WahanaNews-Tapsel | Strategi PT PLN (Persero) menggalakkan penggunaan kompor induksi mendapatkan dukungan dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Selain mengatasi persoalan oversupply listrik, program ini juga akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan impor LPG.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, menyatakan Komisi VII dengan antusias mendukung program kompor listrik yang diusung oleh PLN, apalagi dengan adanya penghematan APBN untuk impor gas.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
“Inilah beban APBN yang akan kita pikul. Maka apa pun yang bisa dilakukan, kalau betul dengan kompor listrik dapat mengurangi kelebihan beban APBN ini, alangkah bagusnya,” ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh PLN harus baik dan informasi sampai ke masyarakat dengan tepat. Dengan begitu, memudahkan masyarakat untuk menyadari bahwa kompor induksi lebih murah dan efisien dalam mengonsumsi energi untuk keperluan masak.
Sementara Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan untuk mengatasi oversupply listrik, PLN mendorong adaptasi kompor induksi oleh masyarakat. Hal ini pun sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Darmawan mengatakan PLN mendorong penggunaan 15 juta kompor induksi untuk pelanggan PLN dalam jangka waktu selama 3 tahun mendatang.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“Ini akan menambah beban untuk pembangkit PLN sebesar 6,3 Giga Watt (GW). Artinya, program ini selain mengurangi impor energi, juga sekaligus mengurangi subsidi, serta menyelesaikan kondisi oversupply,” paparnya.
Mendapat dukungan Komisi VII DPR RI, Darmawan berharap ke depannya sosialisasi program ini dapat berjalan dengan lancar. Apalagi, program konversi ke kompor induksi ini juga akan membentuk rantai pasok, sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sambung Darmawan menjelaskan berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) setiap Rp1 triliun investasi dalam negeri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.438 orang. Dengan proyeksi investasi dari program konversi sekitar Rp 14 triliun, maka dapat menyerap tenaga kerja sekitar 20.132 orang.
