TASEL.WAHANANEWS.CO, Panyabungan - Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution merepons keluhan warga dengan mengecek langsung kondisi jembatan Abdul Hakim Ritonga di Desa Jambur Padangmatinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, yang berpotensi putus karena abrasi pada Senin, 18 Agustus 2025.
Bupati meninjau lokasi tersebut bersama Pj. Sekda Drs. M. Sahnan Pasaribu dan Kepala Dinas PUPR Ir. Elpi Yanti Harahap didampingi Camat Nagajuang Rahmat Rizky Ramadhan beserta tokoh masyarakat Nagajuang.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Bakal Bangun Jembatan Penghubung Pasir Impun – Sindang Jaya
"Itu berpotensi akan terputus manakala datang banjir bandang karena airnya itu akan menggerus bagian terluar dari sambungan jembatan, jadi bukan jembatan utamanya," kata Bupati Saipullah usai meninjau kondisi jembatan yang menghubungkan Kecamatan Panyabungan Utara dengan Kecamatan Nagajuang itu.
Secara konstruksi, lanjut bupati jembatan tersebut cukup kokoh, termasuk pancang atau tiangnya. Namun, tidak dengan jalan penghubung ke jembatan yang ketahanannya tidak sebagus jembatan. Titik itu yang terus abrasi.
Bupati Saipullah mengungkapkan, sebelumnya Pemkab Madina telah mengusulkan perbaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk normalisasi eks bencana. Namun, jembatan ini tidak bisa diajukan karena peristiwa banjir di kawasan itu telah melebihi masa waktu dua tahun.
Baca Juga:
Ukraina Buka 'Front Baru': 41 Pesawat Rusia Hancur, Kini Ledakkan Lagi Jembatan Krimea
Sebagai langkah awal, Pemkab Madina akan menormalisasi sungai Batang Gadis yang melintas di bawah jembatan dengan melihat setiap kemungkinan, termasuk penggunaan APBD atau pengajuan ke provinsi.
Senada dengan itu, Kadis PUPR Elpi memastikan timnya dalam pekan ini untuk survei dan mengalkulasikan kebutuhan anggaran yang diperlukan. "Segera kami survei tim lengkap dari PUPR dan memastikan kira-kira berapa anggaran untuk penanganan normalisasi saja, bukan dek penahan," sebut dia.
Kepala Desa Banua Rakyat Ali Atas Tampubolon menegaskan masyarakat Nagajuang mendukung pemerintah untuk menormalisasi sungai maupun membangun dek penahan. Mereka bahkan telah membeli tanah di lokasi tersebut sehingga nanti tidak terkendala pembebasan lahan saat pembangunan terealisasi.
