WahanaNews-Tapsel | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menggelar aksi unjukrasa damai di DPRD Kabupaten Madina, Jalan Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, Jumat (9/9/2022).
Aksi unjukrasa damai terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ini dilakukan dengan cara audiensi dan dialog antara sekira 60 orang HMI Cabang Madina bersama DPRD Madina di ruang rapat paripurna yang membahas pasca kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat pertanggal 03 September 2022.
Baca Juga:
Wujudkan Medan Smart City, Aulia Rachman Resmikan Gedung Kantor PLN Icon Plus SBU Regional Sumbagut
Dalam audiensi dan dialog tersebut turut hadir Ketua DPRD Madina, Erwin Effendi Lubis, Kapolres Madina, AKBP HM Reza CAS SIK SH MH, Wakil Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Nasution, Anggota DPRD Komisi I, Asmaruddin Nasution dan Syaiful Gozali Lubis.
Anggota DPRD Komisi II, Suhandi, Anggota DPRD Komisi III, Zainuddin Nasution, Anggota DPRD Komisi IV, Juwita Asmara, Ketua HMI Cabang Madina, Muhammad Riswan, Kordinator Aksi HMI Sonjaya Rangkuti, Kordinator Lapangan HMI, Aziz Shoddiq, serta massa Kader HMI dan KOHATI HMI Cabang Madina.
"Kami (HMI Cabang Madina) menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Covid-19," kata Riswan.
Baca Juga:
Ini Dia Daftar 145 Lokasi di Medan yang Sudah Gunakan Sistem E-parking
Dikatakan Riswan, pihaknya juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan dalam kenaikan tarif dasar listrik, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas.
"Menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak langsung bagi rakyat dan alihkan anggarannya untuk subsidi BBM. Transparan data anggaran subsidi, serta peran pemerintah daerah terhadap dampak kenaikan BBM dalam upaya ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi," tegas Riswan.
Sementara itu, Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis dengan tegas mengatakan telah membuat surat penolakan terkait kenaikan harga BBM untuk dievaluasi kembali oleh Pemerintah Pusat. Namun pihak Pemerintah Daerah khususnya DPRD Kabupaten sifatnya mengikut kebijakan dari Pemerintah Pusat.
