Sebelumnya, Ketua LABRN Ali Anafiah mengaku percaya dengan pengalaman Saipullah di kancah nasional akan menghadirkan terobosan bagi kemajuan Madina di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat.
Di sisi lain, dia menjelaskan kecamatan tersebut memiliki banyak perkebunan, tetapi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada masyaralat setempat. Ali Anafiah mengungkapkan, kewajiban plasma sudah ditunaikan oleh beberapa perusahaan, tetapi masih ada kealpaan.
Baca Juga:
Pasangan Dan Keluarga Salah Satu Benteng Pertama Dalam Pencegahan Korupsi di Kabupaten Karo
"Plasma sudah ada, tapi ada kealpaan, kami harap setidaknya masyarakat asli ikut menikmati sumber daya alam yang ada," kata dia.
Lebih lanjut, dia menyambut baik langkah Pemkab Madina yang dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi terkait hak-hak masyarakat dari perkebunan. "Harapan kami, keputusan rapat kordinasi nanti berpihak kepada masyarakat," tutup dia.
Sementara itu, Camat Natal Mulia Gading memaparkan kondisi kecamatan tersebut, mulai dari batas-batas daerah, jumlah sekolah, fasilitas kesehatan, sampai pada koordinasi antar unsur Forkopimcam.
Baca Juga:
Peletakan Batu Pertama Kantor Desa Paraduan: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Usai diskusi dengan masyarakat, bupati yang hadir bersama Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, Asisten I Sahanan Pasaribu, sejumlah kepala OPD, dan rombongan bertolak ke Masjid Al Muhajrin di Desa Panggautan untuk salat Zuhur berjamaah.
[Redaktur: Muklis]
