WahanaNews-Tapsel | Pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pemerintah mengucurkan anggaran Rp 2,7 triliun. Proyek tersebut dimulai pada 2022 dan ditargetkan rampung pada 2023.
"Saat ini jalan provinsi di Sumut dengan kondisi mantap sekitar 75 persen, sementara yang tidak mantap ada 25 persen. Artinya dari panjang jalan provinsi sekitar 3.005 km, hanya 750 km yang tidak mantap," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede, Rabu (12/1).
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan tahun jamak (multiyears) serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan bisa lebih cepat selesai.
"Selain itu, efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan satu kali) dan waktu pelaksanaan yang simultan dan paralel sehingga efektif dan ekonomis dari segi waktu dan biaya," jelas Bambang.
Bambang mengakui pandemi covid-19 membuat semua rencana pembangunan terhambat. Masalah ini diperparah dengan penurunan kondisi jalan 2,5 persen per tahun. Imbasnya, pencapaian target pembangunan infrastruktur menjadi terkendala.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Menurut Bambang, jika menggunakan skema konvensional, pembangunan jalan tidak akan pernah selesai atau tercapai. Masyarakat pun tidak akan pernah menikmati jalan yang berkualitas.
"Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui skema multiyears adalah untuk mendukung akses konektivitas jalan provinsi menuju kawasan pariwisata, sentra produksi, akses perkotaan dan daerah tertinggal, sehingga diharapkan dapat memajukan perekonomian Sumut," paparnya.
Bambang berjanji, mulai 2022, pemeliharaan jalan provinsi akan dilakukan secara rutin. Artinya, apabila ada sedikit saja kerusakan jalan, akan langsung diperbaiki.
