Dana yang diperoleh ini dari tiga sumber, pertama, dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,5 miliar, kedua, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemprov Sumut Rp1,3 miliar, dan ketiga dari DAK peruntukan percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem terpadu Rp2,5 miliar.
“Ketiga sumber dana ini sudah dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan jalan Padang Silojongan-Ranto, jalan kota di Natal, serta sanitasi dan air bersih,” sebutnya.
Baca Juga:
Obat Generik China: Solusi Hemat atau Ancaman bagi Pasien?
“Jadi di luar itu, seluruh kegiatan fisik yang sudah kita rencanakan yang seharusnya bulan Januari 2025 akan kami laksanakan, akhirnya dibatalkan akibat efisiensi ini,” ungkap Elfi Yanti Harahap.
Meski demikian, kata Elfi, masih ada upaya-upaya yang akan dilakukan Pemkab Madina melalui kebijakan bupati dan wakil bupati soal pengalihan anggaran dari instansi lain yang tidak begitu urgensi kegiatannya. Ia berharap upaya ini terwujud agar pembangunan tetap dilaksanakan pada tahun 2025 ini.
“Yang tidak terkena recofusing di instansi lain akan dialihkan anggarannya ke bangunan fisik yang sebelumnya sudah kita rencanakan,” ujarnya.
Baca Juga:
Dishub Sumut Pastikan Program Mudik Gratis Idulfitri Tetap Berjalan
Dilansir dari detiknews, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah, untuk masyarakat. Prabowo menyinggung ada ‘raja kecil’ yang melawan kebijakannya tersebut.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).
Prabowo ingin efisiensi anggaran dapat memperbaiki semua sekolah yang jumlahnya kurang lebih 330.000. Namun, anggaran untuk perbaikan sekolah selama ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah.
