Terkait ini, bupati mengaku telah mengusulkan pembangunan MCK di masjid dan pondok pesantren. Untuk itu, dia meminta agar para wakil rakyat itu turut membantu sehingga terealisasi.
Sementara itu, Wabup Atika memaparkan permasalahan irigasi yang membuat 2.885 hektare sawah terancam gagal tanam. Kewenangan perbaikan, kata dia, ada di BWS yang merupakan bagian dari Pemprovsu.
Baca Juga:
Ketua TP PKK Kota Binjai menerima Kunjungan Kerja Dari TP. PKK Kabupaten Batu Bara Berserta Rombongan OPD Terkait
Selain itu, bupati dan wakil juga menyampaikan sejumlah langkah dan upaya yang ditempuh pemerintah daerah. Salah satunya, berkoordinasi dengan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution terkait kepemilikan saham di PT Sorikmas Mining dan PT SMGP.
Hal lain yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati adalah pembukaan jalan Madina-Palas, permintaan pengalihan ruas jalan Jembatan Merah-Simpang Gambir menjadi wewenang pusat, pengurusan izin galian C dan tambang rakyat, pendirian SPBU Nelayan, dan bantuan kapal tangkap bagi nelayan.
Abdul Rahim Siregar mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang menginisiasi kepemilikan saham dan peninjauan kembali luas konsesi lahan milik PT Sorikmas Mining.
Baca Juga:
Pemko Binjai Terima Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Nan'an
"Kalau nanti ada investor lain, ini akan membuka lapangan kerja," ujar politisi PKS ini.
Sementara itu, Aswin Parinduri mendorong dana CSR fokus pada satu sektor bangunan agar lebih optimal. Dia juga meminta luasan kontrak karya PT Sorikmas Mining disesuaikan kembali sehingga investor lain bisa masuk.
Senada dengan itu, Rahmat Rayyan menekankan pentingnya pembangunan ruas jalan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan dek Aek Maccom yang rusak.
