TAPSEL.WAHANANEWS.CO, Panyabungan - Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menerika kunjungan anggota DPRD Dapil VII Sumatera Utara di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Dalam kesempatan itu, Bupati Saipullah dan Wabup Atika memaparkan sejumlah potensi dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Baca Juga:
Ketua TP PKK Kota Binjai menerima Kunjungan Kerja Dari TP. PKK Kabupaten Batu Bara Berserta Rombongan OPD Terkait
"Saya bisa menyebut Tuhan sedang tersenyum saat menciptakan kabupaten ini karena komoditas dan kekayaan alam yang lengkap," kata bupati.
Namun, karua yang melimpah itu belum sepenuhnya dapat dinikmati daerah dan masyarakat. "Punya laut yang luas dan garis pantai yang panjang, tapi tidak punya wewenang," lanjut bupati.
Hal lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan itu adalah keberadaan PT Sorikmas Mining dengan luas lahan konsesi mencapai 66.000 hektare sampai saat ini belum produksi. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, juga tidak memiliki saham di perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas itu.
Baca Juga:
Pemko Binjai Terima Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Nan'an
Untuk itu, Bupati Saipullah meminta anggota DPRD yang hadir mendorong gubernur untuk membuka ruang agar daerah memiliki saham di perusahaan tambang yang ada di kabupaten ini, termasuk PT SMGP yang bergerak di bidang panas bumi.
"Selama ini kami hanya dapat bagi hasil dari PT SMGP tanpa kepemilikan saham," terang dia.
Bupati mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina masih tertinggal dari banyak daerah. Salah satu penyebabnya adalah sanitasi yang belum baik. "Salah satu penyebabnya adalah sanitasi, umumnya di masjid dan pesantren serta rumah-rumahan warga yang pembuangan sanitasi langsung ke parit atau sungai," ujar dia.
Terkait ini, bupati mengaku telah mengusulkan pembangunan MCK di masjid dan pondok pesantren. Untuk itu, dia meminta agar para wakil rakyat itu turut membantu sehingga terealisasi.
Sementara itu, Wabup Atika memaparkan permasalahan irigasi yang membuat 2.885 hektare sawah terancam gagal tanam. Kewenangan perbaikan, kata dia, ada di BWS yang merupakan bagian dari Pemprovsu.
Selain itu, bupati dan wakil juga menyampaikan sejumlah langkah dan upaya yang ditempuh pemerintah daerah. Salah satunya, berkoordinasi dengan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution terkait kepemilikan saham di PT Sorikmas Mining dan PT SMGP.
Hal lain yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati adalah pembukaan jalan Madina-Palas, permintaan pengalihan ruas jalan Jembatan Merah-Simpang Gambir menjadi wewenang pusat, pengurusan izin galian C dan tambang rakyat, pendirian SPBU Nelayan, dan bantuan kapal tangkap bagi nelayan.
Abdul Rahim Siregar mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang menginisiasi kepemilikan saham dan peninjauan kembali luas konsesi lahan milik PT Sorikmas Mining.
"Kalau nanti ada investor lain, ini akan membuka lapangan kerja," ujar politisi PKS ini.
Sementara itu, Aswin Parinduri mendorong dana CSR fokus pada satu sektor bangunan agar lebih optimal. Dia juga meminta luasan kontrak karya PT Sorikmas Mining disesuaikan kembali sehingga investor lain bisa masuk.
Senada dengan itu, Rahmat Rayyan menekankan pentingnya pembangunan ruas jalan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan dek Aek Maccom yang rusak.
[Redaktur: Muklis]
