WahanaNews-Tapsel | Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam pengurangan emisi karbon melalui program transisi energi.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menilai dalam proses transisi energi, Indonesia sudah memiliki serangkaian program. Namun, investasi yang dibutuhkan untuk proyek energi bersih ini tidak sedikit. Sedangkan posisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini terbagi porsinya untuk jaring pengaman sosial melalui skema subsidi.
Baca Juga:
Yin-Yang konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan Sifat Kekuatan
“Jika kami tidak menghitungnya secara cermat akan sangat berimplikasi bagi masyarakat. Bahkan ini juga akan berimplikasi kepada PLN sebagai perusahaan listrik kami,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyinggung soal mahalnya investasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan juga langkah mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang saat ini sedang dilakukan oleh PLN.
“Apalagi selama ini suku bunga cenderung sangat tajam dan ini sangat berat. Jika tidak ada support global maka rencana ini tidak bisa ter- deliver secara cepat,” sebut Sri Mulyani.
Baca Juga:
Menteri BUMN Apresiasi Gerak Cepat PLN Hadirkan Energi Bersih di IKN
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kapasitas daya listrik di Indonesia saat ini mencapai sekitar 63 gigawatt (GW). Pertumbuhan permintaan terus bertambah setiap tahun sehingga pada 2060 mendatang kebutuhan listrik bisa mencapai 200 GW.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN butuh tambahan pendanaan minimal USD 500 miliar. Sehingga satu-satunya cara maju adalah dengan melalui kolaborasi kebijakan, strategi, hingga investasi,” beber Darmawan.
Darmawan menegaskan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak hanya bertugas menjalankan transisi energi. Di satu sisi, PLN juga mendapatkan tugas untuk bisa mengurangi kemiskinan dengan menjaga daya beli masyarakat.
