"Kami menjamin bahwa surat tuntutan aksi dari HMI Cabang Madina akan dikirimkan langsung ke pemerintah pusat dan kami (DPRD Madina) akan membuat surat penolakan kedua tentang kenaikan BBM untuk dievaluasi kembali dengan dikuatkan tuntutan aksi dari HMI Cabang Madina," tegas Erwin Effendi Lubis.
Dalam audiensi dan dialog itu berhasil membuat kesimpulan dan keputusan bahwasannya pihak DPRD Kabupaten Madina tidak mendukung terhadap keputusan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga BBM subsidi karena akan mengganggu tingkat inflasi dan perekonomian masyarakat.
Baca Juga:
Wujudkan Medan Smart City, Aulia Rachman Resmikan Gedung Kantor PLN Icon Plus SBU Regional Sumbagut
"Saya (Ketua DPRD Madina) mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kepolisian khususnya Kapolres Madina, AKBP HM Reza yang telah bersusah payah menjaga dan melakukan pengamanan terhadap HMI Cabang Madina untuk terciptanya situasi aman dan kondusif," katanya.
Senada dengan itu, pihak DPRD Madina bersama HMI Madina telah membuat surat nota kesepakatan sebagai bentuk penolakan masyarakat Madina terhadap kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM.
Dalam aksi damai tersebut, Polres Madina menurunkan personel pengamanan dengan Polwan berhijab dan Ton Dalmas menggunakan peci/lobe untuk memberikan kesan Polri yang humanis.
Baca Juga:
Ini Dia Daftar 145 Lokasi di Medan yang Sudah Gunakan Sistem E-parking
Selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan aman, tertib dan lancar serta tetap menjalankan protokol kesehatan. [rum]
