"Karena wilayah ini, tidak bisa dipungkiri, ada komunitas yang sudah ada kian baru terbit taman nasionalnya," turup wabup.
Sebelumnya, Kepala Balai TNBG Hartono menjelaskan konsultasi publik ini merupakan salah satu rangkaian sebelum RPJP TNBG periode 2025-2034 diusulkan ke kementerian untuk disahkan.
Baca Juga:
Cara Konsumen Mengenali Investasi yang Aman
"Rangkaian yang harus dilalui adalah harus dikonsultasi-publikan dulu dengan stakeholder terkait yang ada di Pemkab Madina," kata dia.
Dia meminta kepada para peserta memberikan masukan untuk menyempurnakan draf yang sebelumnya telah disusun. "Harapannya dengan disahkannya nanti RPJP ini, kami selaku pemandu kawasan TNBG bisa berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan Pemkab Madina," pungkas Hartono.
Pantauan di lokasi, narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca Juga:
RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda Siap Layani Kesehatan Mental Caleg Gagal Pemilu 2024
Terlihat hadir Asisten II Ahmad Meinul Lubis, Kepala Bapperida Birul Walidain, Kadis PUPR Elpi Yanti Harahap, Kadis Koperasi dan UKM Mukhtar Afandi, Kadis PPKB Elfi Maryanni, para camat dan kepala desa penyangga wilayah TNBG, KPH VIII dan KPH IX, kepolisian, dan polisi hutan.
[Redaktur: Muklis]
