TAPSEL.WAHANANEWS.CO, Mandailing Natal- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melaksanakan kunjungan lapangan ke RSUD Panyabungan pada Jumat (24/4/2026).
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dodi Martua, S.Pi., M.Si., guna memastikan optimalisasi pelayanan dan kesiapan operasional alat kesehatan (alkes) mutakhir.
Baca Juga:
Apel Kesiapan Pemilu Tahun 2024, Wabup Karo: Gunakan Hak Pilih, Jaga Persatuan, dan Kesatuan dalam Perbedaan
Dalam peninjauan tersebut, tim Pansus fokus mengecek fasilitas medis canggih yang bersumber dari program Sihren Kementerian Kesehatan RI. Fasilitas tersebut meliputi Cathlab (laboratorium kateterisasi jantung), CT Scan 64 Slice, serta Mammography untuk deteksi dini kanker payudara.
"Kehadiran kami untuk memastikan alat kesehatan dari program Sihren ini benar-benar siap digunakan. Ini merupakan lompatan besar bagi pelayanan kesehatan di Madina," ujar Dodi Martua di sela-sela peninjauan.
Dodi menambahkan bahwa keberadaan fasilitas modern ini merupakan indikator penting dalam meningkatkan kapasitas RSUD Panyabungan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).
Baca Juga:
Polres Padangsidimpuan Gelar Apel Kesiapan PAM TPS, Ini Pesan Kapolres!
Hal ini juga dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten di bawah kepemimpinan Bupati H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Pansus tetap memberikan sejumlah catatan kritis.
Dodi menegaskan bahwa aspek pelayanan dasar tidak boleh terabaikan.
“Kami menekankan pentingnya penyelesaian seluruh fasilitas agar berfungsi optimal. Selain itu, pelayanan dasar seperti ketersediaan air bersih, kebersihan lingkungan, penataan parkir, dan kondisi kamar mandi harus segera dibenahi,” tegas Dody.
Direktur RSUD Panyabungan, dr. Rusli Pulungan, yang menyambut rombongan menjelaskan bahwa saat ini alat-alat tersebut sedang dalam proses administrasi akhir, termasuk perizinan dari BAPETEN dan verifikasi BPJS Kesehatan agar segera dapat diakses oleh peserta JKN.
