakukan dengan kapasitas masing-masing, bahwa Bupati pasti lebih mengunggulkan daerah ini daripada daerah lain," sebut dia.

Tak hanya buka bersama, Bupati Saipullah dan rombongan turut mengikuti salat Tarawih di kelurahan tersebut. Dia juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan piatu serta menyerahkan kain sarung dan mukena kepada ketua BKM ditutup dengan khataman Al-Qur'an.

[Redaktur: Muklis]

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dalam memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dalam arahannya, Kompol Muslim Amin menegaskan bahwa pengecekan pos pelayanan merupakan bagian dari pengawasan pimpinan guna memastikan seluruh personel menjalankan tugas dengan maksimal selama momentum Lebaran.

"Pengecekan ini untuk memastikan seluruh personel yang bertugas benar-benar siap, baik dari sisi kehadiran, kesiapsiagaan, maupun pelayanan kepada masyarakat selama perayaan Idul Fitri," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan Pos Pelayanan sebagai pusat informasi sekaligus tempat masyarakat mendapatkan bantuan selama arus mudik dan libur Lebaran.

"Kehadiran personel di Pos Pelayanan harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pertolongan selama arus mudik dan libur Lebaran," katanya.

Dalam kesempatan itu, Waka Polres turut memberikan bingkisan kepada personel yang sedang bertugas sebagai bentuk dukungan moril agar tetap semangat menjalankan tugas pengamanan.

"Kami juga mengingatkan seluruh personel agar tetap siaga, menjaga kesehatan, serta memberikan pelayanan yang humanis sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman," tutupnya.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Polres Tapanuli Selatan, di antaranya Kabag Ops AKP Jasama Hasundungan Sidabutar, SH, Kabag Log AKP Tongan Siregar, Kasat Intelkam AKP Oloan Lubis, SH, Kasi Propam IPDA Arif Rahman Naibaho, serta Kanit Gakkum IPTU Samuel Hutapea.

Hadir pula Camat Padang Bolak Muhamad Rizal Siregar, SH, Kadis Perhubungan Padang Lawas Utara Yusuf MD Hasibuan, S.Ag, serta unsur Bhayangkari Ranting Padang Bolak.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk kepedulian SPPG kepada masyarakat, sekaligus melengkapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini disalurkan kepada para siswa di sekolah.

Pembagian takjil yang berisi menu berbuka dengan gizi seimbang ini merupakan inisiatif seluruh SPPG se-Kota Padangsidimpuan.

Pantauan di lapangan, pembagian takjil dilaksanakan di sejumlah titik strategis di Kota Padangsidimpuan, di antaranya Bundaran Halaman Bolak di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Bundaran Tugu Siborang di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Padangsidimpuan, Dian Erlangga Putra Simanjuntak, mengatakan kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi keluarga besar BGN wilayah Padangsidimpuan.

"Berbagi takjil ini merupakan wujud kepedulian sekaligus rangkaian kegiatan silaturahmi SPPG se-Kota Padangsidimpuan," ujarnya kepada wartawan.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan serta memperkuat semangat pengabdian seluruh anggota SPPG dalam menjalankan tugas.

"Kita berharap kegiatan ini dapat menambah kebersamaan dalam pengabdian serta memperkuat solidaritas dalam satu tujuan sesuai dengan tema kegiatan seluruh SPPG," tegasnya.

Kegiatan berbagi takjil ini mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya Andi, seorang pengendara yang merasa terbantu dengan adanya pembagian takjil tersebut.

"Sangat terima kasih, takjilnya sangat berguna terutama bagi saya yang baru pertama kali mendapatkan takjil berbuka. Pokoknya mantap," ucapnya dengan senang.

[Redaktur: Muklis]

sehubungan dengan adanya pemberitaan di media online maupun media sosial yang beredar sejak hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, dalam materi pemberitaan tersebut terdapat informasi mengenai dugaan “uang setoran pengamanan ke Kejaksaan yang dikutip Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dengan nominal yang bervariasi”, sebagaimana dimuat dalam salah satu media online dengan judul “Uang Setoran Pengamanan ke Jaksa yang Dikutip Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Nominalnya Bervariasi” yang terbit pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026.

Dalam pemberitaan tersebut pada intinya disampaikan informasi yang menyebutkan adanya dugaan kutipan uang setoran pengamanan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dr. Muhammad Faisal Situmorang dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang disebut-sebut akan disetorkan kepada pihak Kejaksaan.

Menyikapi berkembangnya isu tersebut, atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah dilakukan pendalaman melalui klarifikasi dan permintaan keterangan kepada para pihak terkait, baik terhadap aparat Kejaksaan Negeri Mandailing Natal maupun terhadap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut.

Berdasarkan hasil pendalaman dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan kepada para pihak tersebut, diperoleh data dan fakta bahwa informasi yang dimuat dalam pemberitaan tersebut tidak berdasar serta tidak ditemukan bukti maupun data fakta yang mendukung adanya dugaan kutipan uang setoran pengamanan sebagaimana yang diberitakan.

Selanjutnya, terhadap pemberitaan dimaksud, pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal secara institusional dan kelembagaan telah mengirimkan surat hak jawab secara resmi kepada redaksi media Aktual Online serta menembuskan surat tersebut kepada Dewan Pers di Jakarta.

Pada kesempatan ini, jajaran Kejaksaan Negeri Mandailing Natal secara resmi menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak berdasar dan tidak benar.
Lebih lanjut disampaikan pula bahwa terkait pemberitaan lain yang menyebutkan “Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Pasang Badan Atas Persoalan Uang Setoran Pengamanan ke Jaksa yang Dikutip Kepala Dinas Kesehatan dr. Muhammad Faisal Situmorang”, pemberitaan tersebut merupakan opini yang tidak berdasar. Hal tersebut karena secara tugas pokok dan fungsi, Kepala Seksi Intelijen memiliki peran sebagai penghubung kehumasan yang menjembatani penyampaian informasi antara institusi Kejaksaan dengan publik, baik masyarakat, media massa, maupun lembaga lainnya, sehingga komunikasi yang jelas, tegas, dan berimbang sangat diperlukan apabila terdapat informasi yang memerlukan penjelasan untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menerima serta menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Kami menghimbau kepada seluruh pihak, khususnya media massa maupun pengguna media sosial, agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait sebelum menyebarluaskan suatu informasi kepada publik. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan benar-benar akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Jupri.

Plt. Kajari Madina juga menyampaikan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel serta senantiasa terbuka terhadap koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat maupun insan pers dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

Dalam hal ini, Kami sangat menyesalkan pemberitaan tersebut karena sangat apriori dan tendensius tanpa dilakukan terlebih dahulu cek dan ricek terhadap pihak-pihak terkait. Apabila dikemudian hari, terdapat informasi atau pemberitaan media cetak, online maupun media daring (media sosial) perihal tuduhan atau isu yang sama, maka Kami akan mengambil langkah dan tindakan hukum sesuai dengan UU yang berlaku.

[Redaktur: Muklis]

Hal tersebut disampaikannya, saat melakukan safari subuh di masjid Baiturrahman di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Senin (16/03/2026).

Kedatangan bupati dan rombongan sebagai pelayan untuk mendengarkan keluhan dan menjemput aspirasi dan memastikan kondisi masyarakat, karena bupati itu bukan penindas.

"Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP.PKK, Seketaris Daerah dan Pimpinan OPD itu adalah pelayan masyarakat bukan penindas," sebut bupati

Bupati juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) karena Pertamina sudah menjamin ketersediannya selama Idulpitri

"Sudah disediakan Pertamina untuk kebutuhan BBM, dua tangki stanbay di Kabupeten ini,"katanya.

Kemudian Bupati juga berpesan pada masyarakat yang berpergian agar memastikan listriknya aman untuk ditinggalkan, guna menghindari terjadinya kosleting listrik yang menyebabkan kebakaran.

"Sesuai dengan laporan Kepala Sataun  Polisi Pamong Prajan dan Pemadam kebakaran bahwa penyebab seringnya terjadi kebakaran akibat kosleting listrik, ini harus kita cegah sejak dini," pintanya.

Ketua Badan Kenaziran Masjid Baiturrahman Desa Pidoli Lombang Afrizal Lubis,  mengucapkan selamat datang pada bupati dan rombongan.

"Dengan kedatangan bupati dan rombongan membawa keberkahan bagi masyarakat Pidoli Lombang dan khusunya Kabupaten ini," sebutnya.

Kegiatan safari Subuh di tutup dengan penyerahan Al-Qur'an, Mukena, dan kain sarung pada BKM Baiturrahman.

[Redaktur: Muklis]

Sebelum pelaksanaan tem melaksanakan Apel gabungan guna untuk mempersiapkan langkah-langkah apa akan dilakukan pada saat test urine kepada pengendara dan penumpang.

Pelaksanaan deteksi dini kepada pengemudi angkutan umum adalah untuk mengantisipasi terjadinya ugal-ugalan para supir, untuk kenyamanan bagi penumpang lain dalam perjalanan mudik dan kelancaran berlalu lintas dijalan.

Kepala BNNK Madina Syamsul Arifin SE.MM Melalui Kasubbag Umum Muhammad Iqbal Nasution mengatakan," kegiatan ini kita lakukan bersama jelang Idulfitri secara mendadak dengan stakeholder yaitu Polri, Dishub dan Organda Madina. Dengan tujuan untuk kenyamanan dan kelancaran para pemudik menjelang liburan Idulfitri 1447 H," ujarnya kepada Media Wahananews.Co.

"Apabila nantinya para pengemudi ataupun penumpang kedapatan mengkonsumsi narkoba atau barang haram lainnya dari hasil test urine  positif akan secara tegas kita tindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," katanya lagi.

Sebelumnya, para petugas sebelum melaksanakan razia kepada supir  angkutan umum kepala BNNK Madina telah memberikan arahan dan mekanisme pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku demi terlaksananya kegiatan dan pengendara yang lain dapat berjalan lancar.

Selanjutnya, dengan digelarnya hari ini deteksi dini (test urine) kepada supir  angkutan umum yang dilaksanakan seluruh personil gabungan kepada 50 unit bis yaitu Antar Kota Antar Provinsi  Antar Kota Antar Kabupaten dan Angkutan Umum, dari hasil test urine supir angkutan umum tersebut dua orang dinyatakan Positif mznggunakan narkotika, kedua orang akan direhabilitasi di BNN.

Iqbal berharap kepada para supir maupun penumpang sebelum keberangkatan agar dapat mempersiapkan diri untuk tidak memakai atau mengkonsumsi barang narkotika demi keselamatan perjalanan menuju ke kampung halaman masing-masing dengan nyaman dan tertib dan lancar.

[Redaktur: Muklis]

Sofyandi Lubis, menyampaikan bahwa banyak pemimpin bangsa yang lahir dari rahim pergerakan mahasiswa. Oleh karena itu, menurutnya kekompakan dan komunikasi antar aktivis harus terus dijaga demi kepentingan bangsa dan negara.

“Banyak pemimpin lahir dari anak pergerakan. Maka kita harus tetap menjalin kekompakan, menjaga komunikasi, dan terus berkoordinasi dalam menyuarakan berbagai isu untuk kemajuan berbangsa dan bernegara,” ujar Sofyandi Lubis dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya mungkin tidak lagi aktif turun langsung ke jalan seperti dulu. Namun, melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat melahirkan generasi aktivis baru yang siap menyuarakan aspirasi masyarakat di ruang publik.

“Saya mungkin tidak lagi turun langsung ke jalanan seperti dulu. Namun kita berkumpul di sini untuk mencetak generasi yang berani menyuarakan aspirasi masyarakat di depan umum. Adik-adik aktivis harus tetap aktif dan berperan langsung turun ke jalan,” tambahnya.

Sebelum kegiatan buka puasa bersama dimulai, para mahasiswa yang tergabung dalam berbagai lembaga pergerakan juga menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil kepada masyarakat di beberapa titik simpang jalan. Kegiatan berbagi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mengamalkan anjuran bersedekah di bulan suci Ramadhan.

Aksi berbagi takjil tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Para mahasiswa menilai bahwa berbagi kepada sesama di bulan Ramadhan merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya meningkatkan amal ibadah.

Kegiatan buka bersama ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas antar aktivis mahasiswa serta meningkatkan peran mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Terakhir Sofyandi Lubis.SE.I.ME mengucapkan terima kasih atas kehadiran kerjasama dari semua atas kesuksesan dari kegiatan yang baik ini.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan ini menjadi ajang silaturrahmi dan mempererat sekaligus memperkuat antara pengurus dalam mendukung program pemerintah daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh ketua TP.PKK Ny.Yupri Astuti Saipullah Nasution, bersama pengurus TP.PKK Kabupaten Madina, serta 
Ustadz Sayuti Rangkuti untuk memberikan tausiah.

Ketua TP.PKK Ny.Yupri Astuti Saipullah Nasution dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasih kepada tamu dan undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir.

"Terimakasih atas kehadirannya, semoga dengan diadakannya buka puasa bersama ini dapat membawa berkah bagi kita semua," katanya.

Ny. Yupri juga mengajak seluruh pengurus TP.PKK untuk mendengarkan tausiahnya ustadz Sayuti Rangkuti.

"Mari sama-sama mendengarkan tausiah dari ustadz agar bertambah ilmu agama kita," harapnya.

Ustadz Sayuti Rangkuti dalam tausiahnya, menjelaskan keistimewaan bulan ramadhan dan mengajak ibu-ibu PKK untuk selalu meningkatkan iman dan taqwa.

Usai buka puasa dan mendengarkan tausiah dilanjutkan dengan shalat magrib berjamaah.

[Redaktur: Muklis]

H. Hasanul Arifin Nasution, SSos Glr Patuan Mandailing ungkapan hal tersebut kepada sejumlah jurnalis di Panyabungan, Senin 16/3.

Menurutnya, perihal tanah ulayat ini bukan perkara sederhana. Bukan hanya menyangkut sikap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. “Yang kita butuhkan bukan hanya pengakuan daerah melalui  Peraturan Daerah. Kita berharap, ada satu pemahaman yang sama untuk sampai pada sikap bersama.”

Lebih lanjut, Patuan Mandailing  menyebutkan, pembahasan terhadap soal Tanah Ulayat ini belum tuntas di kalangan internal, terutama raja-raja adat dan keluarga besar. “Idealnya, masyarakat luas pun mestinya paham tentang  tanah ulayat itu,”  tambahnya.

Bagi masyarakat adat Mandailing Natal, tanah Ulayat masih menimbulkan anggapan yang beragam. Berdasarkan pengamatannya selama ini, masih ada kalangan masyarakat adat yang berasumsi bahwa tanah ulayat itu sepenuhnya sudah jadi hak negara, sudah menjadi tanah negara, dan karena itu, mereka menilai tidak ada lagi yang perlu didiskusikan.

“Mereka kira sudah tak ada persoalan,” imbuhnya.

Padahal, kajian hukum di FPPAB Madina pun menyebut bahwa negara tidak pernah mengabaikan perkara ini. Negera jelas mengakui.  Bahkan negera memfasilitasi inventarisasi tanah ulayat itu.

Menurutnya, jika masyarakat adat sudah paham tentang Tanah Ulayat atau tanah adat itu, Pemkab Madina dalam hal ini Bupati dan DPRD Madina, tidak punya alasan untuk mengabaikan penguatan melalui Perda. Jangan pula nanti, setelah muncul Perda, justru internal masyarakat adat masih berpolemik.

“Oleh karena itu, sembari terus menjalin komunikasi informal dengan Pemkab Madina, kami akan terus menggalang dialog di kalangan internal agar terbentuk pemahaman dan sikap yang jernih, jelas dan tegas,” tandas Patuan Mandailing yang belum lama ini didiuakat kembali untuk memimpin Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Kabupaten Mandailing Natal (FPPAB Madina).

Dia menyebutkan, dirinya akan melakukan terobosan yang kiranya dapat mempercepat penguatan keberadaan hak ulayat, tanah ulayat dan tanah adat dan hukum adat.

Selanjutnya, dia juga mengatakan, saudara-saudara yang terus melakukan kajian dan sempat menyampaikan pemikiran ke publik tentang tanah ulayat ini tentu merupakan hal positif dan punya tanggung jawab lebih untuk bersama-sama membangun pemahaman yang jernih dan sikap tegas.

“Pada akhirnya, bersama Pemerintah Daerah, kita akan melakukan inventarisasi tanah ulayat, dimana lokasi dan berapa luasannya. Tentu, untuk konteks Mandailing Natal, ada titik-titik sensitif yang perlu disikapi dengan bijaksana,” simpulnya.

[Redaktur: Muklis]

Bupati H. Saipullah Nasution dan rombongan mengikuti salat Subuh berjemaah di masjid tersebut. Orang nomor satu di Pemkab Madina itu pun didaulat sebagai imam.

Usai salat, Saipullah menjelaskan Safari Ramadan Pemkab Madina bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung tidak hanya mengikuti salat Subuh, tapi juga salat Jumat, Isya dan Tarawih, serta buka puasa bersama.

"Kehadiran pemerintah dalam hal ini untuk bersilaturahmi serta mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menjadi catatan dan atensi kami nantinya," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Saipullah mengungkapkan bahwa di Madina harga bahan pokok dan bahan penting lainnya cenderung naik menjelang Idulfitri. Hal ini pun menjadi perhatian serius pemerintah.

"Beras, telur, daging, ikan, minyak menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan memerintahkan baik lurah, kepala desa ikut terlibat dalam memantau harga kebutuhan," sebut dia.

Di sisi lain, bupati kembali mengingatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menambahkan, anggaran satu porsi Rp15.000 dengan Rp5.000 dialokasikan sebagai biaya operasional.

"Berarti yang harus dihidangkan Rp10.000 setiap porsinya. Bila tidak sesuai dengan ketentuan, kami dari pemerintah bisa mencabut izinnya, dan itu salah satu bentuk korupsi bila mengurangi porsinya," jelas Saipullah.

Tokoh masyarakat Kelurahan Panyabungan II H. Wahiddin Arjun Rambe berterima kasih atas kedatangan bupati dan rombongan. "Dengan kedatangan bupati dan rombongan semoga membawa keberkahan bagi masyarakat Madina," kata dia.

Kegiatan safari subuh ditutup dengan penyerahan kain sarung, mukena, dan Al-Qur'an kepada pengurus BKM masjid Baiturrahman Arrohim.

[Redaktur: Muklis]

Bendahara Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Satma AMPI) Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Saleh, menilai bahwa pembahasan Perda Tanah Ulayat seharusnya menjadi prioritas bagi DPRD Mandailing Natal sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat adat.

Menurutnya, tanah ulayat bagi masyarakat Mandailing bukan sekadar persoalan lahan atau nilai ekonomi semata. Tanah ulayat merupakan bagian dari identitas adat, sumber kehidupan masyarakat, serta warisan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat Mandailing sejak ratusan tahun lalu.

“Tanah ulayat adalah bagian dari jati diri masyarakat Mandailing. Tanpa adanya regulasi yang jelas, keberadaan tanah ulayat sangat rentan terhadap konflik dan berbagai bentuk penguasaan yang dapat merugikan masyarakat adat,” ujar Muhammad Saleh dalam keterangannya.

Ia juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi negara. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pengakuan terhadap hak masyarakat adat juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Muhammad Saleh menyebutkan bahwa hingga saat ini masyarakat Mandailing masih menunggu langkah nyata dari DPRD Mandailing Natal dalam memperjuangkan lahirnya Perda Tanah Ulayat. Menurutnya, regulasi tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah berbagai potensi konflik agraria di daerah.

“Kita tidak ingin persoalan tanah ulayat ini hanya menjadi wacana yang terus diulang setiap tahun tanpa ada keberanian untuk mewujudkannya dalam bentuk Perda. DPRD harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat adat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Mandailing Natal dikenal sebagai daerah yang kuat dengan nilai adat dan budaya Mandailing. Karena itu, menurutnya sangat ironis apabila hingga saat ini belum ada payung hukum daerah yang secara tegas melindungi keberadaan tanah ulayat masyarakat adat.

Satma AMPI Madina berharap DPRD Mandailing Natal dapat segera mengambil langkah konkret dengan memasukkan pembahasan Perda Tanah Ulayat ke dalam agenda prioritas legislasi daerah.

“Ini bukan hanya soal adat, tetapi juga soal masa depan masyarakat Mandailing. Negara harus hadir untuk memastikan tanah ulayat tetap terlindungi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang,” tutup Muhammad Saleh.

[Redaktur: Muklis]

Bagi masyarakat Mandailing, tanah ulayat bukan sekadar persoalan lahan atau aset ekonomi. Tanah ulayat merupakan bagian dari identitas adat, sumber kehidupan, serta warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Karena itu, keberadaan regulasi daerah yang mengakui dan melindungi tanah ulayat dianggap sangat penting demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Namun hingga saat ini, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Ketiadaan Perda yang secara khusus mengatur keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat di Mandailing Natal menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Sorotan publik kini tertuju kepada lembaga legislatif daerah, khususnya Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya kebijakan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sejumlah tokoh Mandailing menilai bahwa pembahasan Perda Tanah Ulayat seharusnya menjadi prioritas, mengingat persoalan tanah kerap menjadi sumber konflik di berbagai daerah ketika tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

“Mandailing Natal dikenal sebagai daerah yang kuat dengan adat istiadatnya. Sangat ironis jika hingga hari ini belum ada regulasi daerah yang secara tegas melindungi tanah ulayat masyarakat adat,” ujar salah seorang tokoh Mandailing dalam pernyataannya.

Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebenarnya telah diamanatkan dalam konstitusi negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu menerjemahkan amanat tersebut dalam bentuk kebijakan konkret di tingkat daerah.

Kini masyarakat Mandailing menunggu keberanian DPRD untuk mengambil langkah nyata. Apakah Perda Tanah Ulayat benar-benar akan diperjuangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, atau justru kembali menjadi sekadar janji politik yang terus diulang tanpa realisasi.

Bagi masyarakat Mandailing di Mandailing Natal, tanah ulayat bukan hanya simbol adat, melainkan juga bagian dari masa depan generasi yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara melalui regulasi yang jelas dan berpihak kepada masyarakat adat.

[Redaktur: Muklis]

Kegiatan yang digelar di Aula Akreditasi STAIN Madina ini tidak hanya menjadi momen distribusi bantuan, melainkan panggung kolaborasi strategis antara lembaga filantropi dan perguruan tinggi Islam.

Penyerahan beasiswa dilakukan secara simbolis oleh Wakil Ketua IV BAZNAS Mandailing Natal, Tan Husein, M.Pd., yang menyampaikan sambutan penuh visi. "Beasiswa ini adalah amanah zakat yang kami wujudkan untuk membangun generasi yang berkarakter. Kami mengajak STAIN Madina menjalin kemitraan berkelanjutan dengan BAZNAS, guna memperluas jangkauan program pemberdayaan pendidikan di tengah masyarakat Mandailing Natal," tegas Tan Husein, menginspirasi hadirin dengan pesan motivasi tentang ketekunan dan gotong royong.

Kehadiran pimpinan STAIN Madina menambah khidmat acara, di antaranya Wakil Ketua I Dr. H. Dedi Syahputra, M.A., Ph.D.; Wakil Ketua II Dr. Irma Suryani Siregar, M.A.; serta Wakil Ketua III Dr. Kasman, S.Pd.I., M.A. Mewakili pimpinan kampus, Dr. Kasman menyampaikan ungkapan syukur yang mendalam. "Penyaluran beasiswa BAZNAS kepada sembilan mahasiswa terpilih ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap putra daerah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap semangat motivasi ini mendorong mahasiswa untuk terus berprestasi, mengabdi, serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa," ujarnya dengan penuh harap.

Para penerima manfaat, yang terpilih melalui seleksi ketat berbasis prestasi akademik dan latar belakang ekonomi, menyambut baik inisiatif ini sebagai dorongan untuk meraih cita-cita lebih tinggi. Acara ditutup dengan penyerahan dana biasiswa, menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan ikatan yang kuat.

[Redaktur: Muklis]

Padahal secara normatif, kerangka hukum yang mengakui hak ulayat telah ditegaskan sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum agraria Indonesia sejak awal dibangun di atas kompromi antara hukum negara dan hukum adat.

Ahli hukum agraria terkemuka, Alm. Prof. Dr AP Parlindungan Lubis, SH., dalam bukunya Komentar Atas UUPA,
menegaskan bahwa UUPA tidak dimaksudkan menghapus sistem agraria adat, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional. Menurutnya, negara berkewajiban menjamin keberlanjutan hak ulayat sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pengakuan terhadap tanah ulayat bukanlah pemberian negara, melainkan pengakuan terhadap realitas hukum yang telah hidup jauh sebelum negara modern terbentuk.

Dalam konteks Mandailing Natal, keberadaan masyarakat adat dan wilayah ulayat bukan sekadar narasi budaya, melainkan fakta historis yang terdokumentasi secara administratif maupun kolonial. Arsip lokal menunjukkan adanya pengakuan resmi terhadap tanah ulayat Raja Panusunan Bagas Panyabungan Tonga-Tonga yang luasnya diperkirakan mencapai sekitar 60.000 hektare. Dokumen ini bahkan dilengkapi dengan peta wilayah serta batas-batas administratif yang diakui pada masanya.

Pengakuan tersebut diperkuat oleh Surat Pernyataan Status Penguasaan Tanah Adat yang dikukuhkan oleh Camat Panyabungan dan Camat Siabu serta dibenarkan oleh Bupati Tapanuli Selatan pada 28 Oktober 1984. Surat itu ditandatangani oleh H. A. Rasyid Nasution yang saat itu menjabat sebagai kepala daerah tingkat II Tapanuli Selatan. Fakta administratif ini menunjukkan bahwa keberadaan tanah ulayat telah diakui secara struktural oleh pemerintah daerah sejak puluhan tahun lalu.

Lebih jauh lagi, jejak historis mengenai wilayah ulayat di Mandailing bahkan telah tercatat sejak masa kolonial Belanda. Arsip menunjukkan adanya perjanjian perdamaian tertanggal 12 Maret 1929 antara Kekuriaan Sayur Matinggi dan Kekuriaan Panyabungan Tonga-Tonga yang disahkan oleh pemerintah kolonial melalui pejabat Controller Angkola dan Mandailing. Perjanjian tersebut mengatur batas wilayah dan hubungan antar komunitas adat.

Dokumen tersebut kemudian diperkuat oleh keputusan administratif pemerintah kolonial melalui ketetapan Resident Tapanuli Nomor 1140/10 tanggal 19 Februari 1930. Ketetapan ini secara resmi mengesahkan batas-batas wilayah ulayat antar kekuriaan, termasuk antara Sayur Matinggi, Panyabungan Tonga-Tonga, Muara Soma, Aek Nangali, dan Singkuang. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem wilayah adat Mandailing memiliki basis hukum yang panjang dan berlapis.

Ironisnya, meskipun memiliki landasan historis yang kuat, pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat di Mandailing Natal justru belum dituangkan dalam regulasi daerah. Ketiadaan Peraturan Daerah membuat status masyarakat adat berada dalam wilayah abu-abu secara hukum. Tanpa pengakuan formal, hak ulayat rentan disubordinasikan oleh kepentingan investasi, ekspansi lahan, atau kebijakan administratif yang tidak sensitif terhadap struktur sosial adat.

Sementara itu, pemerintah pusat sebenarnya telah mendorong proses identifikasi tanah ulayat secara nasional. Melalui kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Hasanuddin, pada tahun 2022 dilakukan investigasi, inventarisasi, dan identifikasi eksistensi tanah ulayat di berbagai daerah di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional pada periode 2021–2024.

Hasil inventarisasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tanah ulayat masih sangat nyata di berbagai wilayah, termasuk di Mandailing Natal. Artinya, negara sebenarnya telah memiliki basis data awal untuk memperkuat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Namun tanpa keberanian pemerintah daerah untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan lokal, hasil penelitian tersebut hanya akan menjadi arsip akademik tanpa implikasi praktis.

Dalam kerangka hukum nasional, pemerintah daerah justru memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini ditegaskan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Regulasi tersebut secara eksplisit memberikan mandat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan keberadaan masyarakat adat melalui peraturan daerah.

Selain itu, kebijakan agraria nasional juga memberikan pedoman penyelesaian tanah ulayat melalui sejumlah regulasi teknis seperti Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat. Regulasi ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap tanah ulayat harus dimulai dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukumnya.

Dimensi konstitusional pengakuan masyarakat adat juga dipertegas oleh putusan penting Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada di atas tanah ulayat masyarakat adat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam mengoreksi paradigma negara yang sebelumnya terlalu dominan dalam penguasaan sumber daya alam.

Bagi masyarakat Mandailing, tanah ulayat tidak sekadar aset ekonomi, tetapi juga alas produksi, ruang identitas sosial dan peradaban budaya. Ia terkait dengan struktur kekuriaan, sistem kekerabatan, serta keberadaan Bagas Godang sebagai pusat simbolik kekuasaan adat. Kehilangan tanah ulayat berarti bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan memori sejarah kolektif masyarakat.

Karena itu, tuntutan agar pemerintah daerah Mandailing Natal menetapkan Peraturan Daerah tentang masyarakat hukum adat bukanlah tuntutan politik semata. Ia adalah kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, sekaligus menjaga keberlanjutan sejarah dan budaya Mandailing.

Akhirnya, jika amanat UUPA 1960 benar-benar ingin ditegakkan, maka langkah paling rasional bagi pemerintah daerah adalah mengakui secara formal keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah ulayatnya. Tanpa pengakuan itu, negara justru berpotensi menjadi aktor yang secara tidak sadar menghapus jejak sejarah agraria masyarakatnya sendiri. Dalam perspektif hukum agraria sebagaimana diingatkan AP Parlindungan, negara tidak boleh berdiri di atas tanah yang melupakan pemilik sejarahnya.

OLEH: Penulis Sjahrir, SE., MM Pengamat Ekonomi Dan Adv. M.Taufik Umar Dani Harahap,SH., Praktisi Hukum.

[Redaktur: Muklis]

Penemuan jasad korban pertama kali diketahui oleh Parlindungan Siregar (46). Saat itu, saksi sedang menyalakan api di depan gubuk kebunnya. Namun, pandangannya tertuju pada sesosok pria berbaju kuning yang berada di atas pohon durian tak jauh dari lokasinya.

"Saksi sempat memanggil, namun tidak ada respons. Saat didekati, ternyata korban sudah tergantung dengan seutas tali nilon," ujar Kapolsek Batang Toru, AKP PM Siboro, kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).

Di balik aksi nekat tersebut, polisi menemukan tabir persoalan keluarga yang cukup pelik. Berdasarkan keterangan istri korban, Asroyani Rambe (34), hubungan rumah tangga mereka yang telah berjalan 17 tahun tengah berada di ambang kehancuran.

Pasangan yang telah dikaruniai empat orang anak ini diketahui sudah tidak tinggal serumah sejak Januari 2026. Konflik dipicu oleh dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta kebiasaan korban yang sering mabuk-mabukan.

Bahkan, hanya berselang empat hari dari penemuan jasadnya, atau tepatnya pada 17 Maret 2026, keduanya dijadwalkan menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

"Korban sempat menelepon istrinya pada Kamis (12/3) pukul 11.00 WIB dan mengancam akan mengakhiri hidupnya," tambah Kapolsek.

Hasil Olah TKP dan Pemeriksaan Medis
Tim Inafis Polsek Batang Toru bersama petugas medis dari Puskesmas setempat langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan luar, petugas memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.

Ciri-ciri fisik yang ditemukan, seperti jeratan tali di leher dan perubahan warna kulit, menguatkan indikasi bahwa korban murni meninggal dunia akibat gantung diri. Di lokasi, polisi mengamankan barang bukti berupa tali nilon sepanjang lima meter dan sepasang sandal biru.

Meski sempat mengejutkan warga sekitar, pihak keluarga korban menyatakan telah menerima kejadian ini sebagai musibah. Mereka menolak dilakukan proses autopsi lebih lanjut.

"Keluarga sudah membuat surat pernyataan resmi menolak autopsi dan telah membawa jenazah untuk disemayamkan," pungkas AKP PM Siboro.

[Redaktur: Muklis]