“Saya tidak mau Koperasi Merah Putih ini hanya macan ompong. Sudah berbadan hukum, tapi tidak bergerak. Kita harus kawal ini agar jalan, karena ini akan diawasi langsung oleh Presiden,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati juga memaparkan soal program MBG yang menjadi salah satu prioritas nasional. Saipullah mengajak seluruh desa ikut berpartisipasi membangun dapur umum yang disebut dengan Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga:
Bupati Madina Ingatkan Manejer Siapkan Tim Suratin U-15 untuk Tingkat Provinsi
Disebutkan Saipullah, Setiap dapur nantinya harus mampu menyuplai makanan bergizi kepada 3.000 hingga 4.000 siswa serta ibu hamil atau menyusui setiap hari. Menurutnya, hal ini akan membuka banyak lapangan kerja dan mempercepat pergerakan ekonomi desa.
“Kalau dapurnya menyiapkan sendiri dari awal, mulai dari bangunan sampai peralatan, dia dapat insentif Rp3.500 per paket makanan. Tapi kalau hanya memasak saja, insentifnya Rp1.500. Ini peluang ekonomi bagi desa,” jelasnya.
Namun disisi lain, Saipullah menyadari kondisi geografis Madina yang banyak desa terpencil. Untuk itu, ia menyarankan agar dapur bergizi juga bisa dibangun di desa-desa kecil meski jumlah penerimanya sedikit.
Baca Juga:
Bupati Madina Bawa Sejumlah Pejabat Studi Banding Sawit ke Labuhanbatu
“Desa seperti Banjar Lancat, jalannya saja sulit. Kita harus realistis, jangan samakan dengan kota. Kalau perlu satu desa punya dapur sendiri, ya itu solusi terbaik,” katanya.
Bupati mengingatkan bahwa semua instruksi ini akan ia pantau langsung ke lapangan. Ia menegaskan tidak segan-segan mengevaluasi desa yang tidak menjalankan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.
"Saya akan turun ke desa. Saya cek kalau tidak ada, dana desa dievaluasi dan dana 20 persen dari desa tidak akan saya turunkan. Bahkan tunjangan kepala desa juga akan saya pertimbangkan,” ujarnya.
