Dia juga menceritakan sedikit pengalamannya ketika bersembunyi di Pahae Julu sekitar tahun 1999. Saat itu, Natalius Pigai dicari-cari oleh pihak pemerintah karena sepak terjangnya sebagai aktivis. "Waktu saya masih aktivis, waktu kami dicari-cari. Kami sembunyinya di Tanah Batak," papar dia.
Menteri Natalius Pigai menjelaskan, pengakuan terhadap HAM sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Mandailing yang termaktub dalam Poda na Lima. HAM itu, kata dia, dimulai dari kebersihan hati. "Paias rohamu. Itu, kan, di Poda na Lima," tanya dia disambut tepuk tangan undangan yang hadir.
Baca Juga:
Serangan Opini Negatif Menyasar Menteri ESDM, Ini Kata Pengamat
Menteri Natalius Pigai sepakat dengan Bupati Saipullah terkait pentingnya peranan Dalihan na Tolu. Dia menilai itu sebagai akar kehidupan bermasyarakat di Bumi Gordang Sambilan.
"Kemudian dengan tadi apa Bapak Bupati sampaikan Dalihan na Tolu. Itu Dalihan na Tolu itu artinya pohon kehidupan. Ada akarnya, ada batangnya, dan ada rantingnya, dan ada daunnya," jelas dia.
Kementerian HAM, kata Natalius Pigai, memiliki anggaran yang bisa diakses oleh masyarakat berupa pelatihan dan pendidikan bagi komunitas-komunitas yang bergerak di bidang advokasi hak-hak dasar manusia.
Baca Juga:
3 Anak Usaha Pertamina Bakal Digabung, Bahlil Angkat Sura
Dalam kesempatan ini, Pemkab Madina memberikan cendera mata kepada Kementerian HAM. Pun sebaliknya, pemerintah daerah menerima piagam penghargaan.
Terlihat hadir Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Dandim 0212 Tapanuli Selatan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Kapolres Madina AKBP Arie Sopandi Paloh, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Madina Ny. Yupri Astuti Saipullah, Pj. Sekda Drs. M. Sahnan Pasaribu, para asisten, dan sejumlah kepala OPD.
[Redaktur: Muklis]
