Tapsel.WahanaNews.co, Madina - Dalam pencapaian yang mengukuhkan komitmennya terhadap transparansi keuangan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini dianugerahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara berdasarkan penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini dilaksanakan di Kantor BPK Sumut, Medan, pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, dan Ketua DPRD Madina, H. Erwin Efendi Lubis, menerima laporan tersebut secara langsung.
Baca Juga:
Pemkab Madina Serahkan SK PPPK Formasi Tahun 2023 Kepada 1294 Orang
Hadir pula dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Madina, Alamulhaq Daulay; Inspektur Madina, Rahmad; Asisten I Setdakab Madina, Sahnan Pasaribu; serta Kepala BPKAD, Yas Adu Zakirin.
Ini merupakan kedua kalinya Pemkab Madina meraih opini WTP, sebuah prestasi yang pertama kali diraih pada tahun 2022. Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, menyatakan bahwa pencapaian ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi antar semua elemen pemerintahan, yang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang solid sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Atika menekankan pentingnya tidak berpuas diri meski telah meraih prestasi ini. "Kami, atas nama Pemkab Madina, mengucapkan terima kasih kepada semua lapisan pemerintahan, termasuk lembaga legislatif, atas dukungan mereka," ujar Atika.
Baca Juga:
Pemkab Madina dan BPJS Ketenagakerjaan Tandatangani MoU
Dia juga mengapresiasi DPRD Kabupaten Madina atas kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin, yang turut andil dalam mempertahankan opini WTP. "Mendapatkan WTP itu sulit, namun mempertahankannya jauh lebih menantang," tambah Atika.
Atika berharap, dengan pedoman yang diberikan, pengelolaan keuangan akan lebih akuntabel dan setiap rupiah yang digunakan akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Madina, H. Erwin Efendi Lubis, menyatakan bahwa catatan dari BPK akan dijadikan motivasi untuk peningkatan kinerja pemerintah. "Kami akan memastikan bahwa di tahun-tahun mendatang, kami akan mendapatkan lebih sedikit catatan kesalahan," ucap Erwin.
