SHI juga mendorong pemerintah agar kebijakan ini diikuti dengan pengawasan berkelanjutan serta agenda pemulihan ekosistem hutan yang serius dan terukur. Pasalnya, kerusakan tutupan hutan yang masif selama ini telah meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan krisis sumber air di berbagai daerah Sumatera.
"Momentum ini harus menjadi titik balik tata kelola hutan nasional yang adil, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat," pungkasnya.
Baca Juga:
Bela Negara Lewat Prestasi, Atlet Indonesia Tuai Pujian Presiden Prabowo di SEA Games 2025
[Redaktur: Muklis]
