TAPSEL.WAHANANEWS.CO, Mandailing Natal— Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4, Fraksi Partai Gerindra, Ardiansyah Nasution, menegaskan pentingnya optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal. Sabtu (25/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ardiansyah dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga:
Karya Bakti TNI di Nias Dibuka Gubsu Bobby, Targetkan Pembangunan Jembatan dan RTLH
Dalam forum tersebut, Ardiansyah menilai bahwa keberadaan perusahaan di Mandailing Natal harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Salah satu bentuk kontribusi yang dinilai strategis adalah melalui pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Dana CSR perusahaan sangat bermanfaat apabila diarahkan untuk pembangunan jalan di Mandailing Natal. Dengan begitu, keberadaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ardiansyah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar pengelolaan dana CSR lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan jalan yang memadai akan berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, aksesibilitas wilayah, serta kesejahteraan secara umum.
Baca Juga:
Sinergi PLN dan Bapenda Bekasi Perkuat Transparansi Pajak Daerah
Rapat Pansus LKPJ ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, termasuk dalam memaksimalkan potensi sumber pendanaan non-APBD seperti CSR.
Ardiansyah berharap ke depan ada kebijakan yang lebih konkret dalam mengintegrasikan program CSR perusahaan dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur dasar.
"Implementasi dari hal tersebut juga akan lebih mudah dan tidak membebani APBD, sehingga tercipta pemerataan pembangunan," ucap Ardiansyah.
